-
Velayati: Iran-Malaysia Bisa Perluas Kerjasama di semua Bidang
Jul 21, 2016 14:18Ketua Pusat Riset Strategis Dewan Penentu Kebijakan Negara Republik Islam Iran mengatakan, Republik Islam dan Malaysia bisa memperluas kerjasama di berbagai bidang terutama ekonomi dan perdagangan.
-
Tanpa Inggris, AS Tetap Bicarakan TTIP dengan Eropa
Jun 25, 2016 05:55Negosiator senior perdagangan Amerika mengatakan, perundingan terkait Kemitraan Perdagangan dan Investasi Trans-Atlantik (TTIP) dengan Uni Eropa akan tetap berlanjut meskipun rakyat Inggris memilih keluar dari organisasi tersebut.
-
Menteri Intelijen Iran Jamin Keamanan Investor Asing
Jun 13, 2016 05:08Menteri Intelijen Iran Sayid Mahmoud Alavi, menggarisbawahi keamanan penuh di Iran dan mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di Iran.
-
Rouhani: JCPOA dan Pemilu, Hasil dari Tekad Bangsa
May 30, 2016 21:53Presiden Republik Islam Iran, menilai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan pelaksanaan pemilu di Iran sebagai hasil dari tekad bangsanya.
-
Turki Investasi 700 Juta Dolar di Iran
May 30, 2016 13:46Kepala staf pimpinan salah satu perusahaan medis Turki mengabarkan investasi senilai 700 juta dolar AS perusahaan ini di bidang pembangunan rumah sakit di kota Tehran dan Kerman, Iran.
-
Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Sentuh Titik Terendah
May 13, 2016 11:55Pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat ke level terendah dalam lebih dari enam tahun selama tiga bulan pertama tahun 2016.
-
Malaysia akan Investasi Besar-besaran di Afghanistan
Apr 15, 2016 14:18Sektor swasta Malaysia siap untuk menanamkan investasi besar-besaran di Afghansitan.
-
Jahangiri: Iran Harus Lindungi Pangsa Pasar Minyaknya di Dunia
Feb 13, 2016 13:01Wakil pertama Presiden Iran mendesak upaya menjaga pangsa pasar minyak Iran di level internasional.
-
Paket Kebijakan X, Liberalisasi Ekonomi
Feb 13, 2016 08:03Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid X yang membuka luas investasi asing menguasai 100 persen sejumlah bidang usaha di Indonesia. Dalam paket tersebut, pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).