IAEA; Dari Lembaga Teknis Nuklir Menjadi Alat Tekanan terhadap Iran

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan: Pengorbanan netralitas Badan Energi Atom Internasional (IAEA) demi agenda-agenda politik telah mengubah badan pengawas tersebut menjadi kaki tangan untuk membenarkan aksi perang.

Ismail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam sebuah pesan di jejaring sosial X mengenai kinerja Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, terkait isu nuklir Iran, menulis: Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional telah mengubah pelaporan teknis—yang kredibilitasnya bertumpu pada keahlian teknis, netralitas, dan independensi—menjadi pembenaran politik untuk mengobarkan perang.

Ia menambahkan: Ketika laporan-laporan IAEA, alih-alih menghilangkan ambiguitas, berubah menjadi bahan untuk membangun narasi ancaman serta membentuk kasus politik dan hukum terhadap suatu negara, batas antara “pengawasan teknis” dan persiapan bagi agresi militer secara berbahaya menjadi kabur.

Baghaei menegaskan: Masalah ini tidak hanya terbatas pada rusaknya kredibilitas IAEA atau direktur jenderalnya; yang dipertaruhkan adalah aset IAEA yang paling berharga, yaitu kredibilitasnya sebagai lembaga yang netral dan independen. Ketika kredibilitas teknis dan kelembagaan IAEA dikorbankan demi agenda-agenda politik, IAEA berubah menjadi alat untuk membuat agresi tampak logis dan memfasilitasinya.

Baghaei mengatakan: Lembaga yang bertugas membantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional tidak boleh menjadi bagian dari rantai produksi dalih untuk perang. Baghaei menegaskan: Mereka yang menyajikan penilaian yang keliru sebagai dasar yang dapat dipercaya untuk tindakan koersif dan dengan cara tersebut menciptakan kondisi dan landasan bagi agresi atau melegitimasinya, tidak dapat menghindari tanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.

Hal yang menonjol dalam posisi-posisi terbaru Iran mengenai kinerja Badan Energi Atom Internasional bukan sekadar keberatan terhadap suatu laporan atau keputusan tertentu, melainkan mencerminkan kekhawatiran Tehran yang lebih mendalam mengenai perubahan fungsi lembaga ini dari sebuah organisasi khusus dan teknis menjadi alat yang melayani tujuan politik kekuatan-kekuatan Barat. Pernyataan Ismail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, setelah disahkannya resolusi baru Dewan Gubernur pada September 2026, secara tepat berfokus pada persoalan tersebut; yakni bahwa alih-alih menjalankan peran netral dalam memverifikasi kegiatan nuklir negara-negara, IAEA secara bertahap telah berada di jalur yang memungkinkan laporan dan penilaiannya menjadi dasar bagi tekanan politik, hukum, bahkan pembenaran tindakan militer terhadap Iran.

Pentingnya persoalan ini berasal dari kenyataan bahwa kredibilitas IAEA pada dasarnya bergantung pada independensi, netralitas, dan sifat teknisnya. IAEA hanya dapat menjalankan perannya dalam rezim nonproliferasi apabila penilaiannya dilakukan tanpa pertimbangan politik dan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi serta standar yang sama terhadap semua negara. Jika prinsip ini dirusak, setiap laporan teknis dapat berubah dari dokumen keahlian menjadi alat untuk membangun sebuah narasi politik. Kekhawatiran utama Iran juga terletak pada hal ini, yakni bahwa informasi dan temuan teknis, alih-alih semata-mata digunakan untuk menghilangkan ambiguitas dan menyelesaikan persoalan safeguards, ditempatkan dalam kerangka politik dan membantu membentuk gambaran tentang “ancaman nuklir” Iran.

Dari perspektif ini, pengesahan resolusi Dewan Gubernur pada September 2026 merupakan titik balik penting. Dari sudut pandang Tehran, keselarasan posisi IAEA dengan tuntutan Amerika Serikat dan Troika Eropa memperkuat kekhawatiran bahwa mekanisme teknis IAEA sedang dikaitkan dengan strategi yang lebih luas untuk memberikan tekanan terhadap Iran. Persoalan ini menjadi semakin sensitif ketika Israel dalam beberapa tahun terakhir juga berulang kali berupaya mengubah isu nuklir Iran dari sebuah persoalan teknis dan diplomatik menjadi persoalan keamanan dan militer. Dalam kondisi seperti ini, setiap laporan negatif atau ambigu dari IAEA dapat digunakan dalam ruang politik yang ada sebagai dokumen untuk meningkatkan tekanan, menjatuhkan sanksi, mengeluarkan ancaman militer, atau bahkan melakukan tindakan militer.

