Dinamika Asia Tenggara, 3 Oktober 2020

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai pernyataan PM Malaysia menyerukan yang pemulihan kredibilitas PBB.

Selain itu, Mahathir mengumumkan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu 2023, Indonesia memasuki zona resesi, dan Singapura mengzinkan kedatangan turis Australia dan Vietnam.

Malaysia Minta Kredibilitas PBB Dipulihkan

Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dan harus dipulihkan untuk membangun masa depan.

Hal itu disampaikan dalam pidato virtual untuk sidang tahunan Majelis Umum PBB, seperti dikutip IRNA, Sabtu (26/9/2020).

"Ini dapat dilakukan jika anggota PBB menemukan keberanian moral dan kemauan politik untuk melakukan apa yang benar," imbuh Muhyiddin.

Dia menyinggung isu-isu tentang Palestina dan Muslim Rohingya sebagai dua contoh nyata mengapa PBB yang lebih kuat dan lebih baik diperlukan.

PM Malaysia juga menekankan pentingnya mereformasi PBB demi mewujudkan keadilan bagi negara-negara, dan mengkritik penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan.

Dia menambahkan bahwa untuk mencapai perdamaian abadi di Asia Barat, rezim Zionis Israel harus melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Di bagian lain, Muhyiddin memperingatkan bahwa jika wabah virus Corona terus berlanjut, maka ada potensi menguatnya kelompok-kelompok teroris.

Mahathir Umumkan Tidak akan Calonkan Diri dalam Pemilu 2023

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan tidak akan ikut serta dalam pemilihan umum mendatang, karena pertimbangan usia yang sudah menginjak 98 tahun.

Situs Bernama melaporkan, Mahathir memilih untuk memberikan nasihat dan berbagi pengalaman dengan anggota partainya, Parti Pejuang Tanah Air (Pejuang) dari pada mencalonkan diri kembali pada tahun 2023.

Ditanya wartawan apakah ada kebutuhan untuk membubarkan parlemen untuk pemilihan umum yang akan diadakan setelah perkembangan politik terbaru di negara itu, Mahathir mengungkapkan bahwa situasi pandemi Covid-19 berisiko terhadap rencana tersebut.

“Dalam keadaan normal bisa (dibubarkan), karena pemilu memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang menjadi pemegang kendali pemerintahan. Namun saat ini negara sedang menghadapi masalah Covid-19 yang menyebabkan biaya penyelenggaraan pemilu semakin tinggi dan juga memicu semakin banyak masyarakat terpapar penyebaran virus Corona," tegasnya.

Indonesia Masuki Zona Resesi

Sinyal pertanda ekonomi Indonesia masuk ke zona resesi semakin kencang. Dalam hitungan hari atau kurang dari sepekan menuju akhir September 2020 (kuartal III), pemerintah akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan kembali negatif atau terkontraksi, maka Indonesia resmi menyusul sejumlah negara yang telah lebih dulu masuk jurang resesi. Pasalnya, pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32 persen secara tahunan.

Pertumbuhan ekonomi tidak negatif di tengah pandemi COVID-19 sangat sulit dibendung. Dampak dari pandemi ini juga telah "menginfeksi " ekonomi ratusan negara di dunia.

Arah bahwa ekonomi Indonesia masuk resesi, dilontarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 berada di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen. Angka tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi awalnya, yakni sebesar minus 2,1 persen hingga 0 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen, revisi dari sebelumnya 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi akan masuk resesi, juga disebutkan oleh sejumlah ekonom.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi 2-4 persen.

Resesi tidak terelakkan karena dalam situasi pandemi ini sangat sulit untuk mendorong konsumsi dan investasi kembali ke arah normal.

Saat ini yang penting bagaimana menanggulangi pandemi, menangani kesehatan masyarakat, ekonomi, dan dunia usaha, bisa bergerak meski terbatas.

Momok resesi, juga diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad dengan prediksi pertumbuhan ekonomi minus 1,3-1,7 persen.

Daya beli masyarakat harus ditingkatkan demikian juga konsumsi rumah tangga, dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai ke masyarakat yang ujungnya bisa memberi kontribusi kepada perekonomian.

Singapura Izinkan Kedatangan Turis Australia dan Vietnam

Singapura berencana mencabut larangan dan memperbolehkan turis asal Australia (selain negara bagian Victoria) dan Vietnam untuk memasuki negara mereka mulai 8 Oktober 2020.

Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) mengatakan bahwa kedua negara dianggap memiliki sistem pengawasan kesehatan masyarakat yang komprehensif. Disamping itu, kedua negara juga telah berhasil mengendalikan penyebaran virus corona sehingga memperkecil kemungkinan adanya kasus impor.

Keputusan untuk membuka kembali kedatangan turis mengacu pada catatan bahwa Vietnam tidak memiliki kasus penularan lokal corona dalam 28 hari terakhir. Sementara Australia (minus negara bagian Victoria) memiliki tingkat penularan virus yang rendah yakni sebesar 0,02 kasus per 100 ribu orang.

Keputusan untuk membuka kembali kedatangan turis mengacu pada catatan bahwa Vietnam tidak memiliki kasus penularan lokal corona dalam 28 hari terakhir. Sementara Australia (minus negara bagian Victoria) memiliki tingkat penularan virus yang rendah yakni sebesar 0,02 kasus per 100 ribu orang.

Strait Times melaporkan nantinya turis dari Australia dan Vietnam diminta untuk mengajukan Air Travel Pass, izin masuk Singapura. Skema Air Travel Pass memungkinkan semua bentuk perjalanan jangka pendek, termasuk untuk keperluan berlibur. Skema ini berbeda dengan jalur perjalanan antar negara, yang umumnya hanya untuk keperluan bisnis dan perjalanan resmi.(PH)