Transformasi Asia Barat, 23 Juli 2022

Sejumlah isu penting di berbagai bidang mewarnai perkembangan Asia Barat dalam sepekan terakhir, di antaranya adalah perkembangan hubungan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan seraya menjelaskan bahwa di Sidang Jeddah tidak dibahas isu pembentukan NATO Arab, menekankan bahwa Riyadh ingin menjalin hubungan yang normal dengan Tehran.

Sidang "Keamanan dan Pembangunan Jeddah" digelar Sabtu (16/7/2022) dengan dihadiri Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin negara-negara Arab Saudi, Irak, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, putra mahkota Kuwait dan deputi perdana menteri Oman.

Menurut laporan Iran Press, Faisal bin Farhan di pidatonya menambahkan, Arab Saudi tetap mengulurkan tangannya kepada Iran, dan Riyadh ingin menjalin hubungan normal dengan Tehran.

Menlu Arab Saudi juga mengatakan bahwa perundingan dengan Iran positif, tapi sampai saat ini belum sampai pada tujuan dan kami berharap di masa depan akan menyaksikan perkembangan.

"Solusi diplomatik adalah solusi terbaik dan tunggal untuk berinteraksi dengan Republik Islam Iran," papar Bin Farhan.

Ia juga menandaskan, "Baik di Sidang Jeddah atau sebelumnya tidak pernah dibahas isu kerja sama militer atau teknis dengan Israel."

Menlu Arab Saudi menjelaskan, "Tidak ada yang namanya NATO Arab, dan Saya tidak tahu dari mana nama ini muncul, dan masalah ini juga tidak dibahas di Sidang Jeddah."

MBS Sindir Biden: AS Lakukan Banyak Kesalahan di Irak

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman di pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden mengatakan, Washington melakukan banyak kesalahan termasuk perang Irak.

Joe Biden Jumat (15/7/2022) tiba di Arab Saudi. Biden tiba di Arab Saudi dan bertemu dengan Mohammad bin Salman (MBS) ketika sebelumnya berulang kali mengkritik pembunuhan keji Jamal Khashoggi. Ia juga bertanya kepada MBS mengenai pembunuhan Khashoggi. Jamal Khashoggi, seorang wartawan yang kritis terhadap Riyadh dibunuh oleh agen Saudi pada 2 Oktober 2018 di konsulat negara ini di Istanbul.

Menurut laporan Iran Press, salah satu pejabat Arab Saudi di statemennya kepada wartawan Reuters mengatakan, MBS mengatakan kepada Biden bahwa Arab Saudi telah mengambil langkah untuk mencegah kesalahan seperti pembunuhan Jamal Khashoggi, tapi Amerika juga melakukan banyak kesalahan di antaranya adalah perang Irak.

Selama perang panjang di Irak, banyak warga sipil terbunuh dan tersangka tanpa dakwaan mengalami penyiksaan di penjara-penjara Irak termasuk Abu Graib.

Pejabat Arab Saudi ini terkait agenda perundingan hari Jumat (15/7/2022) antara MBS dan Biden menjelaskan, putra mahkota Arab Saudi mengatakan bahwa upaya untuk memaksakan nilai-nilai tertentu kepada negara lain melalui kekerasan akan memiliki hasil sebaliknya.

Masih menurut sumber ini, Mohammad bin Salman di pertemuannya dengan presiden AS juga menyinggung terbunuhnya Shireen Abu Akleh, reporter Al-Jazeera di serangan Zionis ke Tepi Barat, dan juga menggulirkan statemen terkait penjara Abu Graib di Irak, tapi perinciannya tidak dipublikasikanan.

Israel Cabut Ratusan Ijin Kerja Warga Palestina Warga Gaza

Rezim Zionis Israel dilaporkan mencabut 1500 ijin kerja bagi warga Jalur Gaza.

