Amerika Tinjauan Dari Dalam 30 September 2018

Sejumlah tema yang diulas dalam program "Amerika Tinjauan dari Dalam" kali ini adalah kontroversi pencalonan Brett Kavanaugh sebagai Hakim Agung AS, upaya Amerika untuk membentuk NATO Arab, dan kritik para pemimpin dunia terhadap Trump di sidang Dewan Keamanan PBB.

Kontroversi Pencalonan Brett sebagai Hakim Agung AS

Pencalonan Brett Kavanaugh sebagai Hakim Agung terus menuai perdebatan di Amerika Serikat selama pekan lalu. Ia adalah calon usulan Presiden Donald Trump untuk menduduki jabatan penting itu. Pada Jumat (28/9/2019), Komisi Kehakiman Senat AS akhirnya menyetujui pencalonan Brett sebagai Hakim Agung dengan perolehan suara 11 setuju dan 10 menolak.

Keputusan itu akan dibawa ke sidang Senat untuk memperoleh persetujuan seluruh anggota, yang akan diselenggarakan pekan depan. Saat ini Brett Kavanaugh sedang tersandung kasus serangan seksual berdasarkan pengakuan beberapa korban.

Namun, ada kemungkinan pemungutan suara di Senat akan tertunda untuk satu pekan. Senator Arizona, Jeff Flake meminta voting di Senat ditunda sehingga memungkinkan penyelidikan komprehensif atas tuduhan yang dihadapi Brett. Di sisi lain, Gedung Putih sedang berusaha untuk memastikan pengangkatan Brett sebagai Hakim Agung AS sebelum pemilu Kongres pada November 2018.

Brett Kavanaugh diajukan untuk menggantikan posisi Anthony Kennedy – salah satu dari sembilan hakim agung AS – yang mengundurkan diri baru-baru ini. Jika Senat memberikan suara setuju, Brett akan menjadi orang kedua usulan Trump yang akan menjabat sebagai hakim agung AS dan ini akan memperkuat posisi pemerintah di lembaga peradilan negara itu.

Namun, Trump yang mendapat tekanan dari publik dan kubu Demokrat akhirnya menyetujui penyelidikan kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Brett oleh FBI. Keputusan ini akan menunda voting akhir di Senat untuk mengkonfirmasi penunjukan Brett. Gedung Putih tertekan dengan pernyataan Flake yang mengancam Brett tidak akan diloloskan jika Trump tidak menyetujui penyelidikan FBI.

Flake mengaku mendesak penyelidikan FBI setelah mendengar kesaksikan dari dua korban pelecehan seksual. Para pemimpin Republik juga setuju dengan permintaan Flake, karena kasus ini menjadi sorotan publik Amerika dan tipisnya selisih perolehan suara di Senat.

Amnesty International sebelum ini meminta para senator Amerika untuk menunda proses uji kelayakan karena ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh calon hakim agung AS.  

Christine Blasey Ford telah membeberkan tuduhannya terhadap Brett Kavanaugh. Dalam kesaksian di hadapan Komite Kehakiman Senat pada 27 September lalu, Ford mengatakan, "Pada tahun 1982, Brett mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya di sebuah pesta sekolah menengah."

Meski Brett termasuk pilihan yang lebih moderat dibandingkan dengan beberapa sosok lain yang diperkenalkan Trump, namun sikap calon hakim agung ini terkait kebebasan beragama dan Obamacare telah mengundang kekhawatiran. Dia juga mengusulkan penambahan wewenang presiden, sebuah alarm tanda bahaya bagi para pendukung demokrasi di Amerika.

Upaya AS Bentuk NATO Arab

Amerika Serikat merencanakan pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin Arab pada Januari 2019 untuk mempercepat pembentukan NATO Arab, yang ditujukan untuk menghadapi Iran. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu dengan para mitranya dari negara-negara Arab Teluk Persia untuk membicarakan pembentukan Aliansi Strategis Timur Tengah (MESA), sebuah konsep yang mirip dengan NATO Arab.

Pompeo bertemu di New York dengan menlu dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta Mesir dan Yordania untuk memajukan proyek tersebut. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa para menlu sepakat tentang perlunya menghadapi Iran dan mereka telah melakukan diskusi produktif untuk meluncurkan MESA.

Kemajuan untuk membentuk MESA terhambat oleh keretakan yang belum terpecahkan antara Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Qatar, di mana telah merusak harmonisasi di Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC).

