Ketua Organisasi Energi Atom Republik Islam Iran (AEOI) terkait klaim anti Iran yang dilontarkan rezim Zionis Israel dan tengah ditindaklanjuti IAEA mengatakan, organisasi dunia ini jangan menjadi alat bantu dinas rahasia berbagai negara.

Petinggi Israel berulang kali menuding Republik Islam Iran melakukan aktivitas nuklir rahasia.

Ali Akbar Salehi menambahkan, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melalui langkahnya ini membuat peran pengawas independen dipertanyakan dan tidak bertindak sesuai dengan hukum.

"IAEA tidak boleh membenarkan praktik spionase yang melanggar kedaulatan negara lain dan hak-hak hubungan internasional dengan memverifikasi informasi tersebut," papar Salehi.

Seraya menekankan bahwa aktivitas nuklir tanpa batas di Iran tengah dimulai, Salehi menyatakan, lima langkah sampai saat ini lebih banyak berhubungan dengan sisi teknis, dan dengan dilanjutkannya penurunan komitmen, maka hal ini bisa beralih ke sisi hukum seperti peninjauan ulang implementasi protokol tambahan serta Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT).

Iran sejak 8 Mei 2019 setahun setelah Amerika secara ilegal keluar dari JCPOA dan tidak komitmennya Eropa terhadap janjinya, telah memulai langkah demi langkah penurunan komitmen perjanjian nuklir.

Iran 5 Januari 2020 di statemennya mengumumkan langkah kelima dan terakhir penurunan komitmen JCPOAnya. Berdasarkan langkah ini, Tehran tidak lagi memiliki pembatasan di bidang operasional seperti kapasitas pengayaan uranium, persentasi pengayaan uranium, tingkat bahan yang diperkaya serta riset dan pengembangan nuklir.

Menurut pasal 26 dan 36 JCPOA, jika pihak seberang tidak komitmen terhadap janjinya, maka Iran berhak secara penuh atau sebagian menghentikan komitmennya. (MF)