Rilis Resmi Iran Sikapi Keluarnya AS dari JCPOA
-
Presiden Iran Hassan Rouhani.
Pemerintah Iran pada Kamis (10/5/2018) malam, mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir atau Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).
Pemerintah Iran mengatakan, penarikan ilegal AS dari JCPOA adalah rangkaian terakhir dari berbagai kasus pelanggaran kesepakatan oleh Washington, terutama setelah Presiden Trump berkuasa.
"Komentar murahan Trump terhadap bangsa Iran, menunjukkan puncak dari ketidaktahuan dan kebodohannya. Tuduhan tak berdasar terhadap Iran datang dari sebuah rezim yang telah mengacaukan Timur Tengah dengan agresinya, dan sekutu Zionisnya juga melakukan kekejaman yang keji, pelanggaran rutin hak asasi manusia serta melancarkan agresi," tambahnya.
"Trump dalam sebuah klaim yang menggelikan, menghubungkan semua itu ke Republik Islam Iran," kata statemen tersebut.
AS telah melakukan pelanggaran hukum dan kesepakatan di tingkat internasional mulai perjanjian terkait perubahan iklim sampai Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik.

"Keluarnya AS dari JCPOA tidak hanya mendiskreditkan negara itu di kancah internasional, tetapi juga secara serius merongrong prinsip-prinsip hubungan internasional dan meruntuhkan legalitas setiap perjanjian bilateral dan multilateral yang melibatkan AS. Ini merupakan ancaman serius bagi tatanan hukum dunia," tegas pemerintah Iran.
Tidak seperti klaim AS, Iran selalu berkomitmen terhadap kesepakatan internasional, karena menganggap prinsip kesetiaan pada janji sebagai salah satu dasar agama dan prinsip hukum internasional yang tak terbantahkan.
Pemerintah Iran menandaskan tuduhan tanpa dasar dan propaganda konyol tidak memiliki tempat di JCPOA, terutama karena Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sudah sering memverifikasi kepatuhan Iran terhadap kesepakatan itu.
Iran akan menindaklanjuti tindakan AS keluar dari JCPOA, sesuai dengan ketentuan dan butir-butir kesepakatan, dan jika penarikan itu tidak diperbaiki oleh Washington, Tehran akan melaksanakan hak hukumnya untuk mengambil aksi balasan dengan cara yang tepat.
Pernyataan itu menambahkan bahwa pihak-pihak lain dan terutama tiga negara Eropa, diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan JCPOA dan memenuhi kewajiban mereka tanpa syarat apapun. (RM)