Transformasi Asia Barat, 5 Februari 2022

Perkembangan di negara-negara Asia Barat pekan ini diwarnai sejumlah isu di antaranya, Menlu Irak Minta Perundingan Iran dan Saudi Dilanjutkan.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, MBS Perintahkan Penangkapan Ratusan Pejabat Saudi, Pemerintah Saudi Kembali Tangkap Ulama Syiah, UEA Minta Bantuan Israel untuk Tangkal Serangan Yaman, Oman Tolak Sebut Ansarullah Yaman Teroris, Ketua Parlemen Lebanon: Senjata Perlawanan Penting Hadapi Rezim Zionis, Angkatan Bersenjata Lebanon Tolak Bantuan Militer Rezim Zionis, Hamas Sampaikan Terima Kasih Kepada Iran dan Hizbullah, Al-Wefaq: Perjanjian Bahrain dan Rezim Zionis Ilegal ! Hussein Al Ezzi: Berlanjutnya Blokade Yaman Tak Untungkan Siapa pun.

Menlu Irak Minta Perundingan Iran dan Saudi Dilanjutkan

Menteri Luar Negeri Irak dalam pembicaraan dengan sejawatanya dari Iran, menekankan berlanjutnya perundingan Iran dan Arab Saudi.

Menlu Irak Fuad Hussein, dalam pembicaraan telepon dengan Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian, Kamis (3/2/2022) membahas masalah bilateral dua negara, masalah regional dan internasional.

Dalam kesempatan itu, Menlu Irak selain membicarakan Perundingan Wina, juga menekankan pentingnya melanjutkan perundingan Iran-Saudi, dan dampaknya bagi pengokohan stasbilitas serta keamanan seluruh kawasan.

Menlu Irak dan Iran sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan kerja sama dua negara dalam rangka memajukan kepentingan dua negara, dan seluruh negara serta masyarakat kawasan.

Fuad Hussein dan Abdollahian juga menekankan urgensi upaya mengakhiri perang di Yaman, yang selama ini telah menjadi sumber ketidakamanan dan instabilitas di seluruh kawasan.

MBS Perintahkan Penangkapan Ratusan Pejabat Saudi

Ratusan pejabat, termasuk pegawai kementerian pertahanan dan dalam negeri Arab Saudi ditangkap dengan tuduhan korupsi.

Russia Today melaporkan, isu merebaknya korupsi di jajaran pejabat pemerintah Arab Saudi mendorong Putra Mahkota Salman bin Abdulaziz hari Selasa (1/2/2022) memerintahkan penangkapan ratusan pangeran dan pejabat serta mantan pejabat negara Arab ini.

Lembaga Anti-Korupsi Arab Saudi yang dibentuk tahun 2016 dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu mengatakan 634 terdakwa telah diselidiki dalam kasus administratif dan pidana, dan 234 warga telah ditangkap.

Para tahanan termasuk staf dari Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Garda Nasional, Luar Negeri, Kesehatan, Kehakiman, Urusan Perkotaan dan Pedesaan, Perumahan dan Pendidikan Arab Saudi.

"Orang-orang ini telah ditangkap atas tuduhan penyuapan, penyalahgunaan jabatan dan penipuan," kata pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi Arab Saudi.

Lembaga ini mengklaim langkah terbaru dilakukan untuk melindungi properti publik dengan menjalankan penindakan kasus korupsi keuangan dan administrasi. Tapi sejumlah kalangan menilai langkah ini dilakukan demi menekan kelompok oposisi di tubuh pemerintahan Arab Saudi.

Pemerintah Saudi Kembali Tangkap Ulama Syiah

Aparat keamanan Arab Saudi menangkap seorang ulama Syiah terkemuka negara itu, Syeikh Kazem Al Omari, dan menjatuhkan vonis delapan tahun kurungan penjara atas ulama lain, Syeikh Abdul Latif Al Nasser.

Syeikh Kazem Al Omari yang merupakan ulama Syiah terkemuka Saudi, dan putra almarhum Syeikh Mohammad Al Omari, wakil Ayatullah Ali Sistani, Selasa (1/2/2022) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di kota Madinah.

Sampai sekarang tidak jelas apa alasan aparat keamanan Saudi menangkap Syeikh Kazem Al Omari, dan instansi pemerintah Saudi juga tidak memberikan penjelasan terkait masalah ini.

