Abdollahian: Esensi Teroris Israel terhadap Penasihat Militer Iran sangat Nyata
-
Surat Abdollahian kepada Antonio Guterres
Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menyusul teror terhadap lima penasihat militer Iran di Suriah, dalam suratnya kepada sekjen PBB menulis, aksi teroris Israel terhadap penasihat militer Iran telah menguak esensi terorisme rezim ilegal ini.
Israel dalam aksi kejahatan terbarunya, hari Sabtu melancarkan serangan udara ke Damaskus dan menggugurkan lima penasihat militer Iran.
Hojatollah Omidvar, Ali Aghazadeh, Hossein Mohammadi, Saeed Karimi dan Mohammad Amin Samadi gugur dalam serangan jet tempur rezim Zionis di Suriah hari Sabtu.
Menurut laporan IRNA, Amir-Abdollahian dalam suratnya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres seraya mengingatkan serangan rudal Israel pada 20 Januari 2024 yang menggugurkan lima penasihat militer Iran, menambahkan, "Tindakan keji ini sekali lagi mengungkap sifat teroris sebenarnya dari rezim Israel, perannya yang mengganggu stabilitas di kawasan, dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan kawasan dan sekitarnya."
Pada bagian lain surat ini, Amir Abdollahian juga meminta Dewan Keamanan PBB mengutuk keras tindakan teroris yang dilakukan rezim Israel dan penggunaan kekuatan ilegal lainnya dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam PBB, karena tindakan provokatif tersebut merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
"Rezim ilegal ini juga harus dipaksa untuk mengakhiri aktivitas pengobaran instabilitasnya di kawasan," papar Abdollahian.
Menteri Luar Negeri Iran mengatakan: Republik Islam Iran dengan tegas dan transparan mengutuk tindakan terorisme yang keji dan pengecut ini, yang dilakukan dengan tujuan mengalihkan perhatian dari kejahatan rezim Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya Gaza.
Dia menyatakan bahwa rezim Israel harus menanggung akibat dari tindakan teroris ini dan tindakan teroris lainnya terhadap penasihat militer Iran, dan menekankan bahwa Republik Islam Iran, berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB, memiliki hak yang melekat untuk merespons dengan tegas atas aksi-aksi seperti ini pada waktu dan tempat yang dipilihnya. (MF)
