Dinamika Asia Tenggara, 25 Mei 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini menyoroti sejumlah isu di antaranya pengumuman hasil pemilu yang disampaikan KPU Indonesia dan gugatan dari salah satu paslon yang kalah.

Isu lainnya mengenai statemen PM Malaysia Mahathir Mohamad yang menyerukan diakhirinya kejahatan Israel terhadap Palestina, Malaysia menawarkan beasiswa untuk warga Palestina, dan presiden Filipina mengancam akan mengirim balik 100 kontainer sampah ke Kanada.

KPU Umumkan Jokowi-Ma'ruf Menangi Pilpres, Prabowo Menggugat

Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 provinsi dan 130 PPLN, yaitu pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Hasil rekapitulasi tingkat nasional secara keseluruhan diumumkan KPU di Gedung KPU RI, Selasa dini hari (21/05). Hasil rekapitulasi itu dibacakan Komisioner KPU RI Novida Ginting.

Komisi Pemilihan Umum RI segera menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih setelah menyampaikan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa dini hari.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengkonfirmasikan siap menerima dan memproses pengajuan permohonan gugatan terhadap hasil final rekapitulasi Pemilu 2019.

Sementara itu, saksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama dengan saksi dari empat partai politik, yakni PKS, Berkarya, Gerindra, dan PAN menolak menandatangani berita acara.

Selain itu saksi dari Partai Berkarya menyatakan penolakan penandatanganan berita acara juga sebagai bentuk solidaritas Partai Berkarya terhadap BPN Prabowo-Sandi.

Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu presiden terjadi kerusuhan pada 22 Mei dengan korban tewas tujuh orang dan sejumlah lainnya cidera. Kubu Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Joko Widodo dan menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 333 pendaftar permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 untuk DPR, DPRD, dan DPD RI.

Dari 333 permohonan tersebut, 11 di antaranya adalah pendaftar permohonan untuk sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPD RI. Sedangkan, sisanya adalah permohonan sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPR/DPRD RI.

Pihak yang mewakili pendaftaran dari pihak Prabowo-Sandi adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Hashim Djojohadikusumo, Andre Rosiade, dan sejumlah orang lainnya dari tim BPN.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi. Bambang menuturkan, tak menutup kemungkinan alat bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan.

Mahathir: Kejahatan Israel terhadap Palestina Harus Diakhiri !

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menekankan dukungan negaranya terhadap bangsa Palestina, dan mengatakan, terealisasinya perdamaian global hanya mungkin dicapai dengan diakhirinya kejahatan Israel terhadap Palestina.

Kantor Berita Anadolu melaporkan, Mahathir Mohamad Rabu malam (22/05) saat jamuan buka puasa bersama dengan Khaled Meshaal, mantan ketua biro politik Hamas di Putrajaya, Malaysia menekankan penentangan negaranya terhadap kebijakan arogan dan represif rezim Zionis Israel terhadap Muslim Palestina.

Perdana menteri Malaysia menjelaskan bahwa serangan Israel terhadap rakyat Palestina sebagai pemicu utama terorisme di Asia Barat, dan menilai Israel sebagai faktor pemicu instabilitas regional dan global.

Ia menambahkan, masyarakat internasional harus memaksa Israel mundur dari bumi pendudukan Palestina dan membantu pemulangan pengungsi Palestina ke tanah airnya.

Sementara itu, Khaled Meshaal dalam pertemuan ini mengatakan tujuan Israel di kawasan adalah mengubah identitas Quds dan menumpas rakyat Palestina.

Meshaal juga mengecam kesepakatan abad yang menurutnya bertujuan untuk menghancurkan perjuangan rakyat Palestina melawan rezim penjajah.

Malaysia Tawarkan Beasiswa untuk Warga Palestina

Perdana Menteri Malaysia mengatakan, sebanyak 12 universitas Malaysia menawarkan beasiswa kepada mahasiswa Palestina yang tinggal di negara ini.

The Star (22/5/2019) melaporkan, PM Malaysia, Mahathir Mohamad menuturkan, pemerintah telah memutuskan untuk menawarkan beasiswa melalui Organisasi Budaya Palestina-Malaysia (PCOM) bagi mahasiswa Palestina untuk melanjutkan studi sarjana, master, dan PhD di 12 universitas Malaysia yang telah mapan.

Beasiswa sebesar RM 11,47 juta tersebut dikumpulkan oleh pihak universitas.

Mahathir juga menegaskan kembali komitmen Malaysia terhadap perjuangan Palestina, saat menyampaikan pidatonya di Grand Iftar ke-9 dengan komunitas Palestina di Malaysia pada hari Rabu (22/5).

Dia menerangkan, tidak ada yang ambigu tentang nasib rakyat Palestina, mereka telah tertindas selama beberapa dekade.

"Ini adalah kisah tentang orang-orang yang pernah bebas dan telah kehilangan tanah mereka secara paksa melalui pendudukan brutal yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan mata dunia," katanya.

Mahathir menerangkan bahwa membela Palestina adalah kewajiban moral.

"Malaysia akan terus mengutuk Israel karena agresi dan kekejamannya terhadap Palestina," pungkasnya.

Presiden Filipina Ancam Kirim Balik 100 Kontainer Sampah ke Kanada

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menginstruksikan sebanyak 100 kontainer sampah busuk yang dibuang ke negaranya pada 2013 dan 2014 lalu dikembalikan ke Kanada.

Juru bicara Duterte memperingatkan Ottawa, jika pihaknya tidak secara resmi menerima pengiriman kembali sampah-sampah itu, Filipina akan membuangnya ke wilayah perairan Kanada.

Tumpukan sampah tersebut dikirimkan oleh perusahaan Kanada ke pelabuhan Filipina. Sampah busuk tersebut salah diberi label sebagai sampah daur ulang.

Kanada beralasan bahwa kumpulan sampah itu akan didaur ulang. Namun, sampah tersebut ternyata terdiri dari popok, koran, dan botol minum yang tidak dapat didaur lagi.

Sebelumnya, Ottawa sempat melakukan perubahan terkait rencana penarikan kembali kontainer sampah tersebut yang akhirnya memicu pertikaian diplomatik Kanada dan Filipina.

Duterte memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Ottawa pekan lalu karena Kanada melewatkan batas waktu 15 Mei untuk mengambil kembali sampah-sampah tersebut.

Salvador Panelo selaku juru bicara Duterte mengatakan bahwa presiden telah memerintahkan untuk mencari perusahaan pengiriman yang akan membawa sampah tersebut kembali ke Kanada.

Tindakan ini sejalan dengan pidato Duterte pada April lalu, ketika ia mengancam akan secara sepihak mengirim sampah-sampah itu ke Kanada.

Duterte juga membatalkan kontrak militer Filipina bernilai $235 juta atau setara Rp3,3 triliun pada tahun lalu untuk membeli 16 helikopter militer dari pabrik di Kanada.(PH)