Sementara Syeikh Abdul Latif Al Nasser yang ditangkap pada Juni 2019, hari ini dijatuhi vonis hukuman penjara delapan tahun oleh pengadilan Saudi.

Syeikh Abdul Latif Al Nasser ditangkap aparat keamanan Saudi ketika tengah di perjalanan menuju ke Bahrain, dan sekarang, setelah lebih dari 2,5 tahun baru diputuskan vonisnya.

Penindasan terhadap warga Syiah di Saudi selalu terjadi, namun di masa Putra Mahkota Mohammed bin Salman, warga Syiah sangat ditekan. Beberapa bulan lalu minimal empat pemuda Syiah Saudi dihukum mati karena dituduh berunjuk rasa menentang kebijakan rezim Al Saud.

UEA Minta Bantuan Israel untuk Tangkal Serangan Yaman

Media Amerika, Axios menyatakan Uni Emirat Arab (UEA) telah menyampaikan kebutuhannya di bidang pertahanan rudal dan teknologi kontra-drone kepada Israel.

Axios melaporkan pada hari Rabu (2/2/2022) bahwa sebuah delegasi dari kementerian perang rezim Zionis berkunjung ke Abu Dhabi untuk membahas kemungkinan bantuan pertahanan dan intelijen menyusul serangan Yaman baru-baru ini.

Serangan rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan Yaman telah mengguncang UEA dan membuatnya mencari cara untuk meningkatkan pertahanannya dari serangan di masa depan.

Di Abu Dhabi, pejabat rezim Zionis bertemu dengan pejabat militer UEA, yang mengatakan negara Arab di Teluk Persia ini membutuhkan bantuan pertahanan rudal dan teknologi kontra-drone.

Rezim Zionis dilaporkan akan segera membahas permintaan bantuan oleh UEA.

Menurut media-media Israel, rezim Tel Aviv merasa takut bahwa serangan rudal dan drone Yaman ke UEA merupakan sebuah latihan untuk menyerang Israel.

Pada 31 Januari lalu, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan, Operasi Badai Yaman 3 melibatkan rudal balistik Zolfaghar dan drone Samad-3 untuk menargetkan kota Abu Dhabi dan Dubai.

"Negara "kecil" UEA – sebagai kaki tangan rezim Zionis – akan menyaksikan ketidakamanan di Abu Dhabi dan Dubai selama terus melakukan agresi terhadap rakyat Yaman," tegasnya.

Angkatan Bersenjata Yaman sebelumnya telah meluncurkan serangan rudal dan drone ke Abu Dhabi dan Dubai dalam Operasi Badai Yaman 1 dan Operasi Badai Yaman 2.

Oman Tolak Sebut Ansarullah Yaman Teroris

Menteri Luar Negeri Oman menanggapi upaya Amerika Serikat memasukan kembali Ansarullah Yaman ke daftar organisasi teroris, dan mengatakan bahwa langkah tersebut akan melemahkan upaya politik.

Sayyid Badr Albusaidi, Rabu (2/2/2022) dalam wawancara dengan Al Monitor mengatakan, mengembalikan Ansarullah ke daftar organisasi teroris akan melemahkan upaya politik.

Ia menambahkan, "Akan menguntungkan semua pihak jika kita berada dalam situasi tenang, dan atmosfir gencatan senjata tentu akan mengerahkan energinya untuk menciptakan strategi melalui dialog dan perundingan."

Menurut Menlu Oman, kenyataannya ada kebutuhan mendesak atas sebuah pandangan yang berasaskan gencatan senjata di seluruh Yaman, yang membuka kesempatan kepada Yaman dan seluruh pihak bertikai di Yaman, bahkan bagi seluruh sahabat negara ini untuk memulai tugas memulihkan kerusakan-kerusakan kemanusiaan yang tidak bisa diprediksi.

Sayyid Badr Albusaidi menegaskan, "Houthi merupakan bagian penting dari solusi akhir, dan harus dilibatkan. Mereka harus diakui secara resmi sebagai salah satu unsur penting, sebagaimana juga pihak lain di Yaman, karena kami ingin mereka menjadi bagian dari solusi ini."

Ketua Parlemen Lebanon: Senjata Perlawanan Penting Hadapi Rezim Zionis

Ketua parlemen Lebanon menyebut perlawanan dan senjatanya adalah kebutuhan nasional untuk menghentikan keserakahan rezim Zionis.