Jalur Gaza sejak tahun 2006 diblokade dari darat, udara dan laut oleh Rezim Zionis dan warga daerah ini menghadapi banyak kesulitan.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina Minggu (17/7/2022), kanal 13 Televisi Israel melaporkan, Menteri Peperangan Israel Benny Gantz setelah memprediksi kondisi keamanan memutuskan untuk membatalkan 1500 ijin kerja dan perdagangan bagi warga Gaza yang dikeluarkan pekan lalu.

Organisasi HAM Eropa-Mediterania di laporan tahunanya menyatakan, blokade berkepanjangan Jalur Gaza di berbagai level, khususnya sosial, ekonomi dan kemanusiaan menimbulkan dampak parah dan serangan berulang militer ke kawasan ini menyebabkan lebih banyak lagi kesulitan.

Rezim Zionis Israel sejak tahun 2006 dan setelah kemenangan Hamas di pemilu parlemen, memblokade Jalur Gaza dan mencegah masuknya kebutuhan mendasar seperti bahan bakar, makanan, obat-obatan dan material bangunan ke daerah ini.

Bendera Hizbullah Berkibar di Bekas Pangkalan Militer Israel

Gerakan Hizbullah Lebanon dalam peringatan operasi Ed Dabshe, mengibarkan bendera besar di bekas pangkalan militer Rezim Zionis.

Dikutip stasiun televisi Al Manar, Minggu (17/7/2022), Hizbullah mengibarkan bendera raksasa di bekas pangkalan militer Rezim Zionis di Ed Dabshe, tepatnya di bukit tertinggi di timur kota Nabatiye, selatan Lebanon, dan di desa-desa sekitarnya untuk memperingati operasi merebut pangkalan ini pada tahun 1994.

Operasi perebutan pangkalan Rezim Zionis di Ed Dabshe terjadi pada masa ketika Lebanon Selatan masih diduduki Israel, dan merupakan pendahuluhan bagi pembebasan wilayah selatan Lebanon, serta pengusiran pasukan Rezim Zionis dari wilayah ini.

Dalam operasi yang sukses dilakukan pada tahun 1994 tersebut, sejumlah pejuang Hizbullah menyergap konvoi pasukan Israel sehingga menewaskan sejumlah tentara Zionis, dan merusak peralatan militernya.

Sekitar delapan tentara Rezim Zionis tewas dan terluka dalam operasi ini, dan saat itu pejuang Hizbullah berhasil mengibarkan bendera di pangkalan militer Israel.

Militer Suriah Bantu Milisi Kurdi Lawan Serangan Turki

Pasukan pemerintah Suriah setelah mencapai kesepakatan dengan Rusia dan milisi Kurdi, mengerahkan 300 tentara ke kota Manbij, di dekat perbatasan Turki.

Situs Rudaw, Minggu (17/7/2022) melaporkan, 300 personel militer Suriah, dikerahkan ke kota Manbij, di utara Provinsi Aleppo untuk membantu Pasukan Demokratik Suriah, SDF menghadapi serangan pasukan Turki.

Pasukan Suriah dikirim menggunakan enam bus, disertai enam tank, dan satu helikopter tempur, melalui pintu perlintasan Taihah, dan saat ini sudah memasuki Manbij.

Komandan SDF, Mazloum Abdi sehari sebelumnya dalam wawancara dengan Kantor berita Prancis, meminta bantuan Iran dan Rusia untuk mencegah serangan baru Turki ke utara dan timur laut Suriah.

Menurut Abdi, koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, lemah sehingga tidak cukup kuat untuk mengakhiri ancaman-ancaman Turki.

Ia mengklaim, berdasarkan kesepakatan SDF dan Rusia, pemerintah Suriah diperbolehkan mengirim pasukan lebih banyak ke beberapa wilayah seperti Kobani dan Manbij di utara negara itu.

Giliran Departemen Kesehatan Israel Diretas

Serangan siber besar-besaran ke situs Departemen Kesehatan dan sejumlah laman kantor pemerintah Rezim Zionis Israel dibenarkan oleh media berbahasa Ibrani.