Dari perspektif tersebut, kritik Iran bukan semata-mata ditujukan pada isi laporan IAEA, melainkan pada cara laporan-laporan tersebut digunakan secara politis. Jika sebuah laporan teknis yang seharusnya hanya memeriksa status kewajiban nuklir suatu negara kemudian ditempatkan dalam rangkaian yang digunakan untuk mengesahkan resolusi, meningkatkan sanksi, dan menciptakan landasan bagi tindakan koersif, batas antara pengawasan teknis dan tekanan politik pada praktiknya akan menjadi semakin kabur. Inilah yang dimaksud Baghaei dengan berubahnya IAEA menjadi “alat untuk membenarkan agresi”.

Tentu saja, mempertahankan kredibilitas IAEA bukan berarti menolak perlunya pengawasan dan verifikasi kegiatan nuklir Iran. Republik Islam Iran sebagai anggota Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) tidak asing dengan prinsip pengawasan dan kewajiban safeguards. Persoalan utamanya adalah bagaimana pengawasan tersebut diterapkan dan sejauh mana pengawasan itu independen dari tekanan politik. Jika standar pengawasan yang diterapkan terhadap Iran berbeda dengan standar yang diterapkan terhadap negara-negara lain yang memiliki program nuklir, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai politisasi mekanisme IAEA. Kredibilitas setiap lembaga internasional tidak hanya berasal dari kewenangan hukumnya, tetapi juga dari kepercayaan para anggotanya terhadap netralitas dan kinerjanya yang adil.

Dalam hal ini, kinerja Amerika Serikat dan Troika Eropa juga memiliki arti penting. Di satu sisi, negara-negara tersebut menekankan perlunya Iran bekerja sama dengan IAEA, sementara di sisi lain mereka sendiri memainkan peran penting dalam menentukan agenda politik Dewan Gubernur. Akibatnya, Tehran dapat berargumentasi bahwa tekanan politik Barat terhadap IAEA telah memengaruhi ruang pengambilan keputusan lembaga tersebut. Selain itu, dukungan politik dan militer Barat terhadap Israel serta posisi Tel Aviv mengenai program nuklir Iran semakin memperkuat kekhawatiran bahwa isu nuklir Iran telah ditempatkan dalam kerangka geopolitik yang lebih luas.

Dampak dari proses semacam ini tidak hanya akan dirasakan oleh Iran. Jika IAEA dipersepsikan bahwa laporan-laporannya dapat dimanfaatkan untuk melayani tujuan politik kekuatan-kekuatan besar, kepercayaan negara-negara lain yang tergabung dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) juga akan terdampak. Berbagai negara mungkin sampai pada kesimpulan bahwa kerja sama yang luas dengan sistem pengawasan internasional tidak selalu meningkatkan keamanan mereka, melainkan dapat membuat informasi teknis mereka rentan dimanfaatkan secara politis. Kondisi semacam ini pada akhirnya akan melemahkan rezim nonproliferasi.

Oleh karena itu, krisis saat ini harus dinilai melampaui perselisihan antara Iran dan IAEA. Persoalan utamanya adalah ujian terhadap independensi lembaga-lembaga internasional dalam menghadapi tekanan kekuatan-kekuatan besar. IAEA harus menunjukkan bahwa standar teknis lebih diutamakan daripada kalkulasi politik dan bahwa laporan-laporannya disusun bukan untuk membangun kasus-kasus keamanan, melainkan untuk menyelesaikan perselisihan dan memperkuat transparansi nuklir. Jika tidak, jarak antara “pengawasan” dan “alat tekanan” akan semakin melebar dan IAEA tidak hanya akan gagal menyelesaikan sengketa nuklir Iran, tetapi secara praktis juga akan menjadi bagian dari krisis tersebut.