Dinamika Asia Tenggara, 8 Desember 2018

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan protes keras campur tangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib terhadap dinamika politik dalam negeri Indonesia. Pihak PBNU memandang komentar Osamah dalam akun twitter yang kemudian dihapusnya melangkahi wewenangnya.

Situs NU online melaporkan, Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk RI Osamah Muhammad Al-Suaib menyatakan, secara eksplisit bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas pada Ahad (2/12) sebagai balasan atas pembakaran bendera di Garut bulan lalu.

"Dalam pandangan kami Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI Saudi Arabia atas dasar ini, kami menyampaikan protes keras," ujar KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), saat konferensi pers pada Senin (3/12) di Aula lantai 8, Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.

Kiai Said memandang Osama telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang). Padahal GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP Ansor.

Selain menyampaikan protes keras, PBNU juga mendesak kepada pemerintah RI supaya menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Usamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.

Reaksi keras juga datang dari pihak lain. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pernyataan Osama akan menggangu hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi karena telah menyinggung ormas terbesar di Indonesia.

Ketua Bidang Keagamaan DPP PDIP, Hamka Haq di Jakarta, Kamis 6 Desember 2018 juga mendukung protes dari kalangan Nahdlatul Ulama yang meminta Kerajaan Arab Saudi memulangkan Dubes Osama. Protes itu ditujukan agar pejabat perwakilan yang berdomisil di Tanah Air tidak terlalu ikut campur urusan dalam negeri dan malah melanggar prinsip diplomatik.

Kementerian Luar Negeri RI memanggil Wakil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta guna meminta klarifikasi terkait kicauan Dubes Osama bin Mohammed Abdullah al-Shuaibi yang dianggap mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia terkait aksi 212.

"Karena Dubes Saudi sedang berada di luar negeri, hari Senin siang, Wakil Dubes/Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta secara resmi dipanggil ke Kemlu," ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir Selasa (4/12). Arrmanatha mengatakan bahwa Kemlu sudah memanggil perwakilan kedubes itu sebelum ada gelombang protes di Indonesia.

Mantan Jenderal Malaysia: Partisipasi di Bawah Koalisi Saudi, Ilegal

Ketua Asosiasi Patriot Nasional Malaysia, Brigadir Jenderal (Purn) Mohamad Arshad Raji mengatakan pengerahan pasukan Malaysia untuk perang Yaman di bawah koalisi pimpinan Arab Saudi adalah ilegal.

Dia mengkritik pemerintahan Najib yang telah mengerahkan pasukan Angkatan Bersenjata Malaysia untuk terlibat dalam apa yang disebut Ops Yemen 2. Demikian dikutip IRNA, Kamis (6/12/2018).

"Jelas ada cacat serius dalam pengambilan keputusan, terutama Kementerian Pertahanan yang mengerahkan pasukan ke luar negeri tanpa persetujuan kabinet atau parlemen," kata Mohamad Arshad.

"Jika pengerahan pasukan adalah keputusan menteri pertahanan atau oleh pejabat lain, maka perintah ini adalah ilegal," tegasnya.

Wakil Menteri Pertahanan Malaysia, Liew Chin Tong dalam briefing di parlemen pada 3 Desember, mengatakan pemerintah sebelumnya telah mengerahkan pasukan untuk terlibat dalam perang Yaman tanpa persetujuan parlemen.

Pasukan pertama kali dikerahkan pada tahun 2015 dan ditarik kembali ke Malaysia pada Juni lalu di bawah pemerintahan baru.

"Agresi di Yaman berulang kali disebut oleh kelompok HAM telah menargetkan warga sipil dan ini merupakan kejahatan perang," pungkas Mohamad Arshad.

Batas Baru Pelabuhan Picu Perselisihan Malaysia dan Singapura

Pemerintah Malaysia dan Singapura terlibat perseteruan soal wilayah laut dan udara. Penyebabnya adalah Malaysia hendak meluaskan pelabuhan hingga mendekati wilayah laut Singapura, serta mengambil alih kendali ruang udara.

Seperti dilansir The Strait Times, Rabu (5/12), persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura. Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan menyatakan langkah Malaysia tersebut melanggar kedaulatan dan hukum internasional.

Wan menyatakan Angkatan Laut dan Polisi Air Singapura terus menjaga kedaulatan wilayah dan tetap mengawasi seluruh wilayah perairan dalam 24 jam dan 7 hari sepekan.

Pemerintah Malaysia mengklaim tidak ingin berseteru dengan Singapura terkait masalah ini. Namun, mereka menyatakan akan terus memperjuangkannya.

"Kami berpendirian tidak ingin mengambil langkah konfrontasi. Namun, karena hal ini menyangkut kedaulatan, maka pemerintah Malaysia akan memperjuangkannya sekuat tenaga," kata Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke.

Menurut pemerintah Singapura, Malaysia mengumumkan memajukan batas pelabuhan Johor Baru pada 25 Oktober lalu. Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas.

Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, mereka khawatir hal itu akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.

Bangladesh Protes Statemen Menteri Agama Myanmar

Pemerintah Bangladesh keberatan dengan tuduhan Menteri Agama Myanmar, Thura Aung Ko yang menyebut mereka telah mencuci otak etnis Rohingya untuk menguasai negara itu ketika dipulangkan dari pengungsian. Mereka memanggil Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh, U Lwin Oo pada Rabu (5/12) untuk meminta penjelasan.

Sehari sebelumnya, Aung Ko menuding Bangladesh telah mencuci otak pengungsi Rohingya dengan tidak membiarkan mereka kembali ke Myanmar.

"Jika membiarkan mereka (Rohingya) pulang, maka populasi Bangladesh akan turun," ujar Aung Ko di Naypyidaw dilansir CNNIndonesia.

"Lalu selain diberi makan, mereka (pengungsi Rohingya) di kamp-kamp pengungsian juga dicuci otaknya agar mau memprotes Myanmar. Mereka akan menggelar demo di Myanmar. Tujuan utama mereka adalah untuk menggelar protes di Myanmar," tegasnya.

Selain itu, ia juga menuding para pengungsi Muslim Rohingya berupaya menanamkan praktik yang dinilai mengancam eksistensi mayoritas Buddha di Myanmar.

Pada 25 Agustus 2017, ekstremis Budha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan enam ribu orang Rohingya tewas dan delapan ribu lainnya cedera. Selain itu, sekitar satu juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri, terutama ke Bangladesh.