Dinamika Asia Tenggara 27 Oktober 2018

Dinamika Asia Tenggara pekan ini menyoroti pertemuan desakan menteri luar negeri Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi supaya melakukan investigasi kasus Khashoggi dan menghukum pelakunya. Pernyataan ketua misi pencari fakta independen PBB di Myanmar mengenai berlanjutnya genosida terhadap Rohingya, dan penolakan menlu Malaysia terhadap pemulangan pengungsi Rohingya ke Rakhine serta berbagai masalah penting lainnya yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dalam sepekan terakhir.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi menyerukan supaya pemerintah Arab Saudi melakukan investigasi untuk mengungkap kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Menlu Retno juga mendesak orang-orang yang terlibat dihukum setimpal.

Dalam pidatonya yang disampaikan pada rangkaian kegiatan diplomacy festival di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (26/10/2018), Retno mengatakan, "Kita juga meminta agar investigasi (pembunuhan Khashoggi) dilakukan secara seksama, dan juga secara transparan,".

Retno mengakui memang kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, menjadi perhatian media internasional. Oleh karenanya, Retno menilai kasus tersebut harus segera diungkap dan orang-orang yang terlibat dalam skandal tersebut dihukum.

Jamal Khashoggi dinyatakan hilang setelah memasuki kantor konsulat Saudi di Istanbul Turki pada 2 Oktober 2018. Setelah kejadian tersebut, media Turki memublikasikan foto 15 orang warga Arab Saudi yang memasuki gedung Konsulat negara ini di Istanbul sekitar satu jam sebelum Jamal Khashoggi datang, dan tiga jam setelahnya mereka keluar area diplomatik tersebut.

Jaksa penuntut umum Saudi pada Jumat (19/10/2018) malam, mengatakan penyelidikan awal membuktikan bahwa Khashoggi tewas karena bertikai di gedung konsulat pada 2 Oktober lalu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menilai kasus pembunuhan Khashoggi melanggar konvensi Wina yang ditetapkan tahun 1963.

Pekan lalu, Ketua Misi Pencari Fakta Independen PBB di Myanmar, Marzuki Darusman memperingatkan berlanjutnya genosida terhadap warga Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam laporannya ke Dewan Keamanan PBB, Marzuki Darusman mengungkapkan berbagai aksi pembunuhan massal di Myanmar, bahkan terjadi peristiwa getir lainnya seperti pencegahan kelahiran bayi di antara warga Muslim Rohingya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyatakan negaranya tidak menyetujui pemulangan paksa pengungsi Rohingya ke Myanmar.

"Aksi dan bantuan negara-negara anggota ASEAN untuk membantu repatriasi sukarela pengungsi Rohingya ke Myanmar sedang dibahas komisi khusus tingkat menteri luar negeri yang bersidang di Singapura," ujar Menlu Malaysia.

Saifuddin Abdullah menegaskan bahwa pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine harus dilakukan secara sukarela, bukan paksaan.

"Repatriasi pengungsi Rohingya akan dimulai tahun depan," tegasnya.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB dalam laporan terbarunya terkait Myanmar mengumumkan, pemerintah Myanmar hingga kini tidak menyiapkan satupun prasyarat kehidupan normal bagi warga Muslim.

Jubir UNHCR, Andrej Mahecic yang meninjau langsung pemukiman warga Muslim Rohingya di Rakhine mengatakan, warga wilayah ini tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi mereka diberlakukan pembatasan-pembatasan di bidang pendidikan.

Padahal pada Juni 2018 lalu pemerintah Myanmar sudah berjanji di hadapan lembaga-lembaga internasional untuk menyiapkan prasyarat kembalinya para pengungsi Muslim Rohingya secara sukarela, aman dan permanen dari Bangladesh.

Pada 25 Agustus 2017, ekstremis Budha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan enam ribu orang Rohingya tewas dan delapan ribu lainnya cedera. Selain itu, sekitar satu juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri, terutama ke Bangladesh.

Dari Malaysia, Pengadilan Malaysia di Kuala Lumpur menjatuhkan dakwaan baru yaitu pelanggaran kepercayaan terhadap mantan perdana menteri dan mantan Ketua Bendahara Kementerian Keuangan negara itu.

Dalam sidang yang digelar hari Kamis (25/10) mantan PM Malaysia dituntut enam dakwaan baru yang merupakan dakwaan pelanggaran kepercayaan, meliputi beberapa megaproyek dan pembayaran utang negara senilai RM6,6 miliar (sekitar Rp24 triliun).

Mantan ketua Partai UMNO itu pun terancam divonis hingga 60 tahun penjara. Sebelumnya Najib Razak menghadapi 32 dakwaan pencucian uang dan terancam divonis hingga lebih dari 30 tahun penjara.

Mantan Ketua Bendahara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Malaysia, Irwan Serigar Abdullah juga menghadapi dakwaan yang sama. Namun baik Najib maupun Irwan membantah semua dakwaan tersebut.

Dari Filipina, berdasarkan kesepakatan yang dicapai bank sentral negara ini dengan Cina, 15 bank kedua negara itu menggunakan sistem transaksi mata uang langsung berbasis mata uang nasional.

Bank sentral Filipina, Jumat (26/10) mengumumkan, dengan maksud untuk memperluas hubungan dagang Manila-Beijing, kedua pihak saat ini sedang berusaha menciptakan sebuah sistem perbankan bersama yang membuka peluang penggunaan mata uang nasional kedua negara dengan mudah.

Bank sentral Cina dan Filipina, 30 Oktober 2018 akan menandatangani nota kesepahaman untuk merealisasikan sistem transaksi mata uang bersama ini. Sistem perbankan dimaksud, memberi kesempatan kepada bank-bank lokal kedua negara untuk secara langsung menggunakan mata uang Cina, Renminbi atau Yuan,  dan mata uang nasional Filipina, Peso dalam setiap transaksi keuangan dan moneter kedua negara.

Negara-negara anggota ASEAN menggelar manuver militer gabungan pertamanya dengan Cina di Laut Cina Selatan, LCS untuk menurunkan ketegangan di perbatasan lautnya dengan Beijing.

Situs resmi ASEAN, Senin (22/10/2018) melaporkan, Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen yang menjadi ketua periodik ASEAN mengatakan, penyelenggaraan manuver militer maritim bersama ini menunjukkan tekad Cina dan ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Menhan Singapura menegaskan, ASEAN menaruh perhatian khusus atas peningkatkan kerja sama keamanan dan militer dengan Cina. 

Cina dan Singapura menyatakan berkomitmen menggalang kerja sama pertahanan antara Beijing dan ASEAN termasuk menyelenggarakan manuver maritim gabungan.

Laman The Straits Times menulis, Wei Fenghe dan Ng Eng Hen, Menhan Cina dan Singapura Rabu (24/10) bertemu di Beijing serta membahas mekanisme perluasan kerja sama pertahanan antara Cina dan ASEAN.

Manuver maritim gabungan Cina dan ASEAN digelar mulai hari Senin 22-29 Oktober di wilayah perairan Laut Cina Selatan, dekat daerah yang disengketakan Cina dengan sejumlah negara anggota ASEAN termasuk Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan Vietnam.(PH)