HAM; Alat Politik Barat Tekan Iran

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai peratifikasian resolusi anti Iran di Majelis Umum PBB tidak memiliki legalitas dan mengatakan, pencetus resolusi anti Iran memanfaatkan lembaga internasional sebagai alat.

Saeed Khatibzadeh Kamis (17/12/2020) saat mereson peratifikasian resolusi anti Iran di Majelis Umum PBB atas usulan Kanada dan dengan dukungan negara-negara Eropa serta Israel menjelaskan, langkah pemerintah Kanada dan pencetus lain resolusi ini merupakan bukti nyata penyalahgunaan wacana dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memajukan tujuan politik serta langkah ini terkecam.

Resolusi anti Iran dan usulan Kanada diratifikasi di Majelis Umum PBB dengan 80 suara setuju dan sekitar 115 negara anggota PBB tidak mendukung resolusi ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas negara anggota PBB menentang pendekatan tebang pilih terkait isu HAM.

Pendekatan selektif Barat terkait isu HAM senantiasa dimanfaatkan terhadap Iran. Represi terhadap Iran dengan dalih HAM terjadi ketika sanksi ekonomi, obat-obatan dan teror terhadap petinggi Iran merupakan bukti nyata dari pelanggaran HAM, namun negara-negara Barat bungkam dalam masalah ini.

Rapor pencetus resolusi anti Iran di Majelis Umum PBB penuh dengan pelanggaran nyata dan sistematis HAM khususnya melalui intervensi militer di berbagai negara serta penjualan senjata kepada sejumlah negara di kawasan Asia Barat.

Kebungkaman Barat terhadap kejahatan anti kemanusiaan di Yaman, penjualan senjata kepada sejumlah negara Arab dan pemanfaatan senjata tersebut untuk membantai rakyat Yaman merupakan pentas nyata pendekatan standar ganda Barat dalam menyikapi isu HAM.

Sejarah pendekatan Barat terhadap isu HAM menunjukkan bahwa ketika kepentingan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terancam, maka mereka memanfaatkan isu HAM sebagai alat untuk menekan negara yang melawan mereka.

Langkah tak konstruktif Barat ini tidak membantu meningkatkan level HAM di tingkat dunia, dan malah membuat berlanjutnya politisasi sejumlah negara terhadap negara independen dengan tujuan menekan negara-negara ini.

Sekaitan dengan ini, Ali Bagheri Kani, direktur HAM Iran dalam wawancaranya dengan Iranpress seraya mengisyaratkan dua pandangan berbeda terkait isu HAM mengatakan, aliran pertama adalah pandangan Barat di mana HAM muncul dari kepentingan dan kebijakan mereka, sementara aliran lainnya adalah Iran di mana kebijakannya bertumpu dan muncul dari HAM.

HAM merupakan salah satu alat pemerintahan di Barat dan di kondisi seperti ini, pendekatan HAM Barat termasuk peratifikasian resolusi anti Iran di Majelis Umum PBB atas usulan Kanada dan dukungan Amerika serta Israel merupakan kelanjutan represi maksimum terhadap Tehran hingga mereka meraih ambisi dan kepentingannya. (MF)