Zarif: Saudi Harus Berhenti Berangan-Angan "Menghapus Iran"
https://parstoday.ir/id/news/iran-i45037-zarif_saudi_harus_berhenti_berangan_angan_menghapus_iran
Menteri Luar Negeri Republik Islam, Mohammad Javad Zarif, menyatakan, kesepakatan Rencana Aksi Bersama (JCPOA) muncul bukan atas dasar kepercayaan dan Iran tidak mempercayai Amerika Serikat.
(last modified 2026-04-12T10:02:39+00:00 )
Sep 28, 2017 09:05 Asia/Jakarta
  • Mohammad Javad Zarif
    Mohammad Javad Zarif

Menteri Luar Negeri Republik Islam, Mohammad Javad Zarif, menyatakan, kesepakatan Rencana Aksi Bersama (JCPOA) muncul bukan atas dasar kepercayaan dan Iran tidak mempercayai Amerika Serikat.

Hal itu dikemukakan Zarif pada Rabu malam (27/9/2017) di fakultas riset Asia Society di New York dan dalam wawancara dengan Charlie Rose, seorang presenter tersohor Amerika Serikat.

Ditambahkannya, Amerika Serikat sekarang degan mengumumkan keputusannya soal JCPOA telah membuktikan bahwa apakah masyarakat dunia dapat mempercayai Washington atau tidak.

Menjelaskan bahwa Iran tidak melanggar kesepakatan internasional apapun dan tidak memerlukan adanya pembatasan lebih lanjut, Zarif mengatakan, Iran menilai persenjataan nuklir tidak menguntungkan kepentingan keamanan nasionalnya dan jika AS keluar dari JCPOA, Iran akan menentukan sikap sesuai dengan kondisi.

Di bagian lain, Zarif menyinggung penindasan yang terjadi di Bahrain dan friksi antara Qatar dan Arab Saudi, sebagai imbas dari politik keliru pemerintahan Donald Trump di Timur Tengah dan mengatakan, "Wilayah Timur Tengah membutuhkan pesan dialog."

Lebih lanjut, Zarif menyinggung politik keliru Arab Saudi di Yaman dan Suriah dan mengatakan, "Arab Saudi sebagai salah satu pemain penting di kawasan harus berhenti berangan-angan menghapus Iran dari kawasan karena pengamanan kawasan membutuhkan kerjasama."

Ditegaskannya, solusi Iran untuk menyelesaikan krisis Yaman dan Suriah, berbeda dengan Arab Saudi, yaitu pemberlakuan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dialog politik dan pelaksanaan pemilu demi pembentukan pemerintahan komprehensif.

Terkait referendum pemisahan diri wilayah otonomi Kurdistan Irak, Zarif menilainya sebagai sebuah kekeliruan strategis dan mengatakan, dampak dari kekeliruan strategis ini bukan hanya akan dirasakan wilayah Kurdistan Irak saja.