Infrastruktur Rezim Zionis selama beberapa bulan lalu menghadapi krisis serangan siber. Hampir setiap pekan instansi Rezim Zionis mendapat serangan siber.

Menurut laporan Pusat Informasi Palestina, media berbahasa Ibrani mengkonfirmasi serangan siber besar-besaran ke sejumlah situs Rezim Zionis termasuk situs Departemen Kesehatan.

Menurut sumber tersebut, serangan siber ini membuat situs milik Depkes Israel terganggu dan satuan penanganan Corona di Tel Aviv Minggu (17/7/2022) melaporkan bahwa warga asing yang ingin masuk ke Israel dan harus mengisi formulir kedatangan ke Tel Aviv tidak dapat diakses karena sistem terganggu.

Depkes Israel di akun Twitternya membenarkan bahwa situsnya mengalami gangguan dan saat ini hanya dapat dibuka melalui IP dalam negeri dan pengguna asing tidak dapat mengaksesnya.

Ini termasuk kesekian kalinya serangan siber terhadap infrastruktur Rezim Zionis dalam beberapa pekan terakhir.

Hizbullah Lebanon: Kami tidak Menginginkan Perang, tapi Siap untuk Itu

Gerakan Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa kubu ini tidak menginginkan perang, tapi siap untuk menghadapinya.

Menurut laporan al-Ahed, Mohammad Raad, Ketua Fraksi Loyalis Perlawanan di Parlemen Lebanon mengatakan, "Ketika kami menunjukkan bahwa opsi perang memungkinkan kami untuk hidup dengan bermartabat dan tanpa mengemis dari orang lain, kami bermaksud bahwa kami merdeka dan Anda harus tahu dengan siapa Anda berhadapan, kami tidak menginginkan perang, tetapi kami siap untuk itu."

"Jika Anda melihat komandan syahid kami diawal muqawma dan syuhada pemberani lainnya di hari-hari mendatang ketika kalian memilih opsi yang salah dan berani untuk melancarkan serangan, maka kalian akan menyaksikan keberanian kami," papar Raad.

Mohammad Raad mengungkapkan, "Kami tidak akan mundur terkait investasi di kekayaan kami dan penentuan perbatasan. Kami yang akan mengambil keputusan di kasus ini, dan mendukung setiap sosok yang ikhlas di pemerintah ini dengan tujuan untuk melindungi kehormatan negara dan seluruh lapisan masyarakat serta wilayah kami. Janji dan baiat kami dengan seluruh putra-putra muqawama dan seluruh rakyat Lebanon adalah komitmen terhadap perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara kami."

"Kami rakyat Lebanon adalah penguasa negara ini, kami yang membuat kebijakan negara berdasarkan kepentingan bangsa dan generasi mendatang. Mereka yang melakukan normalisasi dengan Israel akan memahami bahwa mengandalkan musuh Tel Aviv untuk penyerahan wilayah kami adalah sia-sia. Musuh Israel tidak memiliki tempat di wilayah kami," tegas Mohammad Raad.

Militer Rezim Zionis Tangkap 11 Warga Palestina

Militer Rezim Zionis Israel dilaporkan menangkap 11 pemuda Palestina di berbagai wilayah Tepi Barat Sungai Jordan.

Zionis untuk meraih ambisi ekspansionisnya hampir setiap hari menyerbu berbagai wilayah Palestina dan dengan klaim tak berdasar menangkap warga tertindas ini.

Menurut laporan Kantor Berita Maan, militer rezim Zionis Senin (18/7/2022) dini hari menyerbu Kamp al-Jalzun di utara Ramallah dan menangkap tiga pemuda Palestina.

Militer Zionis di distrik Beita di selatan Nablus menangkap empat warga Palestina saat menyerang ke rumah mereka.

Selain itu, seorang perempuan Palestina juga ditangkap militer Zionis Senin dini hari di al-Khalil.

Sementara itu, Minggu malam kamp Qalandiya di utara Quds juga dilanda bentrokan sengit antara pemuda Palestina dan tentara rezim Zionis.

