Amerika Tinjauan Dari Dalam 23 September 2018

Sejumlah tema yang diulas dalam program "Amerika Tinjauan dari Dalam" kali ini adalah serangan verbal Trump terhadap Jaksa Khusus Robert Mueller yang bertugas menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pemilu AS 2016, tudingan baru Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai program nuklir Iran dan sanksi, Trump tandatangani strategi baru AS hadang serangan cyber, dan sanksi baru AS terhadap Rusia dan Cina.

Trump "Serang" Jaksa Khusus Robert Mueller

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump dalam sebuah tweet kembali mengkritik Jaksa Khusus Robert Mueller yang bertugas menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pilpres 2016 dan mengatakan sama sekali tidak ada kolusi dengan Rusia. Trump menulis, "Mueller terus melakukan penyelidikan ilegal terhadap sebuah kejahatan. Tidak pernah ada kolusi dengan Rusia, kecuali oleh tim kampanye Clinton sehingga 17 Demokrat marah dan mencari apa saja yang bisa mereka temukan. Sangat tidak adil dan buruk untuk negara. Juga tidak diizinkan di bawah hukum."

Tweet Trump memantik reaksi dari banyak pihak. Senator Republik Lindsey Graham mengatakan, "Tidak ada yang akan terjadi pada penyelidikan Mueller secara politis. Dia akan diizinkan untuk menyelesaikannya. Saya ingin memastikan bahwa Mueller menyelesaikan investigasinya tanpa campur tangan politik." Dia juga menyatakan tidak begitu yakin bahwa Mueller akan menemukan bukti kolusi, tetapi mari kita biarkan Mueller melakukan pekerjaannya.

Pada Maret 2018, Graham dalam wawancara dengan televisi CNN mengatakan jika Trump memecat Robert Mueller, ini akan menjadi awal dari berakhirnya kepemimpinannya. Dia menegaskan, "Menurut saya, tidak ada alasan untuk memecat Mueller. Sebagai seorang Republik, saya berjanji kepada seluruh warga Amerika bahwa Mueller akan melanjutkan pekerjannya tanpa campur tangan pihak lain."

Pada akhir Januari 2018, dua senator Amerika, Lindsey Graham dan Susan Collins mengatakan bahwa mereka ingin meloloskan sebuah resolusi di Kongres sehingga Trump tidak lagi memiliki otoritas untuk memecat Mueller. Mereka mengaku khawatir dan tidak senang atas laporan yang menyebutkan bahwa Trump meminta pengacara Gedung Putih bekerjasama dengan para pejabat Kementerian Kehakiman untuk memecat Mueller.

Tudingan Baru Pompeo terhadap Iran

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 16 September 2018 kembali melemparkan tudingan tak berdasar terhadap Iran dan mengancam negara-negara lain agar menghentikan kegiatan bisnisnya dengan Tehran. Dia via akun Twitter-nya menulis, "Mulai tanggal 4 November, akan ada seperangkat peraturan baru untuk siapa saja yang ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan Iran. Banyak negara sudah mengambil tindakan untuk meninggalkan pasar Iran."

Dalam beberapa tahun terakhir, AS aktif melakukan lobi maksimal untuk menghentikan ekspor minyak Iran dan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Republik Islam. Pompeo berulang kali mengeluarkan statemen terhadap Iran dan juga mengkritik mantan Menlu AS John Kerry yang mengaku bertemu dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif. Menurutnya, tindakan ini tidak patut dilakukan dan bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS.

Pompoe pada Sabtu lalu via akun Twitter-nya menulis, "Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) telah gagal dan harus ditinggalkan, karena tidak mampu menutup semua jalan yang mengantarkan Iran ke senjata atom." Statemen ini benar-benar aneh, sebab Iran berulang kali menekankan bahwa program nuklirnya hanya untuk kepentingan damai dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam 12 laporannya memverifikasi aspek damai dari kegiatan nuklir Iran.

Dirjen IAEA Yukiya Amano mengatakan, "Iran berada di bawah rezim verifikasi nuklir paling kredibel di dunia dan menekankan bahwa kesepakatan nuklir 2015 telah menjadi landasan yang paling penting dalam urusan verifikasi." Menurutnya, IAEA mengawasi dari dekat rincian terkecil sekali pun yang berhubungan dengan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Sebaliknya, AS menganggap JCPOA tidak efektif dalam mengawasi aktivitas nuklir Iran dan Pompeo mendesak pengawasan menyeluruh dan penghentian program nuklir Tehran secara penuh. Dalam hal ini, rezim Zionis Israel juga memainkan peran dominan dalam mendukung klaim-kalim infaktual AS terkait program nuklir damai Iran. Pada dasarnya, klaim Pompeo tentang ketidakefektifan JCPOA dalam mencegah Iran memperoleh senjata nuklir benar-benar bohong dan tidak berdasar.

