Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Presiden RI: Tidak Ada yang Bisa Hentikan Hilirisasi.

Selain itu, masih ada isu lain seperti;

• PM Malaysia: ASEAN Bukan Pion AS vs Cina
• 30 Orang Tewas akibat Angin Topan Doksuri di Filipina
• Partai Pheu Thai terus berupaya bentuk pemerintahan baru di Thailand
• Kamboja Tuan Rumah Pameran Dagang RI
• Laos sebut ide IIDC sangat berpengaruh pada negara-negara ASEAN
• Kebijakan tak diskriminatif, rahasia Brunei bebas dari insiden rasis

Presiden RI: Tidak Ada yang Bisa Hentikan Hilirisasi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa negara dan organisasi manapun tidak bisa menghentikan kebijakan Indonesia untuk melakukan hilirisasi bahan mentah sumber daya alam.

Situs Antara melaporkan, Presiden Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, "Siapa pun, negara manapun, organisasi internasional apa pun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi,".

Jokowi mengatakan dirinya tak khawatir jika Pemerintah Indonesia kembali digugat oleh korporasi atau negara lain karena melakukan hilirisasi.

Belum lama ini, Freeport Indonesia dikabarkan berencana mengajukan keberatan atau gugatan atas aturan tarif bea keluar konsentrat mineral logam yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 lalu. Aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

"Ya ga apa apa (kalau ada keberatan), yang jelas hilirisasi tidak akan berhenti, hilirisasi setelah nikel kita setop, kemudian masuk ke tembaga, ke kobalt, nanti masuk lagi ke bauksit, dan seterusnya," tutur Jokowi.

Keberlanjutan hilirisasi, kata Jokowi, karena pemerintah ingin nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam bermanfaat secara optimal di dalam negeri.

Presiden Jokowi menjabarkan dari kebijakan penghentian ekspor bahan mentah nikel pada 2020, Indonesia mendapat peningkatan penerimaan negara dari ekspor barang bernilai tambah.

"Saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp510 triliun. Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak," ujarnya.

Peningkatan penerimaan negara itu berasal dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), PPH Karyawan, PPH perusahaan, royalti bea ekspor, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

PM Malaysia: ASEAN Bukan Pion AS vs Cina

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyebut ASEAN bukan pion dalam percaturan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina.

Anwar menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Meja Bundar Asia Pasifik ke-36 di Kuala Lumpur, Kamis, yang dihadiri para pemimpin, pemikir dan cendekiawan.

Menurut dia, kekuatan besar, terutama dari Barat, perlu menyadari bahwa tatanan dunia barat itu tidak lagi dapat mendominasi suara di panggung global, ketika ada negara dan kawasan lain yang memiliki suara sendiri untuk menyuarakan kepentingan dan hanya.

Nilai-nilai toleransi, pengertian dan kerja keras penting untuk membangun tatanan dunia yang majemuk, ujar dia.

Namun Anwar mengatakan setuju bahwa ASEAN, di mana Malaysia adalah salah satu anggota dalam kesatuan geografis dan ekonomi, masih memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh, tentunya mampu bersaing di panggung ekonomi global.

Pada kesempatan yang sama Anwar melalui akun media sosialnya juga mengatakan soal posisi Malaysia yang akan melindungi kedaulatan, hak dan kepentingan negara di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut China Selatan.

Dirinya juga mengatakan semangat Pemerintah Persatuan yang ada di bawah pemerintahannya saat ini untuk selalu membela kepentingan Malaysia di kancah internasional

Anwar dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Pulau Pinang, Jumat (10/8). Mereka, menurut Anwar, akan membincangkan isu dua negara dan ingin meningkatkan hubungan keduanya.

30 Orang Tewas akibat Angin Topan Doksuri di Filipina

Badan Penanggulangan Krisis Filipina menyatakan badai topan Doksuri di negara ini merenggut 30 nyawa.

Doksuri merupakan salah satu angin topan terkeras yang selama beberapa tahun terakhir melanda Cina. Angin topan ini hari Sabtu dan Minggu (5-6 Agustus 2023) mengakibatkan banjir bandang di Provinsi Fujian, Cina dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi.

Cina hari Minggu lalu mencatat curah hujan terlebat tahun ini, dan angin topan Doksuri hari Sabtu dan Minggu telah memaksa 31 ribu warga Beijing meninggalkan rumah mereka.

Menurut laporan IRNA mengutip Televisi CGTN; Badan Penanggulangan Krisis dan Bencana Alam Filipina menyatakan, Senin (7/8/2023) pagi badai topan Doksuri yang mencapai negara ini selain menewaskan 30 orang, juga melukai 171 orang lainnya.

Partai Pheu Thai terus berupaya bentuk pemerintahan baru di Thailand

Partai Pheu Thai pada Rabu mengumumkan bahwa mereka mendapat dukungan dari enam partai lagi dalam upaya membentuk pemerintahan, tetapi jumlah ini masih kurang dari dukungan yang diperlukan.

