PBB: Rezim Al Khalifa Bersikap Rasis terhadap Warga Syiah Bahrain
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) menyatakan keprihatinan atas perilaku rasis pemerintah Bahrain terhadap warga Syiah di negara ini.
Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali mengutuk pemerintah Bahrain karena menekan oposisi dan menuntut reformasi dalam sistem politik di negara Arab ini.
Menurut laporan situs berita Bahrain Leaks hari Selasa (6/12/2022), Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) menerbitkan laporan observasi terakhirnya tentang peninjauan situasi di Bahrain pada tahun 2022, dan mengkritik kurangnya perhatian rezim Al-Khalifa terhadap masalah hak asasi manusia di Bahrain.
CERD juga mengutuk perdagangan manusia dan pekerja migran, serta undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan nasional dan hak-hak warga Bahrain.
Bahrain bergabung dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial lebih dari 30 tahun yang lalu pada tanggal 27 Maret 1990.
Sejak saat itu, komite yang bertanggung jawab atas implementasi konvensi telah melakukan lima tinjauan terhadap Bahrain. Hasil laporan menunjukkan bahwa pemerintah Bahrain masih dari klaimnya mengenai implementasi konvensi tersebut.
Hussein Abdullah, Direktur Eksekutif Amerika Untuk Demokrasi dan HAM di Bahrain (ADHRB) hari Senin (5/12/2022) mengatakan bahwa laporan terbaru Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial CERD mengacu pada serangkaian rekomendasi yang belum diterapkan di Bahrain, dan rezim Al Khalifa harus menerima fakta bahwa pemerintah harus serius untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusianya.(PH)
