PM Malaysia Bicara soal ASEAN Terlibat secara Informal dengan Junta Myanmar

Malaysia mengungkapkan kemungkinan bagi negara anggota ASEAN agar diizinkan mengadakan keterlibatan secara informal dengan junta militer Myanmar.

Salah satu negara ASEAN yang paling vokal mengkritik Myanmar itu berpendapat, selama tidak mengorbankan isu hak asasi manusia maka dialog informal dengan junta diizinkan.

Dikutip dari Reuters, pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Ibu Kota Kuala Lumpur, pada Rabu (26/7).

Adapun isu terkait Myanmar, kata Anwar, telah menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan bilateralnya dengan Marcos Jr.

Kedua pemimpin juga membahas tentang pengimplementasian 5 Point Consensus — lima poin yang disepakati negara ASEAN pada 2021 dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.

"Kami memang menyinggung tentang Myanmar untuk memperkuat 5 Point Consensus ASEAN namun juga memberikan fleksibilitas bagi negara-negara tetangga untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan isu hak asasi manusia, dan perlakuan terhadap minoritas, terutama Rohingya," ujar Anwar.
Pada gilirannya, Marcos Jr tidak memberikan komentar mengenai Myanmar.

Pertemuan Informal Thailand dan Junta Myanmar

Sejak kudeta di Myanmar pecah pada 2021, Malaysia bersama Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 menjadi pengkritik paling vokal terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer.

Negara ASEAN — termasuk Malaysia dan Indonesia, sebelumnya telah sepakat untuk mengisolir tokoh politik dan junta militer Myanmar dari berbagai pertemuan tingkat tinggi di blok regional ini.

Namun, Thailand selaku negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar telah melakukan serangkaian pertemuan informal bersama junta militer.

Teranyar, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengungkapkan bahwa pemerintah telah tiga kali mengadakan dialog bersama junta.

Dalam pertemuan terakhirnya di Pattaya pada bulan lalu, Don mengaku keputusan itu diambil bukan untuk melangkahi Indonesia selaku Ketua ASEAN — melainkan guna mempertahankan dialog sekaligus membahas kepentingan nasional dan regional.

Don mengaku telah mengundang Indonesia ke dalam pertemuan itu, tetapi Indonesia memutuskan absen. Pada gilirannya, pihak Indonesia juga telah melakukan ratusan engagements dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu Myanmar.

Seluruh sesi engagements tersebut, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dilakukan dengan gaya 'quiet diplomacy' sehingga tidak banyak tersorot publik dan media. (Kumparan.com)