Manuver Baru AS Menghancurkan JCPOA
Langkah pemerintah Amerika Serikat untuk 'membunuh' kesepakatan nuklir Iran memasuki babak baru dengan mengintensifkan tekanan terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
"Iran tidak mengizinkan inspeksi terhadap situs-situs militernya, padahal IAEA berpendapat bahwa tidak boleh ada perbedaan antara situs militer dan sipil," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dalam sebuah pernyataan, Kamis (28/9/2017).
Dalam statemen itu, dia menuduh Rusia mencoba untuk menghalangi inspeksi IAEA terhadap situs militer Iran.
Haley menuturkan, "Beberapa negara tampaknya ingin melindungi Iran dari pemeriksaan lebih lanjut. Dengan tidak adanya inspeksi, kesepakatan nuklir adalah sebuah janji kosong."
Pada saat yang sama, Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano, yang berada di bawah tekanan AS, meminta Komisi Bersama Kesepakatan Nuklir untuk mengklarifikasi tentang cara-cara memverifikasi masalah tersebut.
Menanggapi posisi Amano, Rusia menegaskan bahwa IAEA tidak punya kewenangan untuk mengomentari masalah itu dan direktur jenderal harus bersikap sesuai dengan tugas yang tertuang dalam kesepakatan nuklir.
Sekitar satu bulan lalu, Nikki Haley berkunjung ke Wina untuk bertemu Amano dan menegaskan kebijakan intervensif Amerika terhadap badan nuklir PBB itu. Dia mengklaim bahwa verifikasi kepatuhan Iran atas kesepakatan nuklir, tidak transparan, tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang.
Haley menjelaskan bahwa kepatuhan Iran melibatkan tiga persoalan yang berbeda. Pertama, kesepakatan nuklir itu sendiri atau Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Kedua, resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan nuklir, tapi juga melarang banyak perilaku Iran lainnya. Dan ketiga adalah Undang-undang Corker-Cardin, yang mengatur hubungan Presiden AS dengan Kongres, yang berkaitan dengan Iran.
Posisi ini menunjukkan bahwa AS sedang melemparkan sebuah definisi baru tentang JCPOA, yang sesuai dengan keinginan Gedung Putih.
Namun, masih perlu pembahasan apakah Presiden Donald Trump berada pada posisi yang mampu memaksakan agenda-agenda politik AS terhadap IAEA atau tidak. Sebab, AS tidak hanya menghadapi penentangan Rusia dalam masalah ini. Isu itu telah membuat banyak politisi khawatir dan bahkan di Amerika sendiri.
Thomas Countryman, mantan Wakil Menlu AS untuk Urusan Keamanan Internasional dan Nuklir, menegaskan bahwa parameter kepatuhan Iran terhadap JCPOA adalah laporan Badan Energi Atom Internasional. Ia memperingatkan bahwa klaim-klaim tak berdasar terhadap Iran akan berdampak pada pengucilan AS di tingkat dunia.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran dan mengatakan, "JCPOA adalah sebuah kesepakatan internasional, yang didukung oleh resolusi PBB dan juga disetujui oleh IAEA."
Kantor berita Reuters dalam sebuah laporan menulis, kebijakan anti-JCPOA Trump akan mendorong Eropa untuk memisahkan diri dari kebijakan AS.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Jawad Zarif dalam wawancara dengan televisi Aljazeera pada Kamis kemarin, mengatakan bahwa jika Amerika menarik diri dari JCPOA, Iran masih menyimpan opsi-opsi lain. (RM)
