Apakah Skenario Ketidakamanan di Irak Memasuki Babak Baru?
Gubernur Karbala mengumumkan pada hari Rabu (11/08/2021) terkait penangkapan pelaku pembunuhan Abir Salim, Wali Kota Karbala.
Wali Kota Karbala, Abir Salim bersama dengan dua pejabat pemerintah daerah Karbala hari Selasa (10/8/2021), ditembak beberapa orang tak dikenal saat mengunjungi daerah al-Moallemchi. Wali Kota Karbala meninggal dunia setelah dipindahkan ke rumah sakit Imam Husein as di kota ini.
Aksi teror terhadap Wali Kota Karbala mengikuti serangkaian perkembangan keamanan yang baru-baru ini meningkat di Irak. Salah satu laporan terpenting tentang terjadinya berbagai peristiwa semacam itu di Irak yang patut dicatat adalah "elemen waktu".
- Baca juga: Pelaku Teror Wali Kota Karbala Ditangkap
Dalam hal ini, harus dikatakan bahwa dalam waktu dekat, Irak akan mengadakan konferensi dengan partisipasi para kepala dan pejabat negara-negara kawasan, seperti Arab Saudi, Iran, Turki, UEA, Qatar, Mesir dan Yordania. Tujuan dari penyelenggaraan konferensi ini yang telah diumumkan adalah untuk mencapai tujuan bersama regional.
Tentu saja, ada laporan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan menghadiri konferensi Baghdad. Dengan mencermati masalah ini, salah satu masalah yang paling diperdebatkan di Irak akhir-akhir ini adalah perlunya pasukan pendudukan AS untuk keluar dari Irak.
Sesuai dengan apa yang disahkan parlemen negara ini pada 3 Januari 2020 yang mengharuskan pemerintah saat itu, Adel Abdul-Mahdi, untuk mengimplementasikan resolusi ini, tetapi sejauh ini belum dilaksanakan. Sementara kelompok dan partai politik Irak terus menekankan perlunya implementasi resolusi ini.
Gubernur Karbala mengumumkan pada hari Rabu (11/08/2021) terkait penangkapan pelaku pembunuhan Abir Salim, Walikota Karbala.
Sejak itu, perkembangan keamanan di Irak semakin intensif, terutama menjelang pemilihan umum legislatif (10 Oktober).
Selama kunjungan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi baru-baru ini ke Washington, Presiden AS Joe Biden berbicara tentang akhir dari "misi militer" Amerika di Irak. Biden mengumumkan bahwa pasukan AS akan meninggalkan Irak pada akhir tahun 2021.
Namun dari apa yang diucapkannya, Biden tidak berbicara tentang keharusan semua warga Amerika meninggalkan Irak. Dia hanya berbicara tentang "penarikan pasukan Amerika", yang berarti bahwa semua orang Amerika, seperti pegawai perusahaan dan kontraktor Amerika tidak akan meninggalkan negara ini.
Oleh karena itu, tampaknya Amerika Serikat berusaha mempertahankan kehadiran pasukannya di Irak dengan cara apa pun. Dengan alasan ini, AS akan memanfaatkan perkembangan keamanan di negara ini untuk melanjutkan kehadiran pasukannya. Sebagai hasil dari perkembangan keamanan tersebut dapat ditafsirkan untuk mendukung kehadiran terus pasukan Amerika di negara ini.
Selain itu, menurut banyak ahli dan analis politik, dengan semakin dekatnya pemilihan umum parlemen di Irak, insiden seperti itu cenderung meningkat.
Karena pemerintah Irak sekarang berada di bawah tekanan dari kelompok dan arus politik di Irak untuk melaksanakan resolusi parlemen, dan Amerika Serikat berusaha untuk mengurangi tekanan pada pemerintah Irak dengan membuat Irak tidak aman dan menunjukkan lingkungan keamanan sedemikian rupa sehingga kehadiran pasukannya terus berlanjut.
Di sisi lain, dengan meningkatnya insiden keamanan seperti itu, disiapkan dasar tuduhan terhadap beberapa kelompok nasional negara ini, kelompok yang menjadi penyebab utama kekalahan teroris di negara ini, dan tujuan dari tuduhan tersebut adalah untuk menciptakan suasana ketidakamanan dan kecemasan, yaitu membawa orang turun ke jalan dan dengan demikian mereka mencapai tujuan yang diinginkan.
