Antara Putih dan Abu-Abu, Sikap Uni Eropa terhadap Iran

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dalam pertemuan dengan Ketua kelompok Persahabatan Iran di Parlemen Eropa, Janusz Lewandowski di Tehran menyebut Uni Eropa sebagai mitra penting Iran.

Zarif dalam pertemuan tersebut menyerukan penerapan penuh JCPOA oleh semua pihak, dan pemanfaatan Iran terhadap kesepakatan nuklir tersebut.

Hubungan Republik Islam Iran dan Uni Eropa pasca kemenangan Revolusi Islam mengalami pasang surut. Setelah berakhirnya perang yang dipaksakan rezim Baath Irak terhadap Iran setidaknya terdapat dua periode yang dilalui.

Pertama, periode "Dialog Kritis" yang dimulai sejak tahun 1992 hingga 1997. Pada periode ini, Eropa  berjalan di luar dari dikte AS yang berambisi mengucilkan Iran. Ketika Washington menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran di tahun 1996, Eropa yang meningkatkan hubungannya dengan Iran tidak memperdulikan sanksi tersebut.

Pada tahapan kedua yang dimulai 1999, hubungan ini memasuki fase "Partisipasi Ekonomi". Di masa ini perusahaan-perusahaan Eropa berpartisipasi dalam berbagai proyek ekonomi Iran, termasuk di dalamnya keterlibatan mereka dalam pengembangan proyek minyak dan gas Iran.

Di masa itu, hubungan kedua pihak memasuki fase yang baik, tapi mulai meredup dengan masuknya periode friksi berkaitan dengan masalah program nuklir Iran. Ketika itu Eropa termakan provokasi AS mengenai masalah nuklir Republik Islam Iran.

Fase ini berjalan sepanjang satu dekade. Namun kemudian memasuki fase baru dengan dicapainya kesepakatan nuklir antara Iran dan kelompok 5+1 pada Juli 2015. Kesepakatan nuklir ini menghasilkan komitmen bersama dalam bentuk JCPOA yang mulai dijalankan pada pertengahan Januari 2016.

Selama dua tahun implementasi JCPOA, tiap negara Eropa menunjukkan antusiasmenya untuk menjalin hubungan dengan Iran. Tapi, ketergantungan sebagian negara Eropa terhadap AS, dan gencarnya propaganda Washington, terutama dalam masalah kekuatan rudal Iran dan kebijakan regional Tehran menyebabkan Uni Eropa mengamini dikte AS.

Akibatnya, masalah pinggiran justru menjadi isu utama mengalahkan isi dari kesepakatan nuklir yang telah dicapai bersama. Hingga kini terdapat jarak yang sangat jauh antara keputusan politik Eropa dan kerja sama ekonomi, perdagangan maupun interaksi perbankan besar Eropa dengan Iran.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Perancis, Agnès Romatet-Espagne mengatakan, Paris menyambut peran positif dan berpengaruh Iran dalam penyelesaian friksi antarnegara. Tapi pernyataan diplomat Perancis tersebut bertentangan dengan statemen Presiden Perancis, Emmanuel Macron yang menuding Iran menyulut instabilitas di kawasan. Macron juga mengungkapkan keharusan untuk mengambil sikap tegas menyikapi program rudal Iran dalam dinamika regional.

Meskipun presiden Perancis berupaya menunjukkan dirinya independen, tapi faktanya justru mengamini kebijakan AS dalam masalah Iran. Dari sini, tampaknya analisis yang paling optimis menunjukkan sikap pihak Eropa dalam masalah Iran bersifat ambigu antara putih dan abu-abu.(PH)