Al-Arabi Al-Jadeed melaporkan, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri hari Jumat (4/2/2022) mengatakan bahwa senjata perlawanan adalah hasil dari pendudukan Israel dan Lebanon membutuhkan perlawanan selama salah satu wilayahnya berada di bawah pendudukan Israel.

Berri menyambut baik setiap langkah untuk membawa negara-negara Arab lebih dekat satu sama lain. Tapi jalan ini tidak mungkin dicapai, kecuali dengan kembalinya Suriah ke Liga Arab dan kembalinya orang-orang Arab ke Suriah.

Ketua parlemen Lebanon dalam statemennya juga mengungkapkan masalah pemilu legislatif Lebanon, dan tidak akan membiarkan satu menit pun terjadi penundaan dalam pemilihan.

Nabih Berri menekankan bahwa pemilu adalah titik balik penting bagi Lebanon, dan rakyat negara ini harus memutuskan dalam pemilu  kali ini mengenai masa depan negaranya, dan upaya untuk memulihkan kondisi Lebanon.

Pemilu legislatif Lebanon akan diadakan pada 27 Maret 2022.

Angkatan Bersenjata Lebanon Tolak Bantuan Militer Rezim Zionis

Media-media rezim Zionis Israel merespon statemen Menteri Perang rezim ini, dan mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Lebanon menolak bantuan militer Israel.

Sebelumnya Menteri Perang Israel, Benny Gantz menyampaikan pernyataan tentang bantuan rezim itu untuk militer Lebanon, dan ini mengejutkan banyak pihak.

Kanal 12 televisi Israel, seperti dikutip Al Mayadeen, Rabu (2/2/2022) melaporkan, "Benny Gantz baru-baru ini dalam pidatonya mengumumkan bahwa Israel melalui UNIFIL, memberikan empat usulan untuk membantu militer Lebanon."

Ditambahkannya, "Akan tetapi sejauh yang kami tahu, Angkatan Bersenjata Lebanon menolak usulan-usulan bantuan Israel ini."

Salah seorang pengamat politik Israel kepada Kanal 12 mengatakan, "Masalahnya benar-benar aneh, kami tengah berusaha memahami apa sebenarnya bantuan yang dimaksud Benny Gantz itu."

Menurutnya, jika usulan-usulan itu memang ada, maka hal ini akan menjadi aneh dan tanpa koordinasi, mengingat hubungan militer Lebanon dengan Hizbullah.

Sebelumnya Israel menetapkan syarat yang anti-Hizbullah, terkait rencana bantuan Amerika Serikat ke militer Lebanon.

Hamas Sampaikan Terima Kasih Kepada Iran dan Hizbullah

Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas kembali menyampaikan terima kasih kepada Republik Islam Iran dan Hizbullah Lebanon atas dukungannya terhadap rakyat dan perlawanan Palestina.

Sami Abu Zuhri, anggota senior Hamas hari Kamis (3/2/2022) mengungkapkan apresiasi tinggi atas dukungan Republik Islam Iran dan Hizbullah Lebanon terhadap Palestina, dan menegaskan rezim Zionis sebagai musuh bersama umat Islam.

"Hal yang membedakan antara Republik Islam Iran dengan negara lain adalah dukungan tegasnya terhadap perjuangan Palestina," ujar Abu Zuhri.

Kelompok-kelompok Palestina, termasuk Hamas telah berulang kali mengakui bantuan Republik Islam Iran dan Hizbullah di Lebanon kepada rakyat Palestina yang tertindas.

Pejabat Iran dan Hizbullah Lebanon selalu menekankan bahwa poros perlawanan berdiri di samping rakyat Palestina dan perlawanan heroik di Jalur Gaza.

Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas menyatakan bahwa Republik Islam Iran selalu mendukung rakyat Palestina dan kelompok perlawanan.

Ditegaskannya, Iran telah memainkan peran kunci dalam memperkokoh kekuatan Hamas saat ini.

Al-Wefaq: Perjanjian Bahrain dan Rezim Zionis Ilegal !

Komunitas Al-Wefaq Bahrain menilai setiap perjanjian keamanan atau militer antara rezim Al-Khalifa dan rezim Zionis tidak sah secara hukum.

Komunitas Al-Wefaq Bahrain dalam statemen yang dikeluarkan hari Jumat (4/2/2022) melaporkan bahwa rezim Al-Khalifa sedang dalam krisis dan tidak memiliki wewenang untuk mewakili perjanjian semacam itu atas nama rakyat Bahrain, sebab posisi rakyat Bahrain senantiasa tegas dalam menentang perilaku yang bertentangan dengan kedaulatan nasional tersebut.

