Krisis Politik dan Eskalasi Friksi di Kabinet Netanyahu

Seiring dengan eskalasi friksi di kabinet Benjamin Netanyahu terkait rencana reformasi yudisial, menteri kehakiman rezim Zionis berencana mundur dari posisinya.

Berbagai media Zionis seraya mengisyaratkan eskalasi friksi antara Yariv Levin, menteri kehakiman dan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Irsael terkait rencana reformasi yudisial, menyatakan bahwa Yariv Levin berencana mundur dari posisinya.

Koran Israel Hayom mengutip sebuah sumber terpercaya menulis, "Pertemuan Netanyahu dan Levin Sabtu sore hanya menghasilkan keputusasaan menteri kehakiman, dan ia berencana mundur dari jabatannya, karena ia tidak mau memberikan kelonggaran terkait rencana kabinet untuk melemahkan lembaga yudisial."

Kanal 14 televisi Israel juga melaporkan bahwa tensi antara Levin dan Netanyahu mencapai puncaknya, meski keduanya secara berkala menipis hal tersebut.

Apa yang disebut rencana reformasi peradilan adalah salah satu rencana paling penting dan menantang yang diajukan oleh kabinet Benjamin Netanyahu. Rencana ini meningkatkan kekuasaan departemen kehakiman dan parlemen Israel di depan sistem peradilan rezim ini. Para kritikus mengklaim bahwa rencana ini akan mengarah pada perubahan distribusi kekuasaan yang menguntungkan Netanyahu dan para pendukungnya serta memperkuat kediktatoran sayap kanan yang dipimpin oleh Netanyahu.

Selain itu, para kritikus percaya bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk mengakhiri kasus korupsi Netanyahu dan sejumlah menteri kabinet lainnya. Di sisi lain, Netanyahu dan kabinet ekstrimnya mengklaim bahwa tujuan dari rencana perubahan struktural dalam sistem peradilan rezim Zionis adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. Berdasarkan hal tersebut, demonstrasi besar-besaran telah dibentuk di wilayah pendudukan sejak awal pemaparan rencana ini dan diadakan setiap minggu dengan kehadiran ratusan ribu pengunjuk rasa, dan demonstrasi ini masih terus berlangsung.

Netanyahu, yang tidak mengharapkan demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pendudukan, melihat kabinetnya di ambang kehancuran. Netanyahu, yang menyerahkan kekuasaan kepada saingannya pada tahun 2021, menghabiskan satu tahun untuk melakukan segala upaya untuk kembali berkuasa, akhirnya kembali berkuasa melalui koalisi dengan sayap kanan. Pendapat Netanyahu adalah bahwa jika kabinet saat ini runtuh, praktis tidak ada kelompok lain untuk koalisi dan pembentukan kabinet baru, atau dia harus membentuk koalisi dengan mereka untuk kabinet baru dengan imbalan konsesi besar. Oleh karena itu, ketika protes semakin intensif, Netanyahu menarik diri dari rencana reformasi peradilan dan menunda pelaksanaannya.

Yariv Levin, Menteri Kehakiman rezim Zionis, yang disebut sebagai arsitek dari rencana "reformasi sistem peradilan", dan Netanyahu telah memberikan banyak kelonggaran kepada lawan-lawannya untuk membawanya ke jabatan Kementerian Kehakiman, sebelumnya mengancam jika reformasi sistem peradilan tidak dilaksanakan, dia akan mengundurkan diri. Tampaknya Levin sekarang di ambang pengunduran diri.

Ancaman Levin menyebabkan Netanyahu dikritik oleh kelompok dan partai radikal karena penarikan taktisnya dari reformasi peradilan yang diusulkannya, dan di sisi lain, protes terhadap kabinetnya masih kuat. Penarikan sementara Netanyahu dari reformasi peradilan gagal meyakinkan para pengunjuk rasa untuk mengakhiri protes dan kembali dari jalanan. Di saat yang sama, ada kemungkinan kabinet Netanyahu akan runtuh jika Levin mengundurkan diri, dan masalah ini dapat menimbulkan krisis baru di wilayah pendudukan. (MF)