Transformasi Asia Barat, 1 Oktober 2022

Transformasi di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya, Kuwait Minta Israel Gabung Traktat Non-Proliferasi Nuklir.

Selain itu, masih ada isu lain seperti, Kuwait Umumkan Hasil Pemilu Legislatif, Media Zionis: Mimpi Meruntuhkan Iran Kembali Sirna, Qatar, Turki dan Saudi Jadi Anggota Dewan Gubernur IAEA, Aliansi Koordinasi Syiah Sambut Aktivitas Baru Parlemen Irak,  Bentrokan Terbaru di Baghdad Lukai 133 Orang, Hamas: Intifada Baru Lebih Kuat Bila Situasi di Tepi Barat Tegang, Menteri Lebanon: Impor Bahan Bakar dari Iran Beberapa Minggu Lagi, Akibat Bom Cluster Koalisi Saudi, Anak-Anak Yaman Terluka, Suriah: Rezim Zionis Lakukan Kejahatan Perang di Kawasan.

Kuwait Minta Israel Gabung Traktat Non-Proliferasi Nuklir

Wakil tetap Kuwait di Organisasi-organisasi internasional di Wina, mendesak masyarakat internasional untuk memaksa Rezim Zionis bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, NPT.

Surat kabar Al Anba, Jumat (30/9/2022) melaporkan, Talal Al Fassam dalam Konferensi Umum, Badan Energi Atom Internasional, IAEA ke-66 mengatakan, fasilitas nuklir Rezim Zionis harus berada di bawah pengawasan penuh IAEA.

Talal Al Fassam mengaku terkejut karena seluruh dimensi yang terkait dengan kemampuan nuklir Israel, serta ancaman dan bahaya yang ditimbulkannya masih saja diabaikan sampai sekarang.

"Israel terus menolak mengambil segala bentuk inisiatif, dan langkah-langkah serius dalam memperkuat IAEA untuk mengimplementasikan secara utuh dan komprehensif sistem keamanannya di Asia Barat atau dalam upaya membersihkan kawasan dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal," paparnya.

Wakil tetap Kuwait menegaskan, "Program dan aktvitas nuklir Israel adalah ancaman bagi keamanan dan keselamatan regional, memperburuk kondisi kawasan, dan jelas-jelas melanggar sejumlah banyak resolusi internasional di berbagai organisasi dunia."

Kuwait Umumkan Hasil Pemilu Legislatif

Kuwait kemarin mengumumkan hasil resmi pemilihan umum legislatif.

Menurut kantor berita Iran Press, berdasarkan hasil resmi pemilihan parlemen di Kuwait hari Jumat (30/9/2022), anggota dewan legislatif baru yang dipilih mengalami perubahan mencapai 54 persen.

Oposisi memperoleh keunggulan besar dalam pemilihan umum legislatif, dan mengambilalih 60 persen kursi di parlemen. Selain itu, dua perwakilan perempuan masuk parlemen dalam pemilu legislatif ini.

Sebanyak 23 mantan anggota parlemen mempertahankan kursi mereka, dan 27 orang caleg baru terpilih.

Fraksi Syiah juga meraih 9 kursi.

Gerakan Islam Konstitusi Kuwait juga berhasil mempertahankan kursi-kursi pentingnya.

Dua kandidat dari gerakan Salafi, Hamad Al-Obeid dan Mubarak Al-Tasheh, juga mampu meraih dukungan suara.

Pemilihan umum legislatif kali ini diadakan atas perintah Emir Kuwait pada 2 Agustus untuk membubarkan parlemen, karena kurangnya kerja sama antara parlemen dan pemerintah.

Media Zionis: Mimpi Meruntuhkan Iran Kembali Sirna

Media Rezim Zionis terang-terangan mengabarkan keputusasaan lembaga keamanan Israel terkait hasil kerusuhan di Iran, dan sirnanya kembali mimpi abadi Zionis untuk meruntuhkan Republik Islam Iran.

Seorang pakar militer Zionis dalam wawancara dengan Kanal 13 televisi Israel, Rabu (28/9/2022) ditanya apakah lembaga keamanan Israel mengamati perkembangan terbaru di Iran.

