Optimisme Digitalisasi Ekonomi di Pusaran Pandemi
Di tengah lesunya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19, muncul optimisme pemulihannya dengan mendorong digitalisasi ekonomi, termasuk pasar tradisional.
Digitalisasi pasar tradisional dalam sistem pembayaran telah dipacu Bank Indonesia, perbankan, dan perusahaan-perusahaan teknologi sejak sebelum pandemi.
Salah satu pasar tradisional yang tersentuh digitalisasi ekonomi adalah Pasar PIK. Pasar modern yang sempat disebut oleh anggota DPRD DKI Jakarta pada 2018 lalu untuk dicontoh PD Pasar Jaya dalam membangun dan mengelola pasar. Walaupun sudah berdiri sejak 2008, tapi kondisi bangunannya masih rapi dan bersih.
Situs katadata melaporkan, tak ada bau tak sedap seperti yang biasa ditemukan di pasar-pasar basah lainnya. Lapak para pedagang juga dipisah berdasarkan jenis barang yang dijual. Eskalator-eskalator yang tersedia juga masih menyala. Pasar ini juga menjadi salah satu pasar yang cukup awal menyediakan layanan pembayaran nontunai menggunakan kode QR.
Digitalisasi ekonomi mendorong pengembangan bisnis bagi UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional. Data penjualan para pedagang yang terekam melalui QRIS dapat menjadi basis penilaian kredit atau credit scoring bagi perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Salah satu dukungan kepada pedagang di pasar tradisional untuk tetap dapat bersaing dengan retail modern adalah dengan memberikan pinjaman modal. Selain dari pemerintah, peran dari perbankan juga sangat penting dalam memberikan akses pinjaman yang tidak menyulitkan para pedagang di pasar tradisional untuk mengembangkan usahanya.
Berdasarkan hasil survei BPS pada 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pedagang pasar belum mendapatkan pinjaman modal dan hanya 15,66% pedagang yang mendapatkan pembinaan.
Direktur Sarana dan Distribusi Kementerian Perdagangan Frida Adiati mengatakan, banyak pedagang yang saat ini yang masih meminjam dari lembaga keuangan nonformal dengan bunga tinggi. Pemerintah terus mendorong agar para pedagang agar dapat memperoleh akses dari perbankan maupun lembaga keuangan formal.
Guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengungkapkan ada tiga masalah kunci yang harus diselesaikan pemerintah untuk membantu digitalisasi ekonomi UMKM. Pertama masalah ketersediaan data yang valid. Hanya dengan data akurat pemerintah bisa melihat UMKM mana saja yang perlu dibantu.
Kedua, masalah sinergi sebagai pintu masuk untuk mengembangkan kualitas produk UMKM Indonesia. Sebab, percuma jika digitalisasi sudah dilakukan, tapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kualitas produk mereka.
Masalah ketiga yang perlu jadi prioritas pemerintah adalah keterkaitan antar-UMKM. Pasalnya, menurut Ina, linkage UMKM di Indonesia masioh berada di angka 6 persen. Padahal kontribusi UMKM terhadap perekonomian tidak kecil.
Situs ekonomi bisnis malaporkan penjelasan guru besar FEB Unpad ini sebagai tanggapan atas riset McKinsey & Company mengenai potensi sumbangan sektor UMKM terhadap PDB Indonesia 10 tahun ke depan.
McKinsey menyebut sektor UMKM Indonesia bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini 98,7 persen usaha di Indonesia masuk kategori mikro. Setelah itu, ada 1,2 persen usaha kategori kecil, 0,09 persen usaha menengah, dan 0,01 persen usaha besar.(PH)
