Ikhwanul Muslimin dan Represi Politik di UEA
Menyusul kesepakatan Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) mengenai ilegalnya aktivitas kelompok Ikhawanul Muslimin di negara-negara anggota, Amir Uni Emirat Arab (UEA) kembali menjebloskan aktivis Ikhwanul Muslimin ke dalam penjara.
Pengadilan Uni Emirat Arab hari Selasa (14/6) mengeluarkan vonis penjara bagi 19 orang warga negara ini dan warga Yaman, hanya karena mereka dituding menjadi anggota Ikhwanul Muslimin.
Pengadilan UEA menegaskan, Abu Dhabi seperti anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Persia) lainnya akan mencegah masuknya pengaruh aktivitas anggota Ikhawanul Muslimin di negara ini.
Pada saat yang sama faksi-faksi politik di Emirat mengkhawatirkan meningkatnya penangkapan terhadap aktivis politik di negara ini dengan alasan keterlibatan mereka dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Mereka menilai penerapan aturan ini memberangus aktivitas politik di negara ini.
Selain Uni Emirat Arab, pemerintah Kuwait dan Yordania juga meningkatkan tekanan terhadap anggota Ikhwanul Muslimin di negaranya.
Sejak Mohammmad Mursi dikudeta dari jabatannya sebagai presiden Mesir, enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia hingga kini menangkap, dan memenjarakan ratusan orang yang dianggap menjadi anggota, maupun bekerja sama dengan Ikwanul Muslimin.
Di Mesir sendiri, Aktivitas Ikhwanul Muslimin dilarang. Bahkan para pemimpin dan anggota kelompok Islam ini ditangkap, dipenjara dan divonis hukuman mati.
Pasca El-Sisi naik menggantikan Mursi melalui kudeta militer, pelarangan aktivitas Ikhwanul Muslimin tidak hanya terjadi di Mesir saja, tapi menyebar hingga negara-negara Arab, terutama di kawasan Teluk Persia.
Kini, Ikhwanul Muslimin bukan saja dibubarkan di negaranya sendiri, tapi menjadi hantu bagi negara-negara Arab yang khawatir pengaruh kelompok Islam ini menyebar di negaranya. Kebijakan penangkapan, dan pemenjaraan anggota kelompok ini di sejumlah negara Arab teluk Persia sebagai bagian dari bentuk kekhawatiran tersebut.(PH)