Ia menjawab, "Ya, dengan munculnya gambaran tentang Iran, ada harapan terwujudnya mimpi abadi, Iran akan runtuh dari dalam. Mimpi ini sudah muncul sejak Revolusi yang dipimpin Khomeini tahun 1979, dan selalu ada sampai saat ini."

Pakar militer Israel itu menambahkan, "Akan tetapi setelah kami berbicara dengan seluruh pejabat keamanan Israel pada Selasa malam, dapat kami katakan bahwa mereka di lembaga keamanan pesimis dengan peluang keberhasilan demonstrasi ini untuk menciptakan perubahan di Iran."

Lagi-lagi media-media Zionis mengakui secara terbuka bahwa Iran berhasil mengendalikan kerusuhan, dan menurunkan level protes secara signifikan, dan kerja keras Amerika Serikat dalam hal ini tidak berguna.

Qatar, Turki dan Saudi Jadi Anggota Dewan Gubernur IAEA

Badan Energi Atom Internasional, IAEA dalam pertemuan tahunannya menerima keanggotaan Qatar, Turki, dan Arab Saudi di Dewan Gubernur IAEA.

Wakil 172 negara anggota IAEA, Kamis (29/9/2022) menghadiri pertemuan tahunan di Wina, Austria, dan Republik Islam Iran diwakili oleh Mohammad Eslami, Dirjen Badan Energi Atom Iran.

Pada pertamuan tahunan ke-66 ini, IAEA menerima keanggotaan Qatar, Turki dan Arab Saudi di Dewan Gubernur IAEA. Dewan Gubernur sendiri beranggotakan 35 negara anggota IAEA, yang secara rutin dibentuk lima tahun sekali.

Dewan Gubernur IAEA harus terdiri dari 10 negara maju dan memiliki teknologi nuklir, tujuh negara dari Benua Eropa, dan dari Asia Barat, biasanya dipilih dua negara, tapi bisa saja bertambah.

Negara-negara anggota Dewan Gubernur bertugas melaksanakan sebagian besar kebijakan IAEA. Dewan Gubernur memberikan saran-saran terkait aktivitas dan anggaran IAEA kepada Konferensi Umum.

Dewan Gubernur juga bertanggung jawab menentukan dan mengumumkan standar-standar IAEA, dan mengangkat Dirjen IAEA sesuai ketetapan Konferensi Umum.

Aliansi Koordinasi Syiah Sambut Aktivitas Baru Parlemen Irak

Aliansi koordinasi kekuatan politik Syiah Irak menuntut dimulainya kembali aktivitas parlemen negara ini.

Sidang parlemen Irak yang digelar hari Rabu setelah sekitar dua bulan jeda menghasilkan putusan tidak menyetujui pengunduran diri Mohammed Al-Halbousi dari jabatan ketua, dengan demikian Al-Halbousi tetap berada di posisi ketua parlemen Irak.

Al-Furat News melaporkan, Aliansi Koordinasi Irak menekankan pentingnya penyelesaian masalah dengan melanjutkan pembicaraan antara koalisi administrasi pemerintah dan faksi lain yang ingin membentuk pemerintahan baru demi  meningkatkan pelayanan publik dan pemulihan situasi keamanan.

Pemilu parlemen dini Irak diadakan pada 10 Oktober 2021. Tapi setelah sekitar setahun berlalu sejak pemilihan ini, pemerintahan baru belum terbentuk. Oleh karena ini, Irak memasuki kebuntuan politik sebagai akibat dari perbedaan pandangan antarpartai politik.

Bentrokan Terbaru di Baghdad Lukai 133 Orang

Setidaknya 133 orang terluka dalam bentrokan yang terjadi pada hari Rabu antara demonstran dan pasukan keamanan di Baghdad.

Kantor berita resmi Irak, INA hari Rabu malam melaporkan terjadinya bentrokan antara pasukan keamanan Irak dengan demonstran yang menyebabka 4 perwira, 118 tentara Irak, dan 11 warga sipil terluka.

Para pendukung Gerakan Sadr yang secara bertahap telah mencapai sekitar Zona Hijau sejak tadi malam, meningkatkan intensitas serangan mereka terhadap pasukan keamanan pada Rabu malam saat matahari terbenam dan mencoba memasuki area diplomatik.

