Menguak Krisis Mendalam Ekonomi di Jerman

Pars Today - Jerman telah lama bangga dengan sistem kesejahteraan sosialnya. Sebuah sistem yang seharusnya tidak meninggalkan siapa pun tanpa dukungan saat sakit, pengangguran, atau usia lanjut. Namun hari ini, struktur ini telah menjadi salah satu tantangan ekonomi terbesar negara ini.

Meningkatnya biaya pensiun, kesehatan, perawatan, dan pembayaran sosial telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemerintah Jerman dan pertanyaan serius telah diajukan tentang keberlanjutan model kesejahteraan ini.

Menurut sebuah studi baru oleh Institut Ekonomi Jerman, 41 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah sekarang dihabiskan untuk jaminan sosial. Ekonom terkemuka Jerman, Werner Grimm, memperingatkan bahwa mulai tahun 2029, seluruh pendapatan pemerintah Jerman akan dihabiskan untuk urusan sosial, pertahanan, dan pembayaran bunga.

Tren ini sangat membatasi ruang keuangan yang dibutuhkan untuk berinvestasi di masa depan, infrastruktur, dan pendidikan. Dalam laporan dari surat kabar Jerman Bild ini, kami meneliti tujuh fakta tentang masalah negara kesejahteraan Jerman.

- Tekanan berat pada tenaga kerja dan wajib pajak

Menurut Bild, Jerman memiliki salah satu biaya tenaga kerja non-upah tertinggi di Eropa. Tingkat pajak yang tinggi dimulai dari pendapatan menengah ke atas dan biaya tenaga kerja akan mencapai rekor 42,3 persen pada tahun 2026. Sebaliknya, keuntungan modal hanya dikenakan pajak sebesar 25 persen dan tidak dikenakan pembayaran sosial, yang oleh banyak orang dianggap sebagai tanda "ketidakadilan struktural" karena beban utama jatuh pada tenaga kerja, bukan kekayaan.

- Krisis pensiun; kontribusi lebih rendah, biaya lebih tinggi

Meskipun kontribusi negara untuk dana pensiun meningkat, tingkat pensiun di Jerman rendah dibandingkan dengan Eropa. Rasio rata-rata pensiun terhadap upah rata-rata telah turun dari 55 persen pada tahun 1999 menjadi 48 persen. Di Austria, di mana pegawai negeri juga membayar ke dana pensiun, pensiun rata-rata 50 persen lebih tinggi daripada di Jerman.

Masalah utamanya adalah model "alokasi". Lebih sedikit kaum muda yang harus menopang lebih banyak orang tua. Pada tahun 1962, ada enam karyawan untuk setiap pensiunan. Saat ini, angka itu telah turun menjadi dua. Para ahli memperingatkan bahwa Jerman seharusnya telah beralih ke sistem campuran yang didanai bertahun-tahun yang lalu.

- Manfaat yang tidak setara; kesenjangan antara pegawai negeri dan lainnya

Salah satu bagian paling kontroversial dari sistem kesejahteraan Jerman adalah perbedaan signifikan antara pensiun pegawai negeri dan pensiunan lainnya, tulis Bild.

Pensiunan rata-rata menerima 1.692 euro, sementara pensiun pegawai negeri mencapai 3.240 euro, 91 persen lebih banyak. Karena pensiun ini dibayar langsung dari pajak, isu keadilan sosial semakin diangkat. Menurut jajak pendapat, mayoritas orang menginginkan pegawai negeri, politisi, dan pekerja lepas untuk berkontribusi pada dana pensiun.

-Uang warga dan insentif kerja yang berkurang

Laporan itu menambahkan, manfaat 'uang warga' sekarang mendekati upah minimum. Penerima manfaat ini menerima 563 euro ditambah sewa dan energi. Sebaliknya, pekerja upah minimum, setelah dikurangi biaya perumahan yang besar, hanya memiliki 745 euro. Para ahli mengatakan, kesenjangan kecil ini mengurangi insentif kerja, dan banyak karyawan merasa bahwa bekerja "tidak sepadan."

- Birokrasi yang kompleks dan tidak efisien

Laporan ini menyatakan, sistem kesejahteraan Jerman terdiri dari lebih dari 500 jenis tunjangan sosial dan 3.000 ketentuan hukum. Sebuah struktur yang bahkan para ahli pun sulit untuk memahaminya. Banyak layanan tidak menjangkau kelompok sasaran. Misalnya, hanya sepertiga dari keluarga yang memenuhi syarat menerima tunjangan anak tambahan. Badan Ketenagakerjaan Federal juga kekurangan staf, dengan sebagian besar stafnya sebenarnya tidak terlibat dalam memberikan layanan ketenagakerjaan.

- Ketidaksetaraan pendidikan; kesenjangan kelas dimulai di sekolah

Di sisi lain, keberhasilan akademis di Jerman sangat bergantung pada situasi ekonomi keluarga. Hanya 21 persen anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang masuk sekolah menengah, dibandingkan dengan 80 persen dari keluarga yang berpendidikan universitas. Tingkat putus sekolah juga mencapai 12,9 persen, yang jauh lebih tinggi daripada di negara-negara Eropa lainnya. Banyak sekolah dalam kondisi buruk dan sangat membutuhkan renovasi.

Profesor Ludger Wossmann menekankan, "Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan ekonomi dan sosial terbaik." Ia berpendapat bahwa hanya jika anak-anak menerima dukungan sejak dini, barulah mereka dapat berhasil berpartisipasi di pasar tenaga kerja dan masyarakat. Ia menyerukan intervensi dini, kualitas yang lebih tinggi di pusat penitipan anak, dan dukungan yang ditargetkan untuk sekolah-sekolah di daerah yang kurang beruntung untuk mengurangi biaya sosial di masa depan.

- Tantangan migrasi dan tekanan pada sistem kesejahteraan

Menurut IAB (Institut Penelitian Ketenagakerjaan), sekitar 42,1 persen orang dengan latar belakang pengungsi menerima uang kewarganegaraan. Para ahli mengatakan bahwa tidak seperti negara-negara seperti Kanada dan Australia, Jerman tidak mengelola migrasi berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan sebagian besar orang yang masuk ke negara itu adalah orang-orang dengan keterampilan rendah, yang memberikan tekanan lebih besar pada sistem kesejahteraan.(sl)