Perundingan Soal Rudal, Garis Merah Iran

Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, yang gagal menggapai tujuannya dalam kunjungannya ke Asia Barat, di ibukota Lebanon, Beirut, menekankan kembali soal perombakan dalam Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan mengatakan bahwa Presiden AS berusaha menangani kekurangan tersebut.

Tillerson, pada Kamis (15/2/2018), menjelaskan alasan untuk perombakan JCPOA mengatakan bahwa program rudal balistik Iran harus diperhatikan. Dalam hal ini, Presiden Perancis, Emmanuel Macron, berbicara senada dengan pihak Amerika pada hari Rabu, dan mengatakan bahwa kemampuan rudal Iran harus berada di bawah kontrol internasional.

Peran regional dan program rudal Iran adalah dua isu yang diupayakan Amerika dan sejumlah negara Eropa, termasuk Perancis, untuk dicantumkan dalam JCPOA; sikap yang direaksi tegas para pejabat Republik Islam Iran. Menurut Iran, "JCPOA akan tetap seperti sekarang ini, tanpa ada satu tambahan atau pengurangan apapun."

Tujuan Amerika Serikat dan Perancis memasuki pembahasan di luar kesepakatan nuklir adalah untuk mempengaruhi peran Iran yang efektif dan konstruktif di kawasan. Amerika selalu melontarkan tuduhan-tuhan infaktual guna menjaga Iranphobia di kawasan Asia Barat, sementara Perancis bersikap senada dengan AS atau dengan kata lain memainkan peran "bad cop" sama seperti selama perundingan nuklir.

Penekanan sikap ketiga negara Inggris, Perancis dan Jerman untuk mempertahankan JCPOA memperjelas perbedaan politik praktis mereka, di mana perundingan ketiga negara itu dengan Menlu AS untuk membentuk sebuah kelompok tugas untuk perombakan JCPOA, mengesankan peran regional Iran tidak konstruktif di kawasan dan upaya membatasi kekuatan rudal Iran, semuanya mengacu pada fakta tersebut.

Namun, yang penting adalah sikap Republik Islam Iran, yang telah berulang kali menekankan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan rahasia rudal dan pertahanan Iran diakses Barat. Kebijakan regional Iran didasarkan pada prinsip kerukunan dan dukungan kedaulatan serta integritas negara-negara, dan kebijakan ini mencerminkan politik keamanan Iran, yang memandang keamanan negara-negara regional sebagai keamanannya. Oleh karena itu, kemampuan defensif dan rudal Iran bukanlah ancaman bagi negara-negara di kawasan kecuali untuk negara yang berniat menyerang Iran.

Republik Islam Iran menilai transformasi politik dan keamanan regional merupakan "kerjasama kolektif". Berdasarkan perspektif ini, kemampuan militer dan rudal Iran berada dalam kerangka doktrin preventif dan menjadi faktor perdamaian dan keamanan.

Dalam hal ini, Bahram Ghasemi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pada Kamis (15/2/2018), menanggapi kalim infaktual Presiden Perancis dan mengatakan, "Iran selama beberapa tahun terakhir telah menjadi penggagas keamanan dengan partisipasi negara-negara Teluk Persia demi mewujudkan stabilitas dan keamanan dalam bingkai kerjasama semua negara regional, serta menilai kekhawatiran rekayasa dan subjektif negara-negara trans-regional soal kemampuan pertahanan regional, tidak dapat diterima."

Ungkapan rudal dan penyempurnaannya di Iran sama dengan yang digunakan di negara lain, dan rudal adalah sarana defensif, dan setiap negara memilih pertahanannya sesuai dengan kondisi dan tuntutannya. Menyusul jenis ancaman musuh-musuh Republik Islam Iran, maka titik prioritas pertahanan Iran adalah rudal, dan dalam kondisi tersebut, produksi dan pengembangan rudal sesuai dengan kepentingan nasional.(MZ)