Thailand tetap berada dalam kebuntuan politik hampir tiga bulan setelah berlangsungnya pemilihan umum.

Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama 142 hari dan menghadapi ketidakpastian berkepanjangan setelah pemenang pemilu Partai Move Forward dihalangi dalam membentuk pemerintahan oleh para anggota legislatif kubu konservatif yang bersekutu dengan militer royalis.

Pheu Thai yang menempati urutan kedua dalam hasil Pemilu dan pemain kelas kakap dalam politik Thailand yang lahir sebagai reaksi dari kudeta 2006 dan 2014, pekan lalu menarik dukungannya kepada Move Forward tapi menghadapi perjuangan berat dalam mendapatkan dukungan dari parlemen di mana militer masih sangat berpengaruh.

"Pheu Thai berharap bisa meredakan faksionalisasi politik dan mendapatkan dukungan dari semua anggota parlemen, partai-partai politik dan para senator," kata pemimpin Pheu Thai, Chonlanan Srikaew dalam konferensi pers.

Pernyataan itu disampaikan setelah partai populis itu mendapatkan dukungan dari partai yang finis urutan ketiga dalam pemilu lalu, Bhumjaithai. Partai ini tak mau mendukung rencana kontroversial Move Forward dalam mengamandemen undang-undang yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik.

Pheu Thai, yang didirikan oleh keluarga miliarder Shinawatra, mendapat dukungan dari tujuh partai lain, tetapi belum jelas benar apakah mereka bisa memenangkan majelis tinggi Senat, yang ditunjuk oleh militer yang menjatuhkan pemerintahan terakhir dari partai itu.

Berdasarkan konstitusi yang disusun militer dan dirancang untuk mempertahankan kekuatan politik militer, para anggota kedua majelis dalam parlemen Thailand memilih siapa yang boleh membentuk pemerintahan. Untuk bisa membentuk pemerintahan, diperlukan lebih dari setengah dari jumlah anggota parlemen.

Agenda anti kemapanan Move Forward dan ancamannya terhadap kepentingan ekonomi kaum konservatif, membuat partai itu gagal membentuk pemerintahan.

Meskipun Pheu Thai meninggalkan Move Forward, partai itu menyatakan masih berharap memenangkan dukungan dari 150 anggota parlemen Move Forward dalam pemungutan suara untuk memilih perdana menteri yang diperkirakan berlangsung akhir bulan ini.

"Kami akan berdiskusi dengan Move Forward," kata wakil pemimpin Pheu Thai, Phumtham Wechayachai.

Kamboja Tuan Rumah Pameran Dagang RI

Pameran dagang Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP) yang digelar KBRI Phnom Penh pada 4-6 Agustus di Diamond Island Convention and Exhi Pameran dagang Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP) yang digelar KBRI Phnom Penh pada 4-6 Agustus di Diamond Island Convention and Exhibition di Kamboja menghasilkan transaksi potensial hingga satu juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp15,2 miliar).

Terdapat tiga kesepakatan dagang yang ditandatangani pada ITTP 2023 di Kamboja itu, dengan total transaksi potensial dari produk minyak goreng, perabot, farmasi, makanan olahan dan paket perjalanan wisata mencapai lebih dari Rp15,2 miliar, menurut keterangan tertulis dari KBRI Phnom Penh di Jakarta, Selasa.

Menurut KBRI Phnom Penh, dua kesepakatan di antaranya dilakukan oleh BUMN, yakni PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan Ung Kheang Group dan PT. Kimia Farma dengan K-1000 Trading Co. Ltd. Satu kesepakatan lainnya adalah kesepakatan antara PT. Wahyu Bunga Nuswantara dengan TrueHome Co., Ltd.

ITTP adalah acara promosi terpadu yang secara rutin diselenggarakan KBRI Phnom Penh sejak 2006 untuk mempromosikan Indonesia di berbagai sektor, tidak hanya perdagangan dan pariwisata, namun juga pendidikan, seni, budaya serta kuliner.

ITTP 2023 yang mengusung tema “Strengthening Cooperation Through Collaboration” adalah ITTP ke-14 yang diselenggarakan KBRI di Kamboja, dan kegiatan tersebut sempat terhenti selama tiga tahun akibat pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan ITTP diharapkan dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong ekspor produk Indonesia dan kunjungan wisatawan Kamboja ke Indonesia.

ITTP 2023 diikuti 19 peserta dari Indonesia, termasuk dua BUMN, yaitu PT PPI dan Bio Farma Group.

Pelaksanaan ITTP di Kamboja tahun ini turut dihadiri dan didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perdagangan RI.

Pembukaan ITTP 2023 dihadiri oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI di Phnom Penh Lauti Nia Astri, Minister Delegates Attached to the Prime Minister and Secretary of State Kementerian Perdagangan Kamboja, Chhuon Dara​​​​​​​ dan ​​​​​​​Secretary of State Kementerian Pariwisata Kamboja Thong Rathasak.

