Pars Today

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Sayid Abbas Mousavi mengatakan, satu-satunya solusi yang mungkin untuk masalah Palestina adalah agar semua warga Palestina berpartisipasi dalam referendum untuk menentukan masa depan mereka sendiri dalam proses demokrasi.

Hal itu dikatakan Mousavi dalam konferensi pers pada hari Senin (3/2/3020) ketika menyinggung Kesepakatan Abad (Deal of the Century) yang dirancang Amerika Serikat untuk apa yang diklaim sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan rezim Zionis Israel.

"Kesepakatan Abad ini adalah salah satu inisiatif perdamaian Amerika yang paling memalukan yang diajukan selama bertahun-tahun, karena sepenuhnya mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina, yang dalam pandangan Iran, memaksakan perdamaian dan menjual tanah Palestina serta melupakan tujuan dunia Islam," kata Sayid Mousavi.

Dia menegaskan, pemerintah dan bangsa Iran akan bersama dengan rakyat dan negara Palestina yang tertindas sampai pembebasan al-Quds, dan kami menggarisbawahi solusi yang Iran tawarkan sebagai solusi yang memungkinkan untuk kebuntuan 70 tahun yang diberlakukan di wilayah ini.

Menurut jubir Kemlu Iran, apa yang disebut sebagai Kesepakatan Abad ini akan mengarah pada penjualan tanah Palestina.

"Bagi rakyat Iran, kesepakatan abad ini adalah perdamaian  yang dipaksakan dan penjualan atas tanah Palestina," ujarnya.

Mousavi menuturkan, Kesepakatan Abad adalah proyek untuk melupakan perjuangan Palestina, dan pemerintah Iran akan berada di pihak Palestina sampai pembebasan al-Quds.

Terkait dengan posisi sejumlah negara Muslim mengenai isu Palestina, jubir kemlu Iran mengatakan, amat disayangkan bahwa beberapa negara Islam menempatkan musuh sebagai teman dan sebaliknya, dan mudah-mudahan, dengan apa yang terjadi ini, mereka akan mengetahui siapa teman mereka yang sebenarnya, dan satu-satunya musuh abadi negara-negara Muslim dan umat Islam adalah keberadaan rezim Zionis.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kesepakatan Abad pada 28 Januari 2020 setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan seorang politisi senior rezim ini, Benny Gantz.

Berbicara di samping Trump di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa Israel juga harus memiliki kedaulatan di Lembah Yordania.

Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas terkait Kesepakatan Abad mengatakan, al-Quds tidak untuk dijual. Dia menyebut Kesepakatan Abad sebagai "tamparan abad ini."

"Saya katakan kepada Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu: al-Quds tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar. Dan kesepakatan Anda, konspirasi, tidak akan lolos," kata Abbas.

Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas juga mereaksi Kesepakatan Abad dan mengatakan, pernyataan Trump mengenai apa yang disebut sebagai pakarsa perdamaian (Kesepakatan Abad) adalah permusuhan dan akan menciptakan kemarahan luas.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis.

AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967. (RA)