Pars Today

Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran di statemennya bertepatan dengan Pekan Peninjauan dan Pengungkapan Hak Asasi Manusia Amerika menyatakan, pemerintah AS bukan pendukung, tapi pelanggar terbesar HAM.

Di kalender nasional Iran, mulai 27 Juni hingga 3 Juli ditetapkan sebagai Pekan Hak Asasi Manusia Amerika. Penetapan pekan HAM AS dimaksudkan untuk meninjau kembali berbagai kejahatan Amerika, khususnya terhadap rakyat Iran.

Menurut laporan IRNA, Kemenlu Iran di statemennya menjelaskan selama bertahun-tahun setelah kemenangan Revolusi Islam, terjadi kejahatan langsung atau tidak langsung oleh kubu arogan dunia pimpinan AS terhadap bangsa Iran. Di antara kejahatan tersebut adalah teror yang gagal terhadap Rahbar pada 27 Juni 1981, insiden 27 Juni 1981, dan pengeboman gedung Partai Republik Islam serta gugurnya Ayatullah Beheshti beserta 72 pejabat dan tokoh-tokoh Iran, bom kimia Sardasht, teror terhadap Syahid Kachuee ketua penjara Evin, teror Ayatullah Sadoughi Imam Jumat kota Yazd, dan aksi teror penembakan maskapai komersial Iran Air di perairan Teluk Persia.

Statemen ini menambahkan, Iran salah satu negara yang paling terdampak atas sikap Amerika yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat dan penerapan sanksi sepihak oleh Washington telah menjadi alat untuk melanggar hak-hak alami dan legal rakyat Iran, termasuk hak kehidupan, kesehatan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan dan akses terhadap pengetahuan dan teknologi, hak atas pembangunan, serta pelanggaran berat terhadap hak-hak perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut statemen Kemenlu Iran menyinggung bahwa bangsa Iran bukan satu-satunya bangsa yang rentan dan menjadi korban atas standar ganda HAM dan pelanggaran sistematis hak asasi manusia oleh Amerika Serikat. Masih menurut statemen ini, pelanggaran hak kaum minoritas di AS termasuk umat Muslim dan warga kulit berwarna, pengeboman setiap hari rakyat Yaman oleh senjata AS, teror pengecut terhadap Syahid Letjen Qasem Soleimani oleh AS di Irak, termasuk kasus pelanggaran HAM oleh AS di dunia. (MF)