Malaysia Kecam Permukiman Zionis di Tepi Barat

Pemerintah Malaysia menentang keputusan AS yang berupaya melegalkan permukiman rezim Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan yang didudukinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam konferensi pers di Moskow, Kamis (21/11) seusai bertemu sejawatnya dari Rusia, Sergey Lavrov.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengecam sikap Amerika Serikat yang menyatakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina sesuai dengan hukum internasional, dan menilainya sebagai sesuatu yang absurd.

Dia menyatakan klaim yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, adalah bentuk penghinaan terhadap hukum internasional dan sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Hal ini sama saja tidak aman bagi kita, ketika ada sebuah negara yang ingin masuk ke negara kita dan membangun wilayah pemukiman yang dianggap sah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa," kata Mahathir dalam pernyataan pers, seperti dilansir Channel NewsAsia, Rabu (20/11).

AS di bawah Presiden Donald Trump telah menutup kantor diplomatik Palestina di Washington. AS juga telah memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis.

Sekitar 650 ribu orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967, ketika rezim Zionis menduduki Tepi Barat dan Baitul Maqdis Timur. 

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Baitul Maqdis Timur sebagai wilayah pendudukan dan  semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana dinyatakan ilegal.(PH)