Mengapa Tiongkok dan Rusia Menolak Rancangan Resolusi AS tentang Gaza?

Pars Today - Cina dan Rusia menolak rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat mengenai Gaza.

Menurut laporan Pars Today, setelah AS menyerahkan rancangan resolusinya kepada Dewan Keamanan mengenai situasi Gaza, Rusia dan Tiongkok, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, meminta agar seluruh bagian terkait “Komite Perdamaian” dihapus dari teks rancangan itu. Moskow dan Beijing secara resmi telah menyampaikan keberatan mereka terhadap versi draf yang telah direvisi.

Pada Jumat, 14 November, Rusia dan Tiongkok secara resmi menyatakan keberatan mereka terhadap versi revisi rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza. Rancangan ini diajukan oleh Amerika Serikat dan disusun berdasarkan program 20 poin Donald Trump terkait gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, dengan fokus pada penempatan kekuatan internasional penstabil di wilayah tersebut hingga akhir tahun 2027.

Versi revisi yang dirilis Kamis, 13 November, mencakup beberapa perubahan kecil untuk menanggapi kritik awal, tapi tetap menekankan pembentukan “Komite Perdamaian” sementara yang akan mengelola Gaza. Komite ini direncanakan memimpin pasukan penstabil dan bertanggung jawab atas:

pelucutan senjata total Gaza,

pelatihan pasukan kepolisian Palestina,

pengawasan perbatasan dengan Mesir dan Israel,

serta pengelolaan bantuan kemanusiaan.

Rusia dan Tiongkok, sebagai anggota tetap dengan hak veto, menuntut penghapusan total bagian mengenai Komite Perdamaian dari rancangan itu. Para diplomat kedua negara menilai lebih dari separuh isi rancangan itu “tidak memadai”, “tidak jelas”, atau “kurang detail penting”.

Mereka menegaskan bahwa pasukan penstabil harus berada langsung di bawah kendali Dewan Keamanan, bukan di bawah komite sementara yang berpotensi dipengaruhi AS dan Israel.

Kedua negara juga menegaskan perlunya pengawasan penuh PBB terhadap setiap pasukan asing di Gaza dan menilai rancangan itu belum menjamin hak-hak rakyat Palestina, termasuk sebuah jalur jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Rusia dan Tiongkok memperingatkan bahwa tanpa perubahan fundamental, mereka akan menggunakan hak veto terhadap rancangan tersebut.

Alasan Penolakan Tiongkok dan Rusia

1. Kekhawatiran terhadap Pengaruh Amerika Serikat dan Israel

Rancangan resolusi yang diajukan AS mencakup pembentukan sebuah “Komite Perdamaian” sementara untuk mengelola Gaza. Komite ini akan bertugas melakukan pelucutan senjata total Gaza, melatih aparat kepolisian Palestina, mengawasi perbatasan dengan Mesir dan Israel, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

Tiongkok dan Rusia berpendapat bahwa komite semacam itu sangat mungkin berada di bawah pengaruh langsung AS dan Israel, dan pada akhirnya menjadi alat untuk memperkuat kepentingan mereka di kawasan.

2. Penghapusan Peran Palestina

Dalam teks rancangan itu, Otoritas Palestina tidak memiliki peran dalam masa transisi pemerintahan Gaza. Dari perspektif Cina dan Rusia, hal ini berarti mengabaikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan dapat merusak legitimasi politik seluruh rencana tersebut.

3. Melemahkan Peran Dewan Keamanan

Para diplomat Tiongkoka dan Rusia menekankan bahwa pasukan penstabil harus berada langsung di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB, bukan sebuah komite sementara. Mereka menilai lebih dari separuh isi rancangan itu “kabur dan minim detail”, serta percaya bahwa pembentukan komite tersebut akan melemahkan otoritas Dewan Keamanan.

4. Persaingan Geopolitik dengan Amerika Serikat

Penolakan Tiongkok dan Rusia juga berada dalam konteks rivalitas geopolitik dengan AS. Kedua negara secara konsisten berupaya membatasi pengaruh Washington di kawasan-kawasan sensitif dunia, termasuk Asia Barat. Menolak rencana AS di Gaza adalah bagian dari strategi besar tersebut.

Dampak Penolakan Tiongkok dan Rusia

1. Gagalnya Konsensus Internasional

Penolakan ini menyebabkan Dewan Keamanan gagal mencapai kesepakatan soal pembentukan pasukan internasional di Gaza. Akibatnya, proses pengambilan keputusan terkait gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza menjadi lebih lambat dan kompleks.

2. Meningkatnya Peran Negara-Negara Arab

Cina dan Rusia didukung oleh beberapa negara Arab yang juga mencatatkan penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Arab pun sensitif terhadap potensi dominasi AS dalam pengelolaan Gaza.

Aljazair (anggota Dewan Keamanan) dan Uni Emirat Arab menyoroti tidak adanya peran transisional bagi Otoritas Palestina. UEA mengumumkan, tanpa kerangka yang jelas, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pasukan penstabil.

Pakistan dan Yordania juga menegaskan bahwa setiap resolusi harus menyertakan pengakuan terhadap hak rakyat Palestina, termasuk pendirian negara merdeka. Raja Abdullah II menekankan bahwa pasukan tersebut harus fokus pada “penjagaan perdamaian”, bukan “operasionalisasi”, agar negara-negara lain bersedia berpartisipasi.

3. Berlanjutnya Krisis Kemanusiaan

Tidak adanya kesepakatan tentang Komite Perdamaian berarti tidak ada mekanisme jelas untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Hal ini berpotensi memperpanjang penderitaan warga Gaza.

4. Memperdalam Perpecahan Timur–Barat

Penolakan ini sekali lagi memperlihatkan perpecahan tajam antara blok Barat dan Timur di Dewan Keamanan. Sementara AS dan para sekutunya mendorong pengelolaan langsung atas krisis Gaza, Tiongkok dan Rusia mengutamakan peran independen PBB serta penjaminan hak-hak Palestina. Perpecahan ini berpotensi membuat dinamika politik dan keamanan di Asia Barat semakin rumit.

Kesimpulan

Penolakan Tiongkok dan Rusia terhadap rancangan resolusi AS mengenai Gaza berakar pada kekhawatiran terhadap pengaruh Washington dan Israel, penghapusan peran Palestina, serta melemahnya otoritas Dewan Keamanan.

Langkah ini memiliki dampak signifikan terhadap proses perdamaian yang diklaim dan masa depan Gaza, termasuk kegagalan mencapai konsensus internasional, berlanjutnya krisis kemanusiaan, dan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Timur dan Barat.

Pada akhirnya, masa depan Gaza kini tidak hanya bergantung pada kesepakatan internal Palestina, tapi terkait dengan persaingan antara kekuatan besar dunia.(sl)