Kamboja adalah negara anggota ASEAN dengan penduduk tidak relatif besar, hanya sekitar 17,3 juta jiwa. Namun demikian, Kamboja adalah pasar alternatif potensial bagi produk Indonesia, kata KBRI Phnom Penh.

Laos sebut ide IIDC sangat berpengaruh pada negara-negara ASEAN

Wakil Direktur Departemen Agama Laos, Bounthavy Phonethasine mengatakan pelaksanaan ASEAN Intercultural And Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 yang digelar pada 7-8 Agustus di Jakarta sangat bermanfaat.

"Saya rasa ide ini sangat berpengaruh terhadap negara-negara ASEAN," kata Bounthavy Phonethasine usai mengikuti dialog antaragama hari ke-2 di Jakarta, Selasa.

Phonethasine menjelaskan bahwa Laos akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2024, namun dirinya belum dapat memastikan apakah topik ini akan dibahas dalam dialog mendatang.

"Terlebih dahulu saya akan melaporkan (dialog IIDC) ini kepada pemerintah untuk mempertimbangkannya karena ini pertama kalinya kami berpartisipasi pada konferensi seperti ini," katanya.

Menurutnya, negara-negara ASEAN harus bekerja sama dan memiliki beberapa kegiatan untuk membangun perdamaian dalam beragama. "Selain itu, kita juga harus membangun perdamaian untuk semua agama di Laos," katanya menambahkan.

Mengenai solusi praktis untuk mewujudkan ide-ide dalam IIDC, kata Phonethasine, pemerintah harus mengambil sejumlah poin dan melakukan beberapa aktivitas untuk masyarakat atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan sehingga memahami ide-ide tersebut.

Pada hari pertama dialog, perwakilan tokoh agama dari Laos menerima tongkat estafet dialog ASEAN Intercultural And Interreligious Dialogue Conference (IIDC) dari Indonesia.

ASEAN IIDC diikuti oleh 200 peserta, termasuk 11 pembicara dalam negeri, 15 pembicara luar negeri, serta 27 delegasi dari negara-negara ASEAN dan negara undangan seperti Amerika Serikat, China, India, dan Jepang.

IIDC merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Kebijakan tak diskriminatif, rahasia Brunei bebas dari insiden rasis

Kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif membuat Brunei Darussalam tidak pernah mendapati insiden rasis atau ketidakhrmonisan ras, kata seorang tokoh agama Brunei.

"Hingga saat ini, tidak ada catatan tentang ketegangan rasial di Brunei. Pemerintah menerapkan kebijakan yang transparan, adil dan tidak diskriminatif," kata tokoh agama dari Brunei Darussalam, Mohammad Hafiiz Hashim, dalam ASEAN Intercultural And Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 di Jakarta, Senin.

Sejak merdeka pada 1 Januari 1984, Brunei terkenal sebagai negara damai di mana orang-orang berbagai ras dan agama hidup berdampingan secara harmonis, kata Hashim.

"Sebagai monarki, sejarah panjang Islam dan jejak sejarah kegiatan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan lain di Brunei membuktikan ada tradisi berabad-abad mengenai rasa hormat dan keramahan terhadap kelompok etnis dan agama yang beragam," sambung Hashim.

Melayu Islam Beraja (MIB) adalah filosofi negara resmi Brunei, kata dia.  Falsafah bernegara ini selaras dengan kebijakan luar negeri Brunei yang  menekankan netralitas, non intervensi, saling menghormati dan kerja sama, kata Hashim.

Menurut dia, norma-norma itu konsisten dengan prinsip-prinsip ASEAN.

Sebagai negara damai, Brunei aktif berpartisipasi dalam dialog dan konferensi antaragama global untuk memajukan toleransi serta pemahaman yang benar tentang agama Islam, sambung Hashim seraya mengungkapkan rasa bangga Brunei sebagai anggota ASEAN.

"Sejak bergabung pada 1984, Brunei aktif berpartisipasi dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk meningkatkan keharmonisan sosial dalam masyarakat yang beragam di Asia Tenggara," kata Hashim.

Negara berpenduduk mayoritas Muslim Melayu itu teratur menjadi penegak kuat norma, prinsip konstitutif dan peraturan ASEAN, selain menjadi sponsor proyek-proyek ASEAN.

Hashim menyebutkan, sebagai negara yang memegang kuat budaya ASEAN, Brunei memiliki persepsi yang sama dengan Islam bahwa komunitas yang peduli adalah penting untuk menciptakan masyarakat kawasan yang harmonis.

"Segala bentuk konflik dan intoleransi dapat menggoyahkan keamanan kawasan. Bagi Brunei, konflik agama terutama, ekstremisme agama yang merampas media saat ini dapat menghancurkan cara hidup kita yang bertentangan dengan ajaran Islam," kata Hashim.

IIDC diadakan pada 7-8 Agustus di Jakarta dan merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Acara itu dihadiri tokoh-tokoh lintas agama di ASEAN.