Militer Zionis saat menyerang rumah warga Palestina di kamp Shu'fat menghancurkan pintu rumah warga tertindas ini dan merusak isi rumah.

Saat ini diprediksikan sekitar 4500 warga Palestina termasuk 40 perempuan, 250 anak-anak dan 520 tahanan administratif (tanpa proses peradilan) mendekam di penjara-penjara Israel.

 

Yaman: Kami Tak akan Biarkan Laut Merah Diubah jadi Danau Israel

Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, Bab El Mandeb adalah salah satu perlintasan internasional, tapi merupakan bagian dari wilayah Yaman, dan Sanaa tak akan membiarkan ia berubah menjadi Danau Israel.

Abdul Aziz bin Habtour, Senin (18/7/2022) dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Masirah menuturkan, "Kami akan menentukan keputusan terakhir untuk melindungi identitas Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb, dan kami akan berdiri melawan konspirasi Amerika Serikat yang berusaha mengubah Laut Merah menjadi Danau Zionis."

Ia menambahkan, "Lawatan Presiden AS Joe Biden ke kawasan, telah mempertontonkan kelemahan dan ketidakmampuan AS, dan apa yang dibicarakan tentang Yaman dalam Pertemuan Jeddah, adalah kemunafikan, pasalnya Arab Saudi adalah agresor dan tidak pernah menjadi mediator."

Sebelumnya Juru bicara Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Yaman, Talaat Al Sharjabi mengabarkan, "Pelabuhan Al Mokha dan Selat Bab El Mandeb sangat penting bagi Taiz. Wilayah-wilayah ini dikuasai pasukan bayaran Uni Emirat Arab, dan di sana akan didirikan sejumlah pangkalan militer yang akan digunakan oleh AS, Inggris dan terutama Rezim Zionis."

Survei: Mayoritas Rakyat UEA dan Bahrain Tolak Normalisasi dengan Israel

Hasil sebuah jajak pendapat menunjukan mayoritas rakyat Uni Emirat Arab dan Bahrain menolak normalisasi hubungan negaranya dengan Rezim Zionis.

Pusat Informasi Palestina, Selasa (19/7/2022) melaporkan, berdasarkan hasil sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan Washington Research Foundation terkait normalisasi hubungan UEA, Bahrain dan Arab Saudi dengan Israel, lebih dari dua pertiga responden di negara-negara itu menolak kesepakatan normalisasi dengan Rezim Zionis.

Jajak pendapat yang dilakukan dua tahun selepas normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Israel itu menunjukan, 71 persen orang UEA, 76 persen orang Bahrain, dan 75 persen orang Saudi menentang normalisasi hubungan dengan Israel.

Upaya rezim-rezim Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis tetap dilakukan padahal Israel selama bertahun-tahun terbukti terus menumpas rakyat Palestina, dan menduduki sejumlah wilayah negara Arab serta Muslim.

Hizbullah: Lebanon Gagal Raih Haknya, Israel tidak akan Diijinkan Mengekstraksi Minyak

Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayid Hasan Nasrullah menekankan, Lebanon tidak menghendaki perang, tapi jika tidak dapat meraih haknya, maka rezim Zionis juga tidak diizinkan mengekstraksi sumber daya minyak.

Seperti dilaporkan al-Akhbar, Sayid Hasan Nasullah di pertemuan tahunan Asyura yang diikuti para mubaligh dan ulama mengatakan, mungkin kita bergerak ke arah perang, dan juga mungkin tidak, kita tidak berminat membuka front perang, kami hanya menginginkan hak kami, kami tidak menaikkan tuntutan kami supaya Israel dan Amerika menyerah, karena proses keruntuhan Lebanon berlanjut. Jika solusi sebagian pihak di Lebanon adalah menyerang, kami tidak akan pernah menerimanya.

