Parlemen Iran: AS Peralat Dewan Keamanan PBB

Anggota Presidium Majelis Syura Islami Iran menekankan perlunya tindak lanjut hukum atas tindakan-tindakan intervensi asing dalam kerusuhan terbaru di Iran dalam forum internasional.

Merujuk pada pengakuan dan dokumen tentang peran beberapa negara Barat dalam kerusuhan baru-baru ini, seorang anggota Presidium Majelis Permusyawaratan Islam Iran mengatakan bahwa para duta besar Iran harus menyampaikan dokumen-dokumen ini di forum internasional dan melakukan tindak lanjut hukum atas kejahatan tersebut.

Menurut Pars Today, Alireza Salimi mengkritik kegagalan pemerintah Inggris untuk melindungi kedutaan Iran di London dan menekankan bahwa tanggung jawab atas serangan terhadap kedutaan Iran di Eropa terletak pada pemerintah negara tuan rumah.

Ia mengatakan bahwa beberapa negara Eropa sebelumnya telah berperan dalam mendukung, melatih, dan mengorganisir kerusuhan dan sekarang dianggap sebagai kaki tangan.

Menekankan Ketegasan Republik Islam Iran

Dalam hal ini, Ruhollah Nejabet, anggota Presidium Komisi Keamanan Nasional Majelis Permusyawaratan Islam, mengatakan: Republik Islam Iran begitu teguh sehingga telah melibatkan musuh-musuhnya, itulah sebabnya mereka terus-menerus merencanakan konspirasi.

Merujuk pada surat Iran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai ancaman Presiden AS, Nejabet menganggap perilakunya mirip dengan pola masa lalu dan mengatakan: Tindakan-tindakan ini berasal dari rasa takut dan kontradiksi perilaku. Ia menekankan bahwa Trump akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada para pendahulunya dan bahwa Iran akan melanjutkan jalannya yang kuat.

Merujuk pada klaim musuh tentang melemahnya Iran, Nejabet mengatakan: Jika situasi negara seperti ini, tidak akan ada kebutuhan untuk perang 12 hari atau operasi teroris yang kompleks terhadap Iran. Volume konspirasi menunjukkan otoritas Republik Islam Iran.

Pernyataan anti-Iran Trump; Pelanggaran Prinsip-Prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Di sisi lain, Feda Hossein Maliki, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengatakan, "Pernyataan Presiden AS baru-baru ini terhadap Iran adalah contoh nyata hasutan kekerasan dan pelanggaran prinsip-prinsip dasar Piagam PBB."

Merujuk pada surat Iran kepada PBB tentang ancaman Trump, Maliki menambahkan, "Dalam pidatonya dan di media sosial, ia mendorong orang-orang untuk melakukan ketidakstabilan politik dan kekerasan. Ia menyebut Trump sebagai “pembawa api ketegangan” dan mengatakan bahwa Presiden AS telah melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara dan tindakan ini harus ditindaklanjuti di forum internasional."

Penggunaan Dewan Keamanan oleh AS untuk memajukan tujuan politik

Sementara itu, Abolfazl Aboutorabi, anggota Komisi Urusan Dalam Negeri Parlemen Iran, merujuk pada permintaan AS untuk pertemuan Dewan Keamanan tentang perkembangan di Iran, mengatakan, "Washington tidak mematuhi hukum internasional dan hanya menggunakan PBB untuk tujuan politiknya."

Abouturabi menganggap penarikan AS dari JCPOA dan serangan terhadap Irak sebagai contoh kurangnya kepercayaan Washington terhadap perjanjian internasional, dan mengatakan,"70 persen rakyat Amerika menentang aksi militer terhadap Iran, tetapi pemerintah negara ini juga tidak memperhatikan pendapat rakyatnya sendiri."

Ia menekankan bahwa perang AS tidak memberikan manfaat bagi negara ini, dan dalam kasus Iran, hanya perintah lobi Zionis yang diikuti.(PH)