Asisten Deputi Menlu AS untuk Urusan Teluk Persia, Tim Lenderking telah mengunjungi kawasan selama beberapa minggu terakhir untuk menggalang dukungan yang cukup bagi pembentukan NATO Arab. "Ide ini pertama kali muncul selama kunjungan Presiden Trump ke Arab Saudi tahun lalu," kata Lenderking.

"Semakin banyak upaya yang terkoordinasi, semakin efektif dalam meningkatkan stabilitas," katanya sembari menyebut Iran sebagai "ancaman nomor satu" pada daftar MESA. Menurut Lenderking, kekhawatiran lain MESA adalah keamanan dunia maya, serangan terhadap infrastruktur, dan koordinasi manajemen konflik di Suriah dan Yaman.

Serangan Arab Saudi ke Yaman telah menewaskan ribuan orang. AS dan beberapa negara Barat lainnya menghadapi kritik dunia karena mengabaikan kekejaman Riyadh dan melanjutkan kesepakatan senjata kontroversial dengan rezim Saudi.

Tidak ada keraguan bahwa tujuan dari semua gerakan ini untuk membuat keamanan negara-negara kawasan semakin bergantung pada AS. Trump pernah berkata bahwa negara-negara Arab termasuk Saudi, harus membayar jika mereka menginginkan keamanan. Sebenarnya, AS sedang memasang perangkap baru untuk menyandera negara-negara Arab.

Para Pemimpin Dunia Kritik Trump di Dewan Keamanan PBB

Pemerintah AS memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang non-proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk kesepakatan nuklir Iran, satu hari setelah pidato Presiden Trump yang menyerang Tehran di Majelis Umum. Trump pada Rabu (26/9/2018) membuka pertemuan yang pada awalnya dikatakan Gedung Putih bahwa AS akan fokus pada Iran, tetapi kemudian diperluas ke isu-isu lain.

Selama memimpin sidang Dewan Keamanan, Trump mengancam bahwa setiap individu atau entitas yang gagal mematuhi sanksi Iran akan menghadapi konsekuensi dari Amerika. Dia mengatakan Washington akan mengejar sanksi Iran yang lebih keras, lebih keras dari sebelumnya.

Trump kembali mengklaim bahwa Iran mendukung terorisme dan menuduh negara ini sebagai "sponsor terorisme terdepan di dunia, dan Republik Islam mengobarkan konflik di seluruh kawasan.

Dalam tanggapan langsung terhadap Trump, Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengatakan negaranya akan membela dukungan Uni Eropa terhadap kesepakatan nuklir Iran, yang ditinggalkan oleh AS. "Apa alternatif untuk kesepakatan Iran?" pungkas Wallstrom, mempertanyakan strategi jangka panjang Washington menerapkan sanksi terhadap Tehran.

Wallstrom menegaskan bahwa Uni Eropa sedang membentuk sebuah fasilitas keuangan yang akan membantu perusahaan melakukan bisnis dengan Iran setelah pengenaan sanksi AS.

Presiden Perancis Emmanuel Macron yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan sanksi dan embargo bukanlah solusi untuk masalah Iran. "Iran telah memenuhi komitmennya di bawah kesepakatan nuklir 2015, dan para penandatangan lainnya juga harus berkomitmen pada kesepakatan itu," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Inggris Theresa May juga membela JCPOA sebagai pencapaian penting, dan menekankan bahwa negaranya akan berkomitmen untuk memelihara perjanjian selama Iran memenuhi komitmennya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan bahwa JCPOA didukung dengan suara bulat dan menyebutnya sebagai kesepakatan yang layak. Dia menegaskan bahwa setiap hak sah negara untuk berdagang dengan negara lain, termasuk Iran harus dihormati.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyesalkan penarikan AS dari JCPOA, dan mengatakan keputusan itu menimbulkan ancaman terhadap rezim non-proliferasi global.

"Iran sangat patuh pada komitmennya di bawah JCPOA sebagaimana ditegaskan oleh Badan Energi Atom Internasional. Rusia akan mempertahankan JCPOA dan menilai upaya menghancurkan kesepakatan tersebut sebagai kontra-produktif," tandasnya.

Di Tehran, Presiden Hassan Rouhani juga menanggapi pernyataan anti-Iran yang disampaikan Trump. Dia mengatakan, pemerintahan AS saat ini melanggar aturan hukum internasional dengan menarik diri dari perjanjian nuklir, yang diteken Iran dengan enam kekuatan dunia, termasuk AS. (RM)