Di balik Penolakan AS atas Pemberian Pinjaman IMF kepada Iran

Penentangan Amerika Serikat atas pemberian pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) kepada Republik Islam Iran untuk memenuhi kebutuhan dalam melawan wabah Corona sebuah bukti nyata atas kejahatan anti kemanusiaan.

Menyusul langkah sabotase AS menentang pemberian pinjaman yang diajukan Iran kepada IMF, Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran mengatakan, sanksi produk kesehatan sebuah langkah ilegal dan anti HAM serta simbol permusuhan nyata Trump terhadap rakyat Iran.

Tak ada keraguan bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap Iran bukti nyata dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kini seiring dengan eskalasi pembatasan ekonomi dan perbankan serta sabotase di pinjaman kepada lembaga finansial internasional ketika kondisi di seluruh dunia terlilit wabah mematikan, kasus kematian yang tinggi dan kerugian ekonomi akibat Corona, kebencian atas langkah anti kemanusiaan Amerika semakin terlihat jelas.

Sekitar satu bulan lalu, ketika dampak wabah Corona terhadap ekonomi negara-negara yang sedang menghadapi wabah ini terkuak, Ketua IMF Kristalina Georgieva mengkonfirmasi alokasi pinjaman darurat sebesar 50 miliar dolar bagi negara-negara yang menghadapi wabah Corona terparah.

Sementara itu, sekitat 80 negara anggota IMF termasuk Republik Islam Iran mengumumjkan kebutuhan mereka atas pinjaman dan kemudahan ini.

Pengajuan pinjaman lima miliar dolar Iran kepada IMF dengan tanda tangan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati pada 06 Maret 2020 dikirim langsung kepada ketua IMF. Namun selama proses pembahasan permohonan pada pemohon, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan lalu mengumumkan bahwa Washington menentang pemohonan Tehran dan jika diperlukan AS akan menggunakan hak vetonya di masalah ini.

Menteri luar negeri AS ketika menjustifikasi langkah anti kemanusiaan ini mengulang klaim palsu dan tak berdasar bahwa Iran mendukung terorisme serta Tehran terlibat dalam penyebaran wabah Corona.

AS dengan melempar tudingan terhadap Iran dan mempertanyakan realita serta mendistorsi kenyataan, dengan berbagai alasan dan sarana berusaha melegitimasi sanksi ilegalnya terhadap Iran. Namun ada realita yang tidak dapat mereka ungkapkan.

Permintaan pinjaman lima miliar dolar Iran kepada IMF sejatinya berubah manjadi sandera politik arogan Amerika. Permusuhan ini dari satu sisi memiliki akar dari esensi kebijakan hegemoni AS dan dari sisi lain, muncul akibat lemahnya struktur di lembaga-lembaga internasional.

IMF sebagai salah satu lembaga finansial internasional dengan tujuan memperluas kerja sama global di bidang finansial dan valuta didirikan tahun 1945 dan sampai saat ini memiliki 189 anggota termasuk Iran.

Hak suara AS dan Eropa di lembaga ini sekitar 49 persen dan mengingat bahwa pengambilan keputusan di IMF membutuhkan 89 suara mendukung, AS dan Eropa memiliki hak veto.

Amerika membangun sendi-sendi hegemoni ini dengan menyalahgunakan kondisi krisis ekonomi dan kemudian perang dunia kedua ketika rival ekonominya tenggelam dalam kesulitan akibat perang.

Amerika di Konferensi Bretton Woods dengan meletakkan pondasi pembentukan tiga lembaga finansial IMF, Bank Dunia dan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) mampu menguasai urat nadi sistem finansial global.

IMF sejatinya sebuah lembaga di bawah pengaruh Amerika dan tidak mengherankan jika lembaga ini pada akhirnya menolak permohonan Iran. Lembaga ini sebelumnya juga mengumumkan bahwa mengingat adanya friksi di antara anggota terkait pengakuan resmi Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela, lembaga ini menolak memberi pinjaman kepada Caracas.

Meski pemanfaatan kemudahan IMF mengingat kebijakan yang dipaksakan kepada lembaga ini serta sikapnya yang mudah terpengaruh oleh represi politik, hal ini memiliki dampak bagi negara-negara anggota. Namun demikian, langkah Amerika ini sebuah tindakan yang berlawanan dengan internasional.

Lembaga ini bukan saja memiliki tugas untuk memberi pinjaman kepada negara-negara anggota, bahkan harus menjalankan peran menentukannya untuk membantu ekonomi yang rusak akibat krisis tanpa pertimbangan politik. (MF)