"Kedatangan Menteri Zionis ke Bahrain merupakan pelanggaran terhadap garis merah, dan tujuan kunjungan yang berlangsung tanpa pengumuman sebelumnya ini untuk mencegah protes dan demonstrasi serta penentangan publik terhadap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

Menteri Perang Israel Benny Gantz menandatangani perjanjian keamanan dengan timpalannya dari Bahrain, Abdullah bin Hassan al-Nuaimi pada hari Kamis.

Kesepakatan yang ditandatangani sejak dicapai kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak pada 11 September 2020, akan meningkatkan kerja sama keamanan strategis antara Bahrain dan Tel Aviv.

Pada September 2020, Bahrain, melalui mediasi pemerintah AS saat itu yang dipimpin oleh Donald Trump, menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Zionis yang disebut  Perjanjian Abraham  dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Sheikh Issa Qassem, pemimpin Syiah Bahrain berulang kali menyatakan bahwa kompromi dengan rezim Zionis, adalah perang politik rezim Bahrain terhadap rakyatnya sendiri.

Rakyat Bahrain telah berulang kali memprotes normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, yang ditunjukkan dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran.

Protes jalanan rakyat Bahrain adalah peringatan bagi rezim dan penguasa Arab lainnya bahwa Palestina terus memiliki tempat khusus dalam opini publik dunia Arab.

Hussein Al Ezzi: Berlanjutnya Blokade Yaman Tak Untungkan Siapa pun

Deputi Menteri Luar Negeri Pemerintah Penyelamatan Yaman memperingatkan Koalisi Arab Saudi-Uni Emirat Arab terkait langkah berikutnya Sanaa dan mengatakan, berlanjutnya blokade Yaman tidak menguntungkan siapa pun.

Hussein Al Ezzi, Kamis (3/2/2022) di akun Twitternya menulis, "Berlanjutnya blokade Yaman oleh Koalisi Saudi adalah langkah yang berbahaya dan tidak cerdas."

Deputi Menlu Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman menekankan pentingnya mengakhiri blokade negara itu, dan meminta semua pihak menerima ide-ide konstruktif Yaman untuk perdamaian.

Ia menambahkan, blokade ini tidak diragukan akan membawa dampak-dampak yang tidak menguntungkan bagi siapa pun.

Sebelumnya anggota Biro Politik Ansarullah Yaman, Mohammad Al Bukhaiti memperingatkan UEA untuk menghentikan ketegangan dengan Yaman, jika tidak maka Yaman akan menyerang hingga ke dalam wilayah negara itu.

Bantah Bennett, Militer Zionis Sebut Sistem Pertahanan Laser Belum Siap

Sumber keamanan rezim Zionis membantah klaim perdana menterinya sendiri bahwa sistem pertahanan laser akan siap tahun depan.

Perdana Menteri Rezim Zionis, Naftali Bennett pada konferensi keamanan INSS di Tel Aviv mengkalim bahwa militer Israel akan memperkenalkan sistem pertahanan berbasis laser tahun depan menghadapi ancaman peningkatan serangan roket, rudal dan drone Hamas.

Saluran tujuh televisi rezim Zionis dan media berbahasa Ibrani lainnya hari Rabu (2/2/2022) mengutip berbagai sumber keamanan Israel melaporkan bahwa sistem laser tidak akan siap dalam waktu satu tahun ke depan,  dan saat ini masih tahap rancangan.

Pejabat tinggi militer Israel mengungkapkan keterkejutan atas klaim Naftali Bennett dalam hal ini, karena sistem pertahanan laser akan memakan waktu antara dua dan tiga tahun ke depan untuk beroperasi.

Bennett mengungkapkan bahwa kementerian perang rezim Zionis akan memproduksi tiga versi sistem baru pertahanan laser bekerja sama dengan perusahaan militer dan pertahanan Elbit Systems dan Rafael.

Perdana Menteri Israel mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa rezim Zionis berinvestasi dalam pengembangan rudal, laser, dan kemampuan siber.

Langkah itu dilakukan ketika para pemimpin rezim Zionis telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang peningkatan kemampuan gerakan perlawanan Palestina dan Hizbullah di Lebanon.