Prancis; dari Klaim Hak Asasi Manusia hingga Represi

Pars Today – Surat kabar Guardian menulis, pemerintah Prancis memperlakukan siswa-siswa yang memprotes seperti "musuh dalam yang harus dilumpuhkan".

Deskripsi surat kabar Guardian ini menyingkap tabir kontradiksi serius dalam rekam jejak Paris, sebuah negara yang memproklamasikan dirinya sebagai tempat lahirnya hak asasi manusia dan pembela kebebasan, namun dalam menghadapi para remaja yang menuntut pendidikan yang lebih baik dan kesempatan yang setara, justru menggunakan pendekatan represif. Krisis Prancis kini bukan lagi sekadar krisis pendidikan, melainkan sebuah ujian bagi kredibilitas klaim hak asasi manusia sebuah negara yang alih-alih menjawab tuntutan generasi muda, justru mengubah para demonstran menjadi persoalan keamanan.

Guardian dengan menceritakan cedera fisik beberapa remaja, telah mengungkap dimensi benturan ini. Eden, 14 tahun, mengalami patah rahang dan kehilangan gigi-giginya akibat terkena granat gas air mata di wajahnya. Maël, 16 tahun, kehilangan penglihatan pada salah satu matanya, dan Evan, 15 tahun, kehilangan tangannya dalam ledakan yang terkait dengan granat kejut polisi. Ini bukanlah biaya yang seharusnya ditanggung para remaja untuk menuntut hak atas pendidikan. Laporan peristiwa-peristiwa ini mengajukan pertanyaan mendasar di hadapan pemerintah Prancis: Bagaimana mungkin berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi ketika menyangkut cedera berat yang dialami anak-anak yang memprotes, akuntabilitas justru dikesampingkan?

Kemarahan para siswa juga memiliki akar yang jelas. Berdasarkan laporan Guardian, pada tahun ajaran 2024 hingga 2025 lebih dari 20 juta jam pengajaran tidak tersedia di sekolah menengah negeri Prancis; angka yang setara dengan sekitar satu pelajaran dari setiap sepuluh pelajaran. Kekurangan guru, gedung-gedung yang rusak, fasilitas yang tidak memadai, dan ketidaksetaraan pendidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal, telah membatasi peluang pendidikan ribuan siswa. Ketika sekolah-sekolah tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling dasar, protes siswa tidak dapat semata-mata digambarkan sebagai kekacauan atau ancaman terhadap ketertiban umum. Protes ini adalah tuntutan akuntabilitas atas kinerja pemerintah.

Namun, Paris alih-alih mengelola krisis melalui dialog dan reformasi segera, justru bersandar pada instrumen keamanan. Menteri Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa ia tidak memerintahkan pasukan polisi untuk menahan diri. Guardian juga melaporkan bahwa hingga 8 Oktober, 6.877 orang telah ditahan dan sekitar 80 persen di antaranya adalah anak-anak. Statistik semacam ini di samping laporan-laporan tentang cedera berat pada remaja, melipatgandakan perlunya penyelidikan independen atas kinerja polisi. Pemerintah bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, tetapi tanggung jawab ini tidak boleh menjadi kedok untuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau pengabaian hak untuk memprotes.

Kontradiksi pemerintah Prancis justru terungkap tepat pada titik ini. Hak asasi manusia bagi Paris tidak bisa menjadi prinsip yang hanya berlaku dalam pidato-pidato diplomatik dan sikap terhadap negara lain. Standar yang sebenarnya adalah perilaku pemerintah terhadap warganya yang menantangnya di dalam batas-batas negaranya sendiri. Sebuah negara yang merumuskan protes remaja terhadap kekurangan guru dan fasilitas pendidikan dengan bahasa "musuh dalam", alih-alih menyelesaikan masalah, justru memperbesar jarak dengan masyarakat. Pendekatan semacam ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga mempertanyakan kredibilitas klaim hak asasi manusia Prancis.

Konsekuensi krisis ini tidak terbatas pada batas-batas Prancis. Protes serupa di Italia dan Belgia serta gerakan solidaritas di negara-negara Eropa lainnya menunjukkan bahwa ketidakpuasan generasi muda dapat melampaui batas-batas nasional. Tuntutannya tidak sama, tetapi kekurangan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan, krisis perumahan, dan kekhawatiran tentang masa depan ekonomi telah saling terkait di sebagian Eropa. Kesamaan waktu ini menjadi peringatan bagi pemerintah-pemerintah Eropa bahwa mengabaikan kebutuhan generasi muda dapat mengubah ketidakpuasan yang tersebar menjadi krisis yang lebih luas tentang efektivitas sistem politik dan prioritas ekonomi.

Prancis berada di pusat ujian ini. Pemerintah menghadapi utang publik yang tinggi dan keterbatasan anggaran, tetapi kenyataan ini tidak membuat pilihan-pilihan ekonominya kebal terhadap pertanyaan dan kritik. Guardian merujuk pada sebuah usulan yang menurutnya reformasi perpajakan dapat menyediakan sumber daya lebih besar untuk pendidikan. Oleh karena itu, perselisihan ini bukan hanya tentang kekurangan sumber daya; tetapi juga tentang prioritas pemerintah dan cara distribusi belanja publik. Ketika sekolah-sekolah menderita kekurangan guru dan para siswa turun ke jalan menuntut fasilitas, Paris harus menjelaskan mengapa respons keamanan lebih diutamakan daripada reformasi pendidikan.

Krisis Prancis kini melampaui perselisihan domestik, telah menjadi ujian bagi kredibilitas hak asasi manusia Eropa. Pemerintah Prancis tidak dapat dengan bersandar pada rekam jejak historisnya dalam membela hak asasi manusia, melarikan diri dari akuntabilitas atas kinerja polisi hari ini dan kondisi sekolah-sekolahnya. Represi tidak menggantikan kekurangan guru; penahanan tidak menghilangkan ketidaksetaraan pendidikan, dan ancaman tidak mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Prancis, jika mengklaim membela hak asasi manusia, harus menghormati hak-hak siswa-siswanya sendiri sebelum menasihati orang lain. Jika tidak, jurang antara klaim-klaim Paris dan realitas jalanan Prancis akan berubah menjadi persoalan yang melampaui kredibilitas satu pemerintah dan menjadi tantangan bagi kredibilitas demokrasi Eropa. (MF)