Upaya Pemerintah Iran untuk Bebaskan Hamid Nouri

Deputi Lembaga Kehakiman untuk Urusan Internasional dan Sekretaris Staf Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Islam Iran dalam surat yang ditujukan kepada Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM menuntut agar pemerintah Swedia bertanggung jawab atas penahanan, pengadilan ilegal dan pelanggaran berat HAM terhadap warga negara Iran, Hamid Nouri, yang ditahan di negara ini.

Nouri ditahan oleh pasukan keamanan Swedia pada 9 November 2019 setibanya di negara ini untuk menyelesaikan perselisihan keluarga putri angkatnya, dan dia telah dipenjara selama sekitar 32 bulan.

Nouri telah dituduh oleh kejaksaan Swedia terlibat dalam insiden yang diduga terkait dengan peristiwa 34 tahun yang lalu di Iran, dan penggugat dalam kasus ini sebagian besar adalah anggota kelompok teroris MKO (Mujahedin-e-Khalq Organization/Mujahedin-e-Khalgh (MEK)).

Padahal kelompok teroris MKO telah membunuh lebih dari 17.000 warga Iran dalam berbagai operasi teror sejak awal Kemenangan Revolusi Islam 1979. Anggota MKO juga terdaftar sebagai kelompok teroris oleh banyak negara di dunia karena perilaku mereka yang tidak manusiawi dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka bahkan dibenci di antara warga Swedia sendiri, terutama orang-orang Iran yang tinggal di negara ini, oleh karena itu, referensi pengadilan Swedia pada kesaksian kelompok yang terlibat dalam genosida dan kejahatan perang, termasuk pembunuhan ribuan warga Iran, sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Tinjauan tentang apa yang terjadi pada Nouri di Swedia selama tiga tahun terakhir, termasuk penangkapannya, cara dia ditahan di penjara, dan persidangannya, adalah contoh pelanggaran HAM di negara Eropa ini. Misalnya, tidak memberikan informasi kepada Kedutaan Besar Iran dan keluarga Nouri tentang keberadaannya adalah pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1963.

Pemerintah Swedia tidak hanya gagal untuk mengambil tanggung jawab dalam kasus ini, tetapi lebih daripada itu. Selama periode sekitar 2 tahun setelah penangkapan Nouri, keluarganya telah melakukan perjalanan ke Swedia dua kali, namun pihak berwenang negara ini tidak mengizinkan mereka untuk bertemu.

Meskipun pemerintah Swedia telah menjadi anggota Konvensi PBB untuk Menentang Penyiksaan, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi pada tahun 1966 dan Konvensi Eropa tentang HAM, namun pemerintah Swedia telah melanggar HAM Nouri dalam banyak kasus.

Penyiksaan dan pemukulan terhadap terdakwa, pemenjaraan jangka panjangnya di sel isolasi dan pencegahan komunikasi dengan anggota keluarga adalah beberapa contoh penyiksaan dan pelanggaran tanggung jawab internasional yang dilakukan oleh pemerintah Swedia.

Sekarang, menjelang putusan pengadilan, tekanan terhadap Nouri meningkat. Selama 60 hari terakhir, warga Iran ini hanya memiliki kemungkinan untuk melakukan dua panggilan singkat dan terkontrol dengan keluarganya dengan kehadiran seorang penerjemah. Hal ini menunjukkan semakin intensifnya tekanan dan pembatasan terhadapnya.

Jelas bahwa kurangnya penyelidikan yang komprehensif dan independen oleh kantor Kejaksaan Swedia, penerbitan dakwaan berdasarkan pernyataan bias dan tidak berdasar dari beberapa orang yang berafiliasi dengan kelompok teroris MKO, tidak diberikan akses ke pengacara dan tidak adanya hak untuk melakukan pembelaan di pengadilan, menunjukkan bahwa pengadilan ini hanya sebuah sandiwara dan pertunjukan, yang dibuat dengan tujuan politik yang bias. Prinsip-prinsip dasar pengadilan ini juga tidak ditaati dan diperhatikan.

Sekretaris Markas Besar HAM (Sekretaris Dewan Tinggi HAM) Iran Kazem Gharibabadi, dalam suratnya kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet, menyinggung perannya dan menegaskan, mempertimbangkan peran kepemimpinan dan misi Komisaris Tinggi untuk HAM dalam melindungi hak asasi manusia dan mengejar pelaksanaan kewajiban internasional dan hak asasi manusia Kerajaan Swedia, perlu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendesak negara ini untuk bertanggung jawab, untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran, dan juga untuk membebaskan Hamid Nouri serta mengganti kerugian moral dan materialnya. (RA)