Nasrullah menambahkan, sejak tahun 1982 (tahun pembentukan Hizbullah), mereka selalu menarget muqawama, karena kubu ini menjadi ancaman bagi Israel, tapi kini muqawama bukan saja menjadi ancaman bagi rezim Zionis, tapi ancaman bagi seluruh proyek Amerika di kawasan....Musuh saat ini merasa lemah, dan tidak menginginkan perang, karena menyadari perang ini bukan saja dengan Hizbullah dan bisa jadi merembet dengan seluruh poros muqawama, dan akan berujung pada keruntuhannya. Oleh karena itu, perang bagi Israel akan sangat riskan, penuh bahaya dan berbiaya besar.

"Ada peluang bersejarah dan emas bagi Lebanon untuk keluar dari krisis, jika kita tidak memanfaatkannya, sampai seratus tahun kemudian pun kita tidak dapat mengekstraksi minyak. Kami tidak mencari pencapaian spiritual dengan mengekstraksi minyak dari pekerjaan kami, tetapi kami hanya ingin mengekstrak minyak kami sendiri; Jika Lebanon tidak mendapatkan haknya, ekstraksi minyak dan gas tidak akan berhasil di Palestina yang diduduki," papar Sayid Hasan Nasrullah.

Lebih lanjut Nasrullah menegaskan, Amerika menginginkan kami menyerah dan terhina; Menginginkan penyerahan senjata, identifikasi Israel, pemukiman permanen warga Suriah dan Palestina, perampokan kekayaan dan menganggap muqawama beserta sekutunya sebagai penghalang masalah ini. Oleh karena itu, selama tiga tahun mereka fokus mengucilkan muqawama dari kubu lainnya dan pendkung langsung muqawama, dan mereka bersedia melakukan segala cara dalam masalah ini, tapi mereka gagal dan kondisi kami sepenuhnya berbeda dari masa lalu dan tidak ada yang mampu merusak muqawama.

 

Suriah Putus Hubungan Diplomatik dengan Ukraina

Kementerian Luar Negeri Suriah mengabarkan keputusan negara itu untuk memutus hubungan diplomatik dengan Ukraina.

Sumber resmi di Kemenlu Suriah, Rabu (20/7/2022) seperti dikutip kantor berita SANA mengumumkan, berdasarkan prinsip timbal balik, dan untuk merespon langkah Ukraina, pemerintah Suriah memutus hubungan diplomatik dengan Kiev.

Sumber tersebut menambahkan, "Pemerintah Suriah mengingatkan bahwa pemerintah Ukraina, sejak tahun 2018 tidak bersedia memperpanjang visa tinggal para diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar Suriah di Kiev, dan secara praktis telah memutus hubungan dengan Damaskus, langkah ini menyebabkan diplomat-diplomat Suriah tidak bisa melaksanakan kewajibannya, akibat langkah permusuhan pemerintah Ukraina, aktivitas Kedubes Suriah di Kiev ditangguhkan."

Pemerintah Ukraina pada 29 Juni 2022 memutus total hubungannya dengan Suriah. Saat itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, Kiev memutus hubungan dengan Suriah sebagai tanggapan atas keputusan Damaskus yang mengakui secara resmi Republik Donetsk dan Luhansk.

Dalam video yang diunggah di akun media sosial Telegram, Zelensky mengatakan, "Tidak akan ada lagi hubungan antara Ukraina dan Suriah."

Yaman: Uang Saudi dan UEA Tak akan Bisa Buat Kami Tunduk

Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, uang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah membuat sebagian besar wilayah dunia tunduk, tapi tidak mampu menundukan Sanaa.

Dikutip situs www.26sep.net, Rabu (20/7/2022), Abdul Aziz bin Habtour menuturkan, "Bangsa Yaman selama delapan tahun telah memperkuat negara dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya."

Ia menambahkan, "Tidak ada satu bangsa pun yang membayangkan bangsa Yaman dengan fasilitas minim dan tidak ada nilainya, mampu melawan koalisi agresor dengan senjata lengkap, dan semua fasilitas yang dimiliki Saudi dan UEA."

