Lawatan Menlu Irak ke Tehran, Konsultasi dalam Rangka Tujuan Bilateral dan Regional
-
Menlu Irak Fouad Hussein dan Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi
Kunjungan Menteri Luar Irak Fouad Hussein ke Tehran dan pertemuannya dengan pejabat Iran, khususnya Presiden Iran, dinilai pengamat politik sebagai perjalanan penting.
Pemerintah Irak berencana mengadakan pertemuan yang dihadiri para pejabat negara-negara kawasan termasuk Iran, Suriah dan Turki, dan mungkin beberapa negara trans-regional, pada akhir bulan ini (Agustus).
Selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak Fouad Hussein pada hari Selasa (10/08/2021), Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi berterima kasih kepada Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi karena mengundangnya untuk menghadiri "Pertemuan Negara-negara Tetangga Irak."
Presiden Raisi mengatakan, "Inisiatif Irak untuk mengadakan pertemuan ini adalah tindakan yang diberkati."
Menteri Luar Negeri Irak dalam pertemuan itu juga mencatat bahwa keamanan abadi di kawasan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehadiran Iran dan Irak. Menurutnya, mengadakan pertemuan ini akan membuka jalan bagi dialog antara negara-negara di kawasan itu untuk mencapai pemahaman kolektif di kawasan.
Mengenai pentingnya perjalanan ini dan konsultasi Menlu Irak dengan pejabat Iran, tampaknya tujuan pertama adalah untuk meningkatkan hubungan kedua negara tetangga, mengingat sifat strategis hubungan Iran-Irak, dan terutama peran efektif Iran dalam membantu menyelesaikan masalah Irak.
Abdul Reza Faraji Rad, seorang analis politik mengatakan, "Tujuan lain kunjungan Fouad Hussein ke Tehran, selain mengundang presiden untuk menghadiri pertemuan keamanan, adalah untuk mempelajari pendekatan baru pemerintah Iran terhadap hubungan kedua negara."
Menganalisis tujuan kunjungan itu, Adnan al-Siraj, seorang analis politik Irak, mengatakan Baghdad berusaha menenangkan situasi antara Iran dan Amerika Serikat dan ingin Washington kembali ke JCPOA.
Kunjungan Menteri Luar Irak Fouad Hussein ke Tehran dan pertemuannya dengan pejabat Iran, khususnya Presiden Iran, dinilai pengamat politik sebagai perjalanan penting.
Perjalanan itu dilakukan ketika Baghdad telah menyaksikan beberapa peristiwa dan perkembangan internasional yang paling penting dan mungkin paling sensitif di wilayahnya dalam beberapa bulan terakhir. Perundingan strategis Baghdad-Washington, yang diwakili oleh Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi dan delegasi tingkat tinggi, adalah perkembangan terpenting dalam dimensi kebijakan luar negeri negara itu.
Mengingat perkembangan keamanan regional beberapa tahun terakhir, Irak tentu tidak dapat menjadi tuan rumah pasukan AS, yang merupakan penyebab utama kebangkitan Daesh (ISIS) dan teror terhadap para komandan Perlawanan.
Penarikan pasukan AS dari Irak kini telah menjadi tuntutan hukum dan telah disetujui oleh parlemen Irak. Oleh karena itu, perjanjian yang ditandatangani antara Biden dan al-Kadhimi tentang akhir misi militer AS pada akhir tahun 2021 diharapkan dapat menunjukkan hasilnya dalam praktik.
Di sisi lain, Baghdad harus melanjutkan hubungan regionalnya dengan cara yang paling konstruktif dan tidak menyimpang dari jalur moderasi dan konvergensi.
Jelas, Iran selalu peka untuk menyelesaikan masalah Irak dan menganggap kemajuan Irak sebagai miliknya. Menurut pandangan ini, Tehran telah menyatakan bahwa mereka menyambut setiap inisiatif politik dan keamanan dengan negara-negara tetangga untuk mengurangi ketegangan dan menstabilkan kawasan. Pernyataan Ibrahim Reisi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak mengirim pesan yang jelas dalam hal ini.
"Sama seperti Iran menganggap dialog antara negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan masalah di antara mereka dan meningkatkan hubungan agar aman dan stabil, Iran juga menganggap campur tangan asing dalam urusan kawasan menciptakan ketegangan dan ancaman," kata Presiden Raisi.
Dari sudut pandang Iran, kerja sama dan peningkatan negara-negara di kawasan tanpa campur tangan asing merupakan kondisi yang diperlukan untuk stabilitas keamanan, pembentukan perdamaian dan penyediaan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa di kawasan itu.
