Pandemi Covid-19 dan Krisis Pangan
(last modified Mon, 11 Jan 2021 05:44:43 GMT )
Jan 11, 2021 12:44 Asia/Jakarta
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Hari ini, Senin (11/01/2021) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021.

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, sektor pertanian semakin memiliki peran penting di saat pandemi COVID-19. Semakin pentingnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahkan mengingatkan akan potensi krisis pangan.

"Dalam kondisi pandemi COVID-19 sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan, hati-hati mengenai ini, hati-hati," kata Jokowi. Demikian dilaporkan Detik, sebagaimana hasil pantauan Parsotdayid, Senin (11/01/2021).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Alasannya, hal itu karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat serta distribusi barang.

Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) mencari solusi terhadap komoditas pangan impor seperti bawang putih, gula, jagung, hingga kedelai.

"Saya sampaikan urusan barang-barang ini harus diselesaikan, urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong jadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Pembangunan Kawasan Lumbung Pangan

Pembangunan sektor pertanian harus dilakukan dalam skala ekonomi yang luas, seperti halnya pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate), agar bisa mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan.

“Kita harus bangun sebuah kawasan yang economic scale (memiliki skala ekonomi). Tidak bisa kecil-kecil lagi, makanya saya mendorong food estate harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah diselesaikan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menekankan pembangunan sektor pertanian tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang konvensional dan hanya bersifat rutinitas, melainkan memerlukan terobosan dan inovasi.

Presiden Jokowi ingin pembangunan food estate tuntas tahun ini agar bisa menjadi model percontohan bagi daerah lain.

Presiden meminta jajarannya menyelesaikan permasalahan produksi karena membuat Indonesia harus mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti bawang putih, gula, jagung, kedelai dan komoditas lainnnya.

“Cari lahan cocok buat kedelai, jangan cari satu hektar, dua hektar, 10 hektar, 100 ribu hektar, 500 ribu hektar, satu juta hektar cari. Urusan jagung cari lahan-lahan yang masih bisa ditanam jagung dalam skala yang lahan luas. Ini yang akan menyelesaikan masalah. kalau kita hanya rutinitas urusan pupuk, bibit, itu memang penting. Tapi kalau bisa menyiapkan lahan dalam jumlah besar itu yang akan selesaikan masalah,” jelas Presiden.

Terlebih lagi dengan penduduk Indonesia yang sudah 270 juta lebih. Oleh sebab itu pengelolaan yang berkaitan dengan pangan harus betul-betul diseriusi, pembangunan pertanian betul-betul harus kita diseriusi secara detail, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau di Kalimantan Tengah serta Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara sebagai lokasi food estate.

Pembukaan rapat kerja itu dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan penjabat terkait lainnya. (Detik/Antaranews)