Iran: Resolusi PBB Bermuatan Politik dan Perkeruh Krisis Suriah

Utusan tetap Iran di PBB mengatakan, pengesahan resolusi anti-Suriah di Majelis Umum PBB adalah skema berbahaya yang mengorbankan prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam PBB.

Majelis Umum PBB, Rabu (21/12) dengan suara lemah, mengesahkan resolusi anti-Suriah usulan Liechtenstein dan Qatar. Tujuan dari klaim resolusi ini adalah menciptakan mekanisme untuk membantu penyelidikan terkait kejahatan-kejahatan berbahaya yang terjadi di Suriah pasca Maret 2011.

Gholam Hossein Dehqani, Dubes Iran di PBB menjelaskan alasan Tehran menolak resolusi tersebut dan mengatakan, kewajiban masyarakat internasional adalah membantu Suriah memerangi terorisme dan ekstremisme, akan tetapi pengesahan resolusi itu bertentangan dengan tujuan tersebut.

Dehqani juga menyinggung pelanggaran piagam PBB dan kedaulatan nasional Suriah dalam resolusi anti-Suriah Majelis Umum PBB itu.

"Implementasi aturan dan penanganan serta tindakan hukum atas pelaku kejahatan, masuk dalam kerangka yurisdiksi internal setiap negara, dan resolusi Majelis Umum PBB dengan tegas mengabaikan kedaulatan nasional Suriah," ujarnya.

Dehqani juga menerangkan soal kehendak politik resolusi tersebut dan menuturkan, realitas di Suriah dan waktu implementasi resolusi itu pasca pembebasan Aleppo dari tangan teroris menunjukkan, tujuan resolusi Majelis Umum PBB sarat tendensi politik yang ditutupi dengan kedok tuntutan keadilan. 

Utusan tetap Iran di PBB memprotes politisasi, diskriminasi dan standar ganda yang diterapkan untuk melawan impunitas.

"Resolusi Majelis Umum PBB tidak memperhatikan akar terorisme di Suriah dan hanya memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang melahirkan kelompok-kelompok teroris di Suriah dan penjamin dana untuk kelompok-kelompok itu," pungkasnya. (HS)