Menurutnya aneh masalah gencatan senjata Yaman, dan perpanjangannya dibahas oleh negara-negara agresor dan pendukungnya di Pertemuan Jeddah, padahal jika orang berusaha mewujudkan gencatan senjata atau perdamaian, maka ia harus mencarinya di Sanaa.

"Kami bangga menjadi bagian dari poros perlawanan, dan tidak mengakui secara resmi Rezim Zionis Israel penjajah," ungkap Abdul Aziz bin Habtour.

Al-Kadhimi: Hak Kami Membalas Agresi Turki tetap Terjaga

Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Kadhimi saat merespon serangan militer Turki ke wilayah Kurdistan menekankan, negara ini menilai haknya untuk membalas agresi Turki tetap terpelihara.

Rabu (20/7/2022) sore, berbagai media Irak mengonfirmasi serangan artileri Turki ke utara negara dan sebuah peluru artileri menghancurkan sebuah resor serta mengakibatkan depalan orang tewas dan 23 lainnya terluka.

Menurut laporan FNA, Mustafa al-Kadhimi Rabu sore merespon serangan artileri Turki ke utara Irak.

Mustafa al-Kadhimi seraya merilis statemen di akun Twitternya menyatakan, pasukan Turki hari ini (Rabu, 20 Juli 2022) dengan menembakkan artileri ke salah satu pusat wisata di Provinsi Duhok, Kurdistan, kembali melakukan agresi nyata terhadap kedaulatan Irak dan kehidupan warga negara ini serta keamanan mereka. Serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah arga sipil yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak."

Lebih lanjut perdana menteri Irak menambahkan, agresi zalim ini membuktikan bahwa Turki mengabaikan permintaan berulang Irak untuk menghentikan sabotase militer terhadap wilayah negara ini dan juga nyawa warga Irak.

Sebelumnya Departemen Luar Negeri Irak dan Presiden Barham Salih merespon langkah ini dan mengecamnya.

Konvoi Militer AS Tinggalkan Suriah Menuju Irak

Sebuah konvoi militer Amerika Serikat (AS) telah meninggalkan Suriah dan pindah ke Irak. Pasukan AS telah menduduki sejumlah wilayah Suriah dan mendirikan pangkalan militer di sana serta menjarah kekayaan negara ini, terutama minyak.

Kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan AS dan Turki secara ilegal juga hadir di utara dan timur laut Suriah. Mereka menjarah sumber daya minyak negara Arab ini dan menarget penduduk dan pasukan Suriah di wilayah tersebut.

Menurut kantor berita resmi Suriah, SANA, Jumat (22/7/2022), konvoi militer AS yang terdiri dari 156 kendaraan lapis baja dan puluhan truk serta kontainer meninggalkan pangkalan militer ilegal mereka di daerah al-Jeer di al-Hasakah, Suriah.

Menurut laporan ini, konvoi militer ini melewati perlintasan ilegal al-Walid yang terletak di utara Irak. Konvoi militer pasukan AS telah meninggalkan Suriah dengan pengawalan 25 kendaraan lapis baja.

Pemindahan peralatan militer dan dukungan pasukan Amerika antara Irak dan timur laut Suriah dilakukan dari waktu ke waktu.

AS menyelundupkan minyak Suriah dan menggunakannya untuk pasukan militernya sementara pemerintah Suriah dan rakyatnya menderita kekurangan bahan bakar, dan truk-truk terkadang harus menunggu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar.

Daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan AS dan milisi yang didukung oleh Washington yang dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah (SDF) di al-Hasakah dan wilayah utara Suriah lainnya selalu menjadi saksi protes warga Suriah terhadap aksi teror yang dilakukan oleh penjajah dan milisi bersenjata terhadap penduduk di daerah-daerah tersebut.

Pemerintah Suriah telah berulang kali menekankan bahwa milisi dan pasukan AS di timur dan timur laut Suriah tidak memiliki tujuan lain selain menjarah minyak  Suriah, dan kehadiran mereka adalah ilegal.