Menlu Iran: Penerapan Snapback akan Membatalkan Perjanjian dengan IAEA

Menteri Luar Negeri Iran memperingatkan, "Jika mekanisme snapback diterapkan, maka perjanjian kerja sama antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan dibatalkan, dan Republik Islam akan menanggapi dengan tepat."

Tehran, Pars Today- Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi setibanya di New York untuk menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Senin menekankan pentingnya kehadiran Iran di Majelis Umum, dengan mengatakan,"Pertemuan yang bertepatan dengan peringatan 80 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kehadiran pertama Iran setelah rezim Zionis dan AS menyerang Iran merupakan dua hal penting dari pertemuan tahun ini."

"Iran akan menegaskan legitimasi perlawanan bangsa Iran dalam pertahanan 12 hari dan sifat damai program nuklirnya di Majelis Umum PBB," ujar Araghchi.

Mengenai perkembangan terkini, Menteri Luar Negeri Iran juga mengungkapkan,"Jika snapback di Dewan Keamanan PBB diterapkan, perjanjian kerja sama Iran dengan IAEA juga akan dibatalkan dan hubungan akan memasuki kondisi baru."

Araghchi menambahkan, "Tindakan ketiga negara Eropa dalam memajukan proses diplomatik bersifat "destruktif" dan Iran akan merespons dengan tepat."

Menlu Iran juga menyinggung pertemuan mendatang dengan Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA, dan para menteri luar negeri negara-negara Eropa, dengan mengatakan,"Periode waktu ini merupakan kesempatan untuk konsultasi akhir; pihak-pihak yang berseberangan harus memutuskan antara jalur kerja sama atau konfrontasi dengan Iran."

Ia menekankan bahwa Republik Islam hanya menerima bahasa rasa hormat dan martabat. 

"Iran telah menunjukkan bahwa mereka mengupayakan diplomasi dan tetap siap untuk menemukan solusi damai, tapi kepentingan dan masalah keamanan bangsa Iran harus terpenuhi," jelasnya.

Menteri Luar Negeri Iran memandang situasi saat ini sebagai akibat dari penarikan diri AS dari JCPOA, dan menambahkan,"Meskipun jalur bangsa Iran jelas, kepentingan kawasan dan sistem internasional mengharuskan solusi diplomatik ditemukan, dan Iran sepenuhnya siap untuk ini."(PH)