Strategi Baru AS Hadang Serangan Cyber

Presiden AS Donald Trump telah mengesahkan penggunaan operasi cyber ofensif untuk menargetkan peretas asing. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengklaim bahwa Strategi Baru Cyber ​​Nasional AS akan membantu melindungi infrastruktur AS, birokrasi pemerintah, kegiatan bisnis, dan pelaksanaan pemilu, yang selalu diserang oleh musuh Amerika.

"Orang Amerika dan sekutu kami diserang setiap hari di dunia maya. Kami akan menanggapi secara ofensif dan juga membela diri. Musuh kami perlu tahu itu," ujarnya. Bolton tidak menjelaskan operasi macam apa atau musuh mana yang akan ditargetkan. "Ini diklasifikasikan, katanya, tetapi menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah serangan cyber.

AS tercatat sebagai negara pertama dan terbesar yang menggunakan dunia maya untuk menekan dan menyerang negara-negara lain. Hal ini sudah diketahui oleh publik bahwa Amerika secara signifikan bertanggung jawab atas serangan cyber pada tingkat dunia. Bolton mencatat serangan itu tidak akan terbatas di dunia maya dan akan diperluas ke luar juga.

Media mengatakan bahwa Strategi Cyber ​​Nasional Trump bertujuan untuk mendorong agen-agen federal untuk bekerja dengan pemerintah negara bagian dan lokal untuk menopang sistem pemerintahan, berkoordinasi dengan perusahaan sektor swasta, dan memberikan otonomi militer yang lebih besar untuk melakukan perang cyber.

Pada dasarnya, Trump telah membatalkan memorandum era Obama yang mengatur bagaimana dan kapan pemerintah AS dapat melakukan senjata cyber terhadap musuhnya. Aturan era Obama mengatur proses koordinasi yang rumit yang harus diikuti sebelum melancarkan serangan cyber, terutama terhadap negara-negara musuh. Instruksi ini mengharuskan badan-badan intelijen AS untuk memperoleh izin dari sebagian lembaga pemerintah federal jika ingin melakukan serangan cyber.

Barack Obama menandatangani instruksi rahasia ini pada tahun 2012, tetapi isinya dibocorkan ke publik oleh mantan kontraktor intelijen AS, Edward Snowden pada 2013.

Sanksi Baru AS terhadap Rusia dan Cina

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada badan militer Cina karena membeli peralatan pertahanan dari Rusia. Para pejabat Departemen Luar Negeri AS pada 20 September 2018 mengatakan akan segera memberlakukan sanksi terhadap Departemen Pengembangan Peralatan Cina, karena terlibat dalam transaksi signifikan dengan Rosoboronexport Rusia. Rosoboronexport adalah eksportir senjata utama Rusia.

Li Shangfu, direktur Departemen Pengembangan Peralatan Cina, yang bertanggung jawab untuk mengawasi teknologi pertahanan, termasuk dalam daftar sanksi AS. Pembelian Cina dari Rusia adalah pelanggaran undang-undang sanksi AS yang diberlakukan pada 2017 yang disebut Undang-undang Melawan Permusuhan Terhadap Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Beberapa media melaporkan bahwa lebih dari 33 orang dan entitas Cina yang terlibat dalam transaksi dengan militer Rusia dan badan-badan intelijen telah dimasukkan dalam daftar sanksi AS. Sanksi itu terkait dengan pembelian 10 pesawat tempur Sukhoi-35 Rusia pada tahun 2017, dan peralatan sistem terkait rudal permukaan-ke-udara S-400 pada 2018.

AS memiliki pengalaman paling banyak dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Pemerintah AS percaya penerapan tekanan, khususnya sanksi sebagai kekuatan "semi keras" merupakan alat yang efektif untuk memenuhi tujuannya di negara lain. Gedung Putih menggunakan perang ekonomi dalam bentuk berbagai sanksi keuangan, perdagangan, dan ekonomi terhadap musuh dan saingannya.

Pendekatan sanksi di masa kepresidenan Donald Trump justru dilanjutkan lebih intens, khususnya terhadap saingan dan musuh Washington. Ini adalah pertama kalinya pemerintah Trump di bawah CAATSA, menerapkan sanksi kepada negara ketiga untuk pembelian senjata. CAATSA ialah undang-undang sanksi embargo yang digunakan AS kepada suatu negara terkait aktivitas belanja peralatan militer negara bersangkutan ke Rusia. Undang-undang ini secara luas menargetkan Rusia, Iran dan Korea Utara. Kemenlu AS menyatakan CAATSA menarget Rusia karena telah menyerang Ukraina, mencaplok Krimea, infiltrasi dan serangan siber, mengintervensi pemilu AS tahun 2016, dan aksi-aksi merusak lainnya. (RM)