Transformasi Timur Tengah, 26 Oktober 2019

Perkembangan Timur Tengah selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya pergantian menteri luar negeri Arab Saudi.

Isu lainnya adalah penarikan mundur pasukan Kurdi dari perbatasan Turki-Suriah, berlanjutnya aksi demonstrasi di Irak, dan terakhir Raja Bahrain melakukan pertemuan rahasia dengan Netanyahu di Hongaria.

Pergantian Menlu Arab Saudi

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz dua hari lalu memecat Ibrahim al-Assaf dari jabatan menteri luar negeri dan menggantikannya dengan Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud.

Para analis politik menilai keputusan Raja Salman ini menunjukkan ketidakstabilan kebijakan negara dalam pengisian pos jabatan kabinet. Indikasinya mulai terlihat jelas rezim Al Saud ketika melancarkan agresi militer di Yaman dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Tidak hanya itu, Riyadh juga mengambil kebijakan luar negeri yang agresif terhadap anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia dengan mengembargo Qatar. Masalahnya, rezim Al Saud tidak berhasil meraih tujuanya selama lima tahun terakhir ini, bahkan posisi regionalnya semakin menurun.

Pemecatan dan penggantian pos kabinet sebuah langkah yang wajar dan terjadi di berbagai negara dunia. Tapi langkah yang diambil Raja Salman tidak demikian. Penggantian posisi menteri ini tidak berjalan normal, sebab berhubungan dengan dengan rangkaian kegagalan berturut-turut dari politik luar negeri rezim Al Saud.

Saud al-Faisal yang menjabat sebagai menteri luar negeri Arab Saudi selama 40 tahun diberhentikan pada bulan April 2015. Tetapi setelah empat tahun dari pemecatannya, Raja Salman sudah menunjuk tiga menteri luar negeri.

Adel al-Jubair menggantikan Saud al-Faisal pada bulan April, tetapi al-Jubair tidak bertahan lama dan dipecat pada bulan Desember 2018 karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah Jamal Khashoggi, dan perselisihannya dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam masalah agresi militer Arab Saudi di Yaman dan friksi dengan Qatar.

Ibrahim al-Assaf baru menjabat sebagai menteri luar negeri selama enam bulan dan dua hari lalu diganti oleh Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud.

Pasukan Kurdi Mulai Mundur dari Perbatasan Turki-Suriah

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah menarik diri dari posisinya di timur laut Suriah. "Setelah pemimpin Turki dan Rusia mencapai sebuah kesepakatan, pasukan SDF Suriah telah mengosongkan basisnya pada Rabu malam di al-Darbasiyah dan Amuda di Provinsi Hasakah, dekat perbatasan dengan Turki," kata kelompok tersebut seperti dikutip laman Farsnews, Kamis (24/10/2019).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin menyetujui sebuah kesepakatan 10 butir yang bertujuan mengakhiri operasi militer Turki di Suriah Utara.

Berdasarkan perjanjian itu, milisi Kurdi harus mundur sejauh 30 kilometer dari perbatasan Turki dan Suriah dalam tempo 150 jam. Pasukan keamanan Turki dan Rusia kemudian akan melakukan patroli bersama di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, mengatakan Turki telah mengakhiri operasi militer di Suriah Utara setelah dicapai kesepakatan di kota Sochi.

Sementara itu, militer Suriah dilaporkan mengirim senjata berat ke selatan Idlib untuk melancarkan operasi anti kelompok teroris. Menurut laporan FNA, menyusul penolakan kelompok teroris di Rif Idlib untuk mundur dari zona bebas senjata dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata, militer Suriah mengirim senjata berat ke medan tempur selatan Idlib untuk melancarkan operasi militer menumpas teroris.

Presiden Suriah, Bashar al-Assad hari Senin saat menijau medan tempur di Idlib mengatakan, perang Idlib merupakan medan paling penting untuk mengakhiri perang dan memusnahkan terorisme.

Aparat Irak Diminta tidak Anarkis Hadapi Demonstran

Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi, meminta pasukan keamanan bersikap bertanggung jawab dalam memperlalukan para demonstran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak, Khaled al-Muhanna mengatakan PM Irak memerintahkan pasukan keamanan untuk memperlakukan demonstran berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

"Masyarakat punya hak untuk menyampaikan tuntutannya," tambahnya seperti dikutip media Farsnews, Kamis (24/10/2019). "Pasukan keamanan bersiaga penuh untuk menangani aksi protes damai yang akan dilakukan Jumat besok," ujar al-Muhanna.

Sementara itu, sejumlah media pada hari Jumat (25/10/2019) melaporkan bahwa aparat keamanan Irak membubarkan para demonstran yang menerobos masuk ke Zona Hijau Baghdad.

Menurut laporan IRNA, aparat keamanan Irak meminta demonstran untuk menggelar aksinya di tempat yang telah ditentukan dan jauh dari fasilitas milik pemerintah.

Laman al-Sumariyah News melaporkan, aparat keamanan dengan menggunakan water canon berusaha mengusir demonstran yang memasuki Zona Hijau Baghdad.

Zona Hijau adalah kawasan terkenal bagi komunitas internasional di Baghdad. Area ini seluas 10 km persegi dan berada di pusat kota Baghdad, dan menjadi pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara, kedutaan-kedutaan asing, dan pasukan multinasional yang masih ditempatkan di wilayah Irak.

Diam-diam, Raja Bahrain Bertemu Netanyahu di Hongaria

Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dilaporkan melakukan pertemuan rahasia dengan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu di Hongaria. Surat kabar Bahrain Alyoum mengutip sebuah sumber diplomatik Bahrain, melaporkan bahwa Raja Hamad bin Isa Al Khalifa dalam kunjungan ke Hongaria pada April lalu, diam-diam bertemu dengan Netanyahu.

Dalam pertemuan itu, Raja Bahrain menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Israel dan menyebut keamanan rezim itu sebagai bagian dari keamanan Teluk Persia.

Netanyahu juga berterimakasih kepada Raja Hamad karena langkah-langkahnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan memperhatikan minoritas Yahudi di Bahrain.

Pertemuan Raja Bahrain dan PM rezim Zionis dilaporkan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan konferensi Manama. Konferensi ini merupakan langkah pertama untuk memuluskan implementasi Kesepakatan Abad. (RM)