Rahbar: Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran Harus Revolusioner

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar mengatakan, penentuan kebijakan, memberikan konsultasi dalam menentukan kebijakan umum dan memberikan solusi atas permasalahan negara, merupakan tiga kewajiban penting Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran. Menurutnya, lembaga ini harus seratus persen berpikir dan bertindak revolusioner, dan tetap revolusioner.

Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Rahbar, Rabu (13/9) dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota baru Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran mengingatkan tanggung jawab sensitif dan besar lembaga ini dalam menentukan dan menerapkan kebijakan negara.

Rahbar menuturkan, Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran ketika menemukan sebuah kebijakan atau kemaslahatan penting dan lebih mengutamakan pendapat Dewan Syura Islam Iran (parlemen) daripada Dewan Garda Konstitusi, maka harus diperhatikan, kebijakan dan kemaslahatan sekunder tentunya harus sangat penting, pasti dan jelas, dan harus berdasarkan suara mayoritas serta diterima seluruh anggota dewan, itupun diterapkan untuk jangka waktu tertentu dan sementara. 

Ayatullah Khamenei menjelaskan, penerapan kebijakan harus dengan visi jangka panjang bukan jangka pendek, dan untuk menentukannya, harus dilakukan penelaahan yang teliti, komprehensif dan argumentatif dengan keterlibatan aktif seluruh anggota, termasuk para fakih dari Dewan Garda Konstitusi.

Rahbar menilai pemisahan kebijakan-kebijakan umum dalam masalah-masalah permanen dan jangka panjang, dari masalah-masalah periodik, merupakan hal yang urgen.

"Mungkin saja, sebagian kebijakan umum membutuhkan peninjauan ulang dan pembaharuan, dan sebagian yang lain benar-benar sudah kedaluwarsa," ujarnya.

Ayatullah Khamenei menyarankan agar Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran dalam menyusun kebijakan umum negara selalu konsisten dan solid serta mengedepankan pembahasan-pembahasan ilmiah, argumentatif, berdimensi ijtihad dan penuh ketelitian.

Ia mengungkapkan, bekerjalah sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan umum yang kokoh, akurat dan dengan istilah yang mudah dipahami serta penting, maka dengan begitu tidak perlu revisi atau peninjauan ulang dalam waktu pendek.

Rahbar menegaskan, Dewan Penentu Kebijakan Negara Iran adalah warisan Imam Khomeini dan merupakan buah dari revolusi, dan dalam proses pengelolaan dan manajemen pemerintahan, ia memberikan pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, pemikiran Imam Khomeini dan revolusi sangat mendominasi di dalamnya. Lembaga ini harus berpikir dan bertindak revolusioner, dan tidak ada satu keputusan, sikap maupun langkah yang bertentangan dengan sumber-sumber asli revolusi serta warisan berharga Imam Khomeini. (HS)