Dinamika Asia Tenggara, 6 Juni 2020

Dinamika Asia tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya peringatan haul Imam Khomeini ke-31, lCC Jakarta menyelenggarakan webinar membahas pemikiran tokoh besar dunia Islam ini.

Isu lainnya tentang peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, Mahathir dipecat dari Partai Pribumi Bersatu, Malaysia mengecam rencana Israel mencaplok Tepi Barat, pemerintah Malaysia mengimbau warganya di AS untuk menjauhi lokasi unjuk rasa, dan Filipina menangguhkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat.

Peringati Haul Imam Khomeini ke-31, ICC Jakarta Gelar Webiner

Peringatan haul Imam Khomeini tidak hanya digelar di Iran, tapi juga di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bertepatan dengan peringatan haul Imam Khomeini ke-31, Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta bersama Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) hari Rabu (3/6/2020) menggelar seminar daring dengan mengusung tema "Sosok pejuang keadilan abad milenial".

Webiner yang mengkaji pemikiran Imam Khomeini menghadirkan Dr. Abdulmajid Hakimelahi, selaku Direktur ICC Jakarta, sebagai keynote speaker, dalam seminar daring yang berlangsung pukul 10:00 hingga 12:30 WIB.

Selain itu, seminar yang dimoderatori Akmal Kamil, MA ini diisi oleh  Prof. Dr. KH Abd Rahim Yunus, Ketua Umum FKUB Sulsel; Jalaluddin Rakhmat, MSc, Ketua Dewan Syura PP IJABI; dan Dr. Umar Shahab, MA, Ketua Dewan Syura DPP ABI.

Berbagai tema penting dengan pendekatan yang beragam disajikan para pembicara dalam seminar tentang pemikiran Imam Khomeini. Abd Rahim Yunus mengangkat isu tentang persatuan Islam dalam pemikiran Imam Khomeini, Umar Shahab menjelaskan masalah tugas keumatan dalam pandangan Imam Khomeini, serta Jalaluddin Rakhmat menelisik masalah Imam Khomeini dan Revolusi Islam dari perspektif Michel Foucault.

Peringatan haul Imam Khomeini ke-31 berlangsung hari Rabu, 14 Khordad 1399 Hs, yang bertepatan dengan 3 Juni 2020.

Peningkatan Jumlah Pasien Covid-19 di Indonesia

Jumlah pasien yang dinyatakan positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (4/6/2020) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 585 kasus positif Covid-19 sebanyak selama 24 jam terakhir.

Dengan demikian, jumlah pasien positif Covid-19 kini sebanyak 28.818 orang. Data tersebut diungkapkan langsung oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

"Kita konfirmasikan bahwa terdapat kasus konfirmasi positif sebanyak 585 orang totalnya menjadi 28.818 orang," kata Yurianto, Kamis sore.

Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 juga bertambah 486 orang selama 24 jam terakhir. Pasien dinyatakan sembuh setelah dua kali dinyatakan negatif dalam pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) sehingga total 8.892 orang sembuh dari Covid-19.

"Ada penambahan jumlah pasien sembuh sebanyak 486 orang sehingga secara akumulatif ada 8.892 pasien yang sembuh dari Covid-19 sampai saat ini," ujarnya Yuri.

Kendati demikian, Yuri mengatakan, masih terjadi penambahan jumlah pasien meninggal sebanyak 23 orang. Total kasus meninggal dunia akibat Covid-19 kini berjumlah 1.721 orang.

"Jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 23 sehingga total pasien meninggal dunia sebanyak 1.721 orang," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis sore.

Jumlah kasus positif dikonfirmasi berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Mahathir Dipecat dari Partai Pribumi Bersatu

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dipecat dari Partai Pribumi Bersatu yang didirikannya dengan alasan tidak mendukung pemerintah.

Seperti dikutip IRNA, Jumat (29/5/2020), Mahathir kehilangan keanggotaan dan jabatan di Partai Pribumi Bersatu karena duduk di bangku oposisi pemerintah dalam salah satu pertemuan di parlemen Malaysia.

Para analis memandang tindakan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaannya.

Mahathir mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Malaysia tiga bulan lalu dan posisinya digantikan oleh Muhyiddin Yassin.

Malaysia Kecam Rencana Israel Caplok Tepi Barat

Pemerintah Malaysia mengecam rencana rezim Zionis Israel untuk mencaplok beberapa bagian dari Tepi Barat, Palestina.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah statemen menyatakan rencana Israel merupakan sebuah tindakan sepihak dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, Konvensi Keempat Jenewa, serta resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan.

"Keputusan rezim Zionis tentu saja melanggar parameter internasional untuk menciptakan sebuah solusi permanen dan adil untuk konflik di Palestina serta menghapus setiap peluang untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Malaysia menegaskan kembali dukungannya kepada bangsa Palestina dan mengecam kejahatan rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina. Pemerintah Malaysia meminta masyarakat internasional khususnya Dewan Keamanan untuk mengambil sikap tegas dan segera guna menolak rencana aneksasi Tepi Barat.

Israel berniat melaksanakan rencana aneksasi Tepi Barat mulai 1 Juli 2020. Keputusan ini ditentang oleh masyarakat internasional dan memicu peringatan dari faksi-faksi Palestina.

Malaysia Imbau Warganya di AS Jauhi Lokasi Unjuk Rasa

Merespon terus meluasnya aksi demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat, warga Malaysia di negara itu diimbau untuk menjauhi lokasi-lokasi unjuk rasa.

Kantor berita Bernama, Senin (1/6/2020) melaporkan, Kedutaan Besar Malaysia di Washington, mengeluarkan surat imbauan untuk warga negara itu agar menjauhi lokasi-lokasi unjuk rasa, tetap tinggal di rumah, dan mematuhi aturan jam malam yang sudah diterapkan otoritas setempat.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein seperti dikutip situs The Sun Daily, meminta warga Malaysia di Amerika untuk melapor ke kedubes negara ini di Washington agar bisa dibantu saat memerlukan bantuan.

"Situasi di Amerika sangat tidak menentu akibat protes luas di negara ini," pungkasnya.

Filipina Menangguhkan Kerja Sama Militer dengan Amerika

Pemerintah Manila menangguhkan Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Washington, yang memungkinkan pasukan Filipina dan AS berlatih bersama dan melakukan misi kontraterorisme.

"Perjanjian Kunjungan Pasukan telah ditangguhkan atas instruksi presiden," kata Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin di akun Twitter-nya pada Selasa (2/6/2020) seperti dilansir AFP.

"Setelah Washington mengintervensi kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam perang memberantas narkoba, proses enam bulan pembatalan VFA dengan Amerika yang dimulai pada Februari 2020, telah ditangguhkan," tambahnya.

Duterte memerintahkan pembatalan VFA setelah AS mencabut visa ajudan dekatnya dan mantan kepala polisi Filipina, Ronald Dela Rosa.

Para pejabat AS tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa visa Dela Rosa dibatalkan, tetapi banyak yang berspekulasi itu karena keterlibatannya dalam perang keras Duterte terhadap narkoba. (PH)