Menggulirkan Isu Trans-JCPOA; Ketika Perancis Menyelaraskan Diri dengan Kebijakan AS
-
Sayid Abbas Mousavi, Juru Bicara Kemenlu Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, "Menggulirkan isu-isu di luar Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) tidak akan membantu mempertahankannya."
"Menggulirkan isu-isu di luar JCPOA, bukan hanya tidak membantu mempertahankan JCPOA, tapi juga memberikan dasar bagi ketidakpercayaan lebih besar bagi pihak-pihak yang masih ada di JCPOA," ungkap Sayid Abbas Mousavi, Juru Bicara Kemenlu Iran ketika mereaksi sikap presiden Perancis yang selaras dengan presiden Amerika Serikat, Jumat (07/06).
Emmanuel Macron, Presiden Perancis dan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat hari Kamis (06/06) dalam konferensi pers bersama di kota Normandy, Perancis mengatakan, "Pembicaraan baru tentang program nuklir Iran harus dilakukan."
Sikap bersama Perancis dengan Amerika Serikat ini telah berulang kali terjadi dan bahkan Paris pernah memainkan peran polisi jahat selama pembicaraan nuklir yang mengakibatkan pembicaraan intensif nuklir antara Iran dan enam kekuatan besar dunia berkepanjangan.
JCPOA hanya mencakup masalah nuklir Iran dan diimplementasikan hanya untuk menunjukkan niat baik Iran yang tidak punya keinginan untuk membuat senjata nuklir. Ketika Donald Trump berkuasa, Amerika Serikat secara sepihak keluar dari JCPOA dengan alasan kesepakatan ini tidak komprehensif.
Sekarang, setelah satu tahun penarikan diri ilegal AS dari JCPOA, pihak-pihak Eropa gagal memenuhi komitmen JCPOA mereka dan membayar biaya penarikan diri AS dari perjanjian ini. Dalam situasi seperti itu, kini Perancis mengulangi sikap presiden Amerika Serikat terkait tuntutan terhadap Iran di luar JCPOA. Sikap Paris ini menunjukkan bahwa Eropa tidak mampu melawan Amerika dan tidak memiliki otonomi.
Dialog tentang program rudal dan kehadiran regional Iran adalah dua tuntutan Amerika Serikat di luar JCPOA yang tidak ada hubungannya dengan JCPOA dan menggulirkan masalah ini pada dasarnya mencampuri masalah dalam negeri dan menargetkan variabel kekuatan Iran.
Tidak ada negara merdeka yang akan membahas masalah pertahanan dan otoritatifnya, sementara tujuan Amerika Serikat upaya Perancis menyesuaikan diri dengan negara itu adalah untuk membatasi pengaruh efektif Republik Islam Iran di kawasan Asia Barat. Para pejabat tinggi politik dan militer Republik Islam Iran telah berulang kali menekankan bahwa perundingan baru soal JCPOA tidak akan diadakan dan pada prinsipnya, isu-isu pertahanan Iran tidak bisa dinegosiasikan.
Sekaitan dengan hal ini, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran baru-baru ini dalam pertemuan dengan sejumlah dosen dan staf ahli perguruan-perguruan tinggi di Iran menekan bahwa masalah utama dalam perundingan adalah penentuan isu negosiasi.
"Kita tidak merundingkan segala isu dan masalah mendasar revolusi seperti kemampuan pertahanan negara tidak dapat menjadi agenda perundingan," tegas Ayatullah Khamenei.
Sikap tegas Pemimpin Besar Revolusi Islam menunjukkan bahwa Iran tidak akan pernah melakukan perundingan soal isu pertahanan dan otoritatifnya. Karena perundingan bermakna tawar menawar dan memberikan insentif kepada pihak lain.
Sikap yang diambil Presiden Perancis tidak berpengaruh pada kemauan dan politik Republik Islam Iran. Sebagaimana ketika Iran, pada langkah pertama dan pada peringatan satu tahun penarikan diri ilegal Amerika Serikat dari JCPOA (8 Mei 2019), telah menangguhkan dua komitmen JCPOA-nya dalam kerangka perjanjian ini dan di akhir periode 60 hari, akan ada langkah-langkah baru sejalan dengan kebijakan negara-negara Eropa.
Keluar dari JCPOA merupakan pilihan terakhir Republik Islam Iran, tetapi Tehran memiliki agenda kebijakan baru sejalan dengan komitmen Eropa dalam kerangka JCPOA dan mencoba menyeimbangkan komitmen kedua pihak.
Satu-satunya cara untuk mempertahankan JCPOA dan efektivitasnya adalah bahwa aksi nyata Eropa memenuhi komitmen mereka di bawah perjanjian nuklir Iran dan upaya Perancis dan pihak Eropa lainnya untuk meluncurkan kasus baru tidak dapat memaksa Iran ke dalam permainan baru.