Diplomat Senior Iran: Kesepakatan Kairo Tidak Berlakunya

Direktur Jenderal Urusan Legislasi dan Parlemen Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menegaskan bahwa tidak berlakunya Kesepakatan Kairo merupakan akibat tindakan paksa dan tidak berdasar dari IAEA, tiga negara Eropa, dan Amerika Serikat.

Resolusi anti-Iran Dewan Gubernur IAEA yang diajukan Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat disahkan pada hari Kamis tanpa konsensus, dengan 19 suara setuju, 12 abstain, dan 3 menolak.

Setelah itu, Iran, Rusia, Belarusia, Tiongkok, Kuba, Nikaragua, Venezuela, dan Zimbabwe mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA, serta menentang upaya penerbitan resolusi baru anti-Iran. Mereka meminta negara-negara anggota menolak politisasi isu nuklir damai Iran.

Hossein Nosh-Abadi, Direktur Jenderal Urusan Legislasi dan Parlemen Kementerian Luar Negeri Iran, menyatakan bahwa resolusi ini dikeluarkan di bawah tekanan poros Barat–Ibrani dan mengabaikan kerja sama berkelanjutan Iran dengan IAEA. Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut kembali menuduh Iran melanggar kewajiban pengawasan, tanpa menyebut agresi ilegal Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap fasilitas nuklir Iran yang selalu berada di bawah pemeriksaan IAEA.

Nosh-Abadi menegaskan bahwa resolusi anti-Iran tersebut tidak memiliki nilai hukum dan tidak mengikat. Ia menekankan bahwa langkah ini menunjukkan pengabaian terhadap itikad baik serta interaksi positif dan konstruktif Iran dengan IAEA. Ia mengingatkan bahwa para pejabat Republik Islam Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan diam terhadap pendekatan politis, destruktif, dan bermusuhan, serta akan mengambil tindakan balasan.

Segera setelah resolusi disahkan, Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi mengumumkan bahwa Iran telah mengirim surat resmi kepada Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, yang menyatakan bahwa Kesepakatan Kairo tidak lagi sah dan telah berakhir. Kesepakatan tersebut dicapai pada 9 September di Kairo antara Araghchi dan Grossi dengan mediasi Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aaty, mengenai mekanisme kerja sama dan pengawasan fasilitas nuklir Iran.(PH)