Pendukung Gerakan Sadr kembali mencoba menyerang Zona Hijau, tidak lama setelah Moqtada al-Sadr  mengeluarkan pernyataan satu jam sebelumnya bersamaan dengan dimulainya kembali sidang parlemen.

Moqtada Al-Sadr dalam pernyataannya mengambil sikap tegas terhadap kelompok dan partai politik lain, dengan mengatakan, "Tidak berpartisipasi dalam proses politik, dan tidak  bersedia berunding,".

Puluhan pendukung gerakan Sadr juga berkumpul di depan gedung kantor Gubernur Basra dan Dhiqar pada Rabu malam bentrok dengan aparat keamanan.

Pada saat yang sama, sumber Irak mengumumkan bahwa roket keempat menghantam pusat Zona Hijau tepat di sebelah gedung konferensi.

Kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Moqtada Sadr dan penyerangan terhadap Zona Hijau Bagdad dilakukan saat aktivitas Parlemen Irak yang sempat terhenti dua bulan lalu dilanjutkan kembali hari Rabu, hingga terbitnya pengunduran diri Ketua parlemen Irak, Mohammed Al-Halbuosi dibahas dalam rapat pertama, dan pemilihan wakil ketua pertama secara voting sebagai penggantinya.

Hamas: Intifada Baru Lebih Kuat Bila Situasi di Tepi Barat Tegang

Wakil Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memperingatkan rezim Zionis tentang kelanjutan kejahatan terhadap Palestina dan menekankan bahwa perlawanan semakin intensif dan ada tanda-tanda pembentukan intifada baru.

Tentara dan pemukim Zionis membunuh orang-orang Palestina yang tertindas atau melukai dan menahan mereka dengan berbagai dalih. Sebagai balasannya, orang-orang Palestina juga melakukan operasi perlawanan dalam menanggapi kejahatan Zionis.

Menurut laporan televisi Russia Today, Salih al-Aruri, Wakil Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), menyatakan, "Fakta bahwa pasukan perlawanan berjuang berdampingan dan mati syahid bersama adalah janji intifada baru yang lebih kuat dari intifada sebelumnya dan di mana ada satu bangsa yang bersatu akan berbaris melawan rezim pendudukan."

Al-Aruri menambahkan, "Grafik perlawanan sedang meningkat, dan ini telah menyebabkan kekhawatiran musuh, dan pertempuran dengan musuh hanya dapat diselesaikan dengan perlawanan bersenjata."

Di bagian lain dari pernyataannya tentang koordinasi keamanan antara Otoritas Palestina dan rezim Zionis, wakil kepala Biro Politik Hamas mengatakan, Aparat keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat sedang mengejar pasukan perlawanan dan menyita senjata mereka.

Pejabat Hamas ini lebih lanjut meminta Otoritas Palestina untuk mengambil keputusan strategis demi menyatukan barisan bangsa Palestina dan mengambil jalan strategis untuk perlawanan.

Perlu dicatat bahwa lingkaran keamanan dan militer rezim Zionis menyatakan keprihatinan mereka belum lama ini tentang tren peningkatan operasi perlawanan Palestina di Tepi Barat Sungai Yordan dan kemungkinan intifada dan pemberontakan tahanan Palestina di penjara rezim ini.

Menteri Lebanon: Impor Bahan Bakar dari Iran Beberapa Minggu Lagi

Menteri Energi Lebanon mengatakan, masalah impor bahan bakar negara ini dari Iran, akan direalisasikan beberapa hari atau paling lambat beberapa minggu ke depan.

Dikuktip Russia Today, Senin (26/9/2022), Menteri Energi Lebanon Walid Fayad setelah bertemu Presiden Michel Aoun menuturkan, "Bahan bakar yang rencananya akan diimpor Lebanon dari Iran, memiliki kualitas yang baik, dan impor bahan bakar ini akan dilakukan beberapa hari atau paling lambat beberapa minggu ke depan."

Ia menambahkan, "Lawatan delegasi Lebanon ke Iran, positif, dan kami bermaksud untuk menggunakan bahan bakar Iran, dan kami juga menandatangani kontrak dengan Irak, terkait waktu distribusi listrik di Lebanon yang berubah menjadi 8-10 jam."

Sebelumnya stasiun televisi Al Manar mengabarkan bahwa Iran setuju untuk memenuhi 600.000 ton kebutuhan bahan bakar Lebanon dalam lima bulan.

