-
Memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia
Sep 28, 2021 07:03Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day diperingati dunia internasional setiap 28 September. Hak ini juga diakui dalam konstitusi Indonesia.
-
Tekanan Semakin Kuat, Biden Perintah untuk Merilis Dokumen Insiden 9/11
Sep 05, 2021 03:21Presiden AS Joe Biden telah mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan perintah eksekutif untuk meninjau dokumen yang terkait dengan 9/11 untuk mengakhiri kerahasiaan.
-
Aljazair Mengecam Uni Afrika karena Memberikan Status Peninjau Israel
Aug 11, 2021 03:44Menteri Luar Negeri Aljazair mengecam Uni Afrika karena memberikan Israel status pengamat tanpa berkonsultasi dengan negara-negara anggotanya.
-
Tantangan Bernama Hak Suara di Amerika Serikat
Jul 15, 2021 04:31Kancah politik Amerika Serikat akhir-akhir ini telah menjadi pertarungan sengit antara pendukung pelonggaran undang-undang pemilu dan pendukung pengetatan undang-undang pemilu.
-
Reformasi Perpajakan dengan SIN
May 29, 2021 06:56Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengingatkan optimalisasi penerimaan negara bisa dilaksanakan dengan memperkuat program Single Identification Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal Perpajakan.
-
Data BPJS Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Segera Disahkan
May 24, 2021 06:36Penelusuran terhadap dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan terus berlanjut. Buntut dari masalah tersebut, direksi BPJS Kesehatan dipanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari investigasi yang lebih mendalam.
-
Upaya Menghentikan Tumbuhnya Kebencian Rasial di Amerika Serikat
May 23, 2021 05:12Menyusul eskalasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat setelah merebaknya virus Corona, anggota Kongres mengesahkan rancangan undang-undang untuk memerangi kejahatan rasial terhadap warga keturunan Asia yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, sehingga resmi menjadi undang-undang.
-
Parlemen Jerman Menyetujui RUU yang Melarang Jilbab bagi Pegawai Pemerintah
May 11, 2021 05:03Majelis Tinggi Jerman (Bundesrat) telah mengeluarkan undang-undang yang melarang pemakaian jilbab bagi pegawai pemerintah dan polisi. Menurut peraturan tersebut, dilarang memakai simbol ideologis atau agama di tempat kerja. Meskipun keputusan ini bersifat umum dan tidak merujuk pada pemeluk agama tertentu, dalam praktiknya ketajaman UU itu ditujukan kepada aktivis wanita Muslim di pemerintahan Jerman.
-
MAPIM Malaysia Kutuk Pengesahan UU Diskriminasi Muslim di Prancis
Apr 15, 2021 05:58Kelompok Muslim Malaysia mengutuk pengesahan Rancangan Undang-Undang kontroversial di Prancis yang melakukan diskriminasi kepada umat Islam.
-
Malaysia Terbitkan Undang-Undang Berita Palsu
Mar 12, 2021 18:06Pemerintah darurat Malaysia menerbitkan Undang-Undang Berita Palsu di bawah Ordinan Darurat untuk menangani berita tidak benar tentang COVID-19 dan Proklamasi Darurat.