Kepala AEOI: Perundingan Nuklir di Wina Positif
Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi mengatakan, para ahli teknis AEOI hadir dalam pembicaraan Komisi Bersama JCPOA di Wina, dan putaran pertama pertemuan ini positif.
Hal itu disampaikan Salehi di sela-sela sidang kabinet pada Rabu (8/4/2021) ketika menanggapi hasil dan proses pembicaraan Wina.
"Posisi Iran dalam JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) adalah jelas dan berprinsip, dan jika Amerika Serikat (AS) kembali ke kesepakatan nuklir ini dan mencabut sanksi yang dijatuhkan, Iran juga akan kembali kepada komitmen kita dalam JCPOA," ujarnya seperti dilansir Iranpress.
Salehi menambahkan, pembicaraan di Wina sedang mengevalusi langkah-langkah teknis dan bagaimana mencabut sanksi.
"Sanksi baru yang juga telah diberlakukan selama pemerintahan Donald Trump, harus ditinjau ulang dalam pembicaraan Wina," ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, tindakan Iran dalam pembicaraan Wina akan ditinjau, dan beberapa tindakan seperti pengayaan uranium 20% dapat dihentikan sementara, tetapi perlu waktu untuk merakit sentrifugal baru.
"Kami harus menunggu pembicaraan berlangsung pada hari Jumat, dan kami berharap pembicaraan akan ke arah yang positif," pungkasnya.
Komisi Bersama JCPOA mengadakan pembicaraan putaran pertama selama satu jam di kota Wina, dengan dihadiri perwakilan dari Iran dan Kelompok 4+1.
Dalam pertemuan tersebut, utusan dari Rusia, China, Jerman, Prancis, Inggris dan Iran sepakat untuk membentuk dua kelompok kerja tingkat ahli: satu kelompok untuk bekerja pada pencabutan sanksi dan yang lainnya untuk menangani masalah nuklir.
Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Rob Malley, juga berada di ibu kota Austria, tetapi dia tidak menghadiri pembicaraan tersebut.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan jika AS ingin menyelamatkan perjanjian nuklir JCPOA, mereka harus mencabut semua sanksi.
Khatibzadeh kepada Press TV, Selasa (6/4/2021) malam, menuturkan Tehran sama sekali tidak menerima rencana bertahap untuk menghidupkan perjanjian nuklir 2015 ini. (RA)
