Zarif: Opsi Iran untuk Lawan Perpanjangan Embargo Senjata, Tegas

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, segala bentuk pembatasan baru yang diterapkan Dewan Keamanan PBB terkait resolusi 2231, bertentangan dengan komitmen asasi yang diberikan kepada rakyat Iran. Menurutnya, opsi Iran untuk melawan perpanjangan embargo senjata, akan tegas.

IRIB (30/6/2020) melaporkan, Mohammad Javad Zarif menghadiri pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB yang membahas laporan periodik sekjen dewan ini terkait pelaksanaan resolusi 2231 yang berhubungan dengan kesepakatan nuklir Iran.

Dalam pertemuan itu Menlu Iran menuturkan, kerangka waktu pencabutan pembatasan senjata yang diatur dalam resolusi 2231 adalah bagian tak terpisahkan dari kesepakatan yang diperoleh dengan kerja keras, sehingga seluruh penandatangan kesepakatan nuklir ini berhasil menyepakati paket lengkap JCPOA dan resolusi 2231.

Ia menambahkan, DK PBB tidak pernah menggelar sidang untuk memprotes pemerintah Amerika, atau setidaknya membahas pelanggaran berulang yang dilakukan negara itu, sebaliknya sebagian negara Eropa anggota DK PBB justru berpikir untuk semakin merusak JCPOA dan Sekretariat DK PBB, pada saat yang sama tidak pernah menjaga komitmennya terkait kesepakatan nuklir ini.

Zarif menegaskan, Amerika dengan sejumlah perilakunya yang menekan Sekretariat DK PBB (Security Council Secretariat Branch, SCSB) agar menggunakan interpretasi menyimpang atas resolusi 2231, dan memaksanya menyampaikan klaim rekayasa, dan bukti fiktif, sungguh tidak profesional.

Menurut Menlu Iran, Tehran melaksanakan kewajibannya dengan niat baik, dan tidak melakukan langkah kompensasi sehingga anggota JCPOA lainnya bisa menunaikan janji mereka.

"Langkah kompensasi Iran sampai hari ini tidak berdampak apapun terhadap pengawasan dan verifikasi Badan Energi Atom Internasional, IAEA terkait program nuklir damai, pada saat yang sama program nuklir damai Iran berada di bawah sistem pengawasan paling ketat yang pernah ada dalam sejarah," jelasnya. (HS)