Akibat Bom Cluster Koalisi Saudi, Anak-Anak Yaman Terluka

Pusat Pembersihan Ranjau di Zona Perang Yaman yang berafiliasi dengan pemerintah Sana'a melaporkan bahwa 10 anak Yaman terluka akibat ledakan bom cluster yang tersisa dari serangan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Ledakan bom cluster (bom tandan) yang tersisa selama bertahun-tahun perang di Yaman terus membunuh warga sipil, terutama anak-anak Yaman. Bom cluster dapat menyebabkan korban manusia selama bertahun-tahun.

Menurut kantor berita SabaNet pada hari Minggu (25/9/2022), Pusat Pembersihan Ranjau di Zona Perang Yaman mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa 10 anak terluka di daerah al-Jah di provinsi Hudaydah, Yaman barat akibat ledakan sebuah bom cluster di daerah tersebut.

Seorang warga Yaman juga tewas dalam ledakan bom yang tersisa dari serangan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi di wilayah Nu'man di provinsi al-Bayda, Yaman selatan.

Menurut pernyataan Pusat Pembersihan Ranjau di Zona Perang Yaman, ledakan bom yang tersisa dari serangan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi terjadi setiap hari.

Meskipun Yaman telah berulang kali meminta organisasi internasional dan hak asasi manusia untuk menyediakan alat deteksi ranjau dan alat menetralisir bom yang tersisa, namun mereka mengabaikan permintaan itu.

Pusat Pembersihan Ranjau di Zona Perang Yaman meminta perwakilan PBB dan Koordinator Urusan Kemanusiaan organisasi ini di Yaman untuk memenuhi tugas kemanusiaan mereka dan menyediakan peralatan khusus untuk membersihkan wilayah perang dari keberadaan ranjau dan bom cluster sehingga kematian tiap hari akibat sisa-sisa bom pasukan koalisi Arab Saudi ini bisa dicegah.

Arab Saudi, dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain, telah melakukan agresi militer terhadap Yaman sejak Maret 2015 dan memblokade negara itu melalui darat, laut dan udara.

Serangan militer Arab Saudi dan sekutunya di Yaman telah menyebabkan ratusan ribu warga Yaman tewas dan terluka serta 4 juta lainnya mengungusi.

Suriah: Rezim Zionis Lakukan Kejahatan Perang di Kawasan

Perwakilan Tetap Suriah Untuk Organisasi Internasional di Jenewa menyatakan bahwa tindakan rezim Zionis di Palestina dan Suriah adalah kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional.

Wakil Tetap Suriah untuk Organisasi Internasional di Jenewa, Hossam al-Din Ala dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia di Palestina dan tanah Arab yang diduduki rezim Zionis hari Jumat (30/9/2022) mengatakan, "Agresi berkelanjutan Israel di wilayah Suriah dan penargetan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil, termasuk pelabuhan dan bandara jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang yang membahayakan nyawa warga sipil,".

"Tindakan rezim [Zionis] ini di Palestina dan Suriah menjadi salah satu pendekatan konstan dan brutal dalam melanggar hukum internasional, yang membawa kawasan ke arah ketegangan dan konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Ala.

"Israel, sebagai rezim yang diciptakan dari hasil pendudukan hingga kini terus membunuh dan melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina di bawah bayang-bayang keheningan dan standar ganda negara-negara Barat yang mendukungnya," tegasnya.

Di bagian lain statemennya, Wakil Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Jenewa menunjukkan kesyahidan Rian Suleiman yang berusia tujuh tahun di dekat sekolah dan mencegahnya dibawa ke rumah sakit sebagai bukti kejahatan rezim Zionis yang harus diseret ke meja hijau.

"Agresor Israel melakukan pelanggaran HAM secara terorganisir di Golan Suriah yang didudukinya, dan merampas hak warga Suriah atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, makanan, tempat tinggal dan kehidupan yang bermartabat," ujarnya.

"Pemukiman ilegal Israel di Palestina dan Golan Suriah adalah penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini," papar Ala.

Diplomat senior Suriah juga menyampaikan dukungan negaranya terhadap hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara merdeka dengan ibu kota Al Quds, dan hak pengungsi Palestina ke negaranya yang sejalan dengan implementasi resolusi PBB.