Reaksi Iran atas Penolakan IMF Terkait Pinjaman Darurat

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani mereaksi pendekatan diskriminatif Dana Moneter Internasional (IMF) pada masa sulit saat ini setelah menyebarnya virus Corona, COVID-19 di berbagai negara dunia, termasuk di Republik Islam Iran.

"IMF tidak seharusnya berada di bawah pengaruh sikap dekstruktif musuh-musuh rakyat Iran, dan lembaga ini harus melaksankan kewajiban utamanya,"  kata Rouhani dalam pernyataannya pada Kamis (9/4/2020).

Pada tanggal 12 Maret 2020, Iran mengumumkan telah meminta pinjaman darurat kepada IMF sebesar 5 miliar dolar untuk biaya penanganan penyebaran COVID-19. Iran juga belum menerima bantuan IMF sejak 1960 dan 1962 silam.

Gubernur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemmati dalam sebuah surat kepada Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan harapan bahwa dalam periode sensitif saat ini –di mana negara-negara dunia sedang menghadapi penyebaran virus Corona–, penentangan Amerika Serikat terkait dana khusus IMF tidak akan merusak reputasi dan kinerja lembaga ini.

Bantuan dan pemberian hutang kepada negara-negara yang memerlukan pinjaman adalah pekerjaan terpenting IMF, dan dana pinjaman itu juga menjadi hak bersama negara-negara anggota untuk dibayarkan ke anggota yang membutuhkan.

IMF mempunyai tiga pekerjaan penting: memantau perkembangan keuangan dan ekonomi 189 negara anggotanya, memberikan saran dan rekomendasi kepada negara-negara anggota, dan memberikan pinjaman jangka pendek untuk membantu negara-negara yang menghadapi masalah keuangan.

Virus Corona telah menyebar ke 211 negara dunia. Di antara negara-negara ini memerlukan dana pinjaman untuk biaya penanganan penyebaran virus Corona. Untuk itu, IMF memiliki kewajiban untuk memberikan dana pinjaman itu kepada anggota-anggotanya yang memerlukan.

Sebulan lalu dan setelah COVID-19 menyebar di dunia, IMF telah mengumumkan kesiapannya untuk memberikan bantuan cepat dan tanpa syarat kepada negara-negara anggotanya yang menghadapi virus Corona ini.

Tak lama setelah itu, Bank Sentral Iran mengajukan permintaan untuk menggunakan haknya guna memperoleh dukungan finansial dari IMF, namun pada akhirnya, nama Iran dihapus dari daftar yang akan memperoleh pinjaman itu.

Amerika Serikat, yang memegang hak veto di IMF, dilaporkan memblokir pinjaman yang diajukan Iran, sehingga lembaga ini tidak bisa melakukan tugas dan kewajiban utamanya untuk memberikan dana pinjaman kepada negara anggota yang membutuhkan. Iran adalah salah satu anggota pendiri IMF dan memiliki kinerja keuangan yang baik.

Dalam keadaan seperti saat ini, IMF harus bisa melakukan apa yang diharapkan darinya. Lembaga ini harus berfungsi sebagaimana mestinya dan melakukan tugas dan kewajibannya, bukan justru terpengaruh oleh dikte sebuah negara.

Wakil Presiden Iran untuk Urusan Ekonomi Mohammad Nahavandian baru-baru ini kepada CNN mengatakan, tidak ada negara anggota IMF yang memiliki hak veto, dan kebijakan lembaga ini adalah harus bertindak adil dalam menilai dan menyetujui permintaan pinjaman.

Karena penentangan AS, IMF tidak memasukkan nama Iran ke dalam daftar negara yang bisa menerima pinjaman. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa IMF gagal melaksanakan tugas utamanya. Kebijakan IMF tersebut juga tidak sejalan dengan upaya dunia untuk membasmi virus Corona.

Iran sedang menghadapi penyebaran virus Corona ketika negara ini berada di bawah sanksi ketat AS. Dengan demikian, bantuan dan kerja sama IMF akan memudahkan Iran untuk membasmi COVID-19, di mana hal ini juga sejalan dengan perlawanan dunia terhadap virus ini. Jika kerja sama dan bantuan itu terwujud, maka upaya untuk memerangi COVID-19 akan semakin efektif.  (RA)