Transformasi Asia Barat, 17 Juni 2023
Transformasi negara-negara Asia Barat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti berlanjutnya penerbangan dari Sanaa ke Riyadh.
Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengumumkan, penerbangan dari Sanaa ke Arab Saudi akan dimulai Sabtu mendatang.
Bandara Internasional Sanaa sejak tahun 2016 ditutup oleh koalisi Saudi, dan penerbangan dari bandara ini dihentikan.
Menurut Koran Rai al-Youm, Direktur bandara internasional Sanaa, Khaled al-Shayef menyatakan, penerbangan dari Sanaa ke Arab Saudi setelah tujuh tahun terhenti akan dimulai Sabtu depan.
Al-Syahef dalam akun Twitternya menulis, berkat upaya Menteri Transportasi Abdulwahab Yahya Al-Durra, penerbangan Sanaa ke Arab Saudi akan dimulai hari Sabtu untuk membawa jemaah haji.
Berita ini dirilis ketika Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Tim Lenderking mengonfirmasi intraksi positif Dewan Kepemimpinan Yaman dan Pemerintah Penyelamatan Nasional negara ini dengan upaya perdamaian dan tindakan terus menerus untuk mengurangi penderitaan dan kesulitan warga Yaman, termasuk pemindahan jemaah haji melalui bandara Sanaa.
Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan memblokade total negara ini dari darat, udara dan laut.
Perang yang dikobarkan Arab Saudi dan sekutunya di Yaman telah menewaskan dan melukai ratusan ribu warga Yaman, serta memaksa empat juta orang mengungsi.
Unjuk Rasa Zionis Protes Netanyahu Berlanjut
Para pemukim Zionis melanjutkan aksi unjuk rasa menentang Netanyahu dan kebijakan kontroversialnya, reformasi yudisial.
Selama 22 pekan berturut-turut, ratusan ribu orang Zionis yang tersebar di puluhan kota dari wilayah utara ke selatan termasuk Tel Aviv, Haifa, Quds dan berbagai kota lainnya, melancarkan aksi unjuk rasa menentang kabinet sayap kanan ekstrem yang dipimpin Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu.
Berdasarkan prakarsa kontroversial yang diusung kabinet Netanyahu, reformasi yudisial, wewenang lembaga yudisial menurun dan sebaliknya wewenang lembaga eksekutif dan legislatif meningkat.
Ratusan ribu pemukim Zionis hari Sabtu (10/6/2023) kembali turun ke jalan untuk memprotes prakarsa reformasi yudisial yang diusung kabinet Netanyahu.
Para kepala oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial kabinet Netanyahu bertujuan untuk melemahkan sistem peradilan, dan upaya Netanyahu untuk mencegah persidangannya atas tiga kasus korupsi dan penyuapan.
Mereka percaya bahwa tindakan tersebut akan menyeret Israel menuju konflik dan perang saudara, serta mendorong keruntuhan secara bertahap.
Parlemen Yordania Puji Keberanian Tentara Mesir yang Bunuh Militer Zionis
Para anggota parlemen Yordania memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap tentara Mesir atas keberaniannya dalam bentrokan dengan pasukan rezim Zionis.
Tentara Mesir, Mohammed Salah baru-baru ini menembak tentara Zionis di perbatasan negaranya dengan rezim Zionis, yang menyebabkan tiga tentara Israel tewas, dan dia sendiri akhirnya gugur.
Tagar di media sosial memuji keberanian syahid Mohammed Salah dengan judul "Syahid Heroik" dan "Mohammed Salah adalah kebanggaan nyata bagi orang Arab" menjadi trending di jejaring sosial Twitter.
Atas permintaan Khalil Atiyeh, seorang anggota parlemen Yordania, perwakilan Yordania berdiri dan membacakan surat al Fatihah untuk Mohammed Salah.
Khalil Atiyeh menyebut Muhammad Salah sebagai syahid Mesir, dan dunia Arab menghormati sebagai pejuang
Menlu Suriah Kunjungi Riyadh
Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad tiba di ibu kota Saudi, Riyadh pada Minggu malam untuk berpartisipasi dalam pertemuan kedua menteri luar negeri negara-negara Arab dengan negara-negara kawasan Pasifik.
Pertemuan kedua para menteri luar negeri negara-negara Arab dengan negara-negara kawasan Pasifik dimulai pada hari Minggu (11/6/2023) di tingkat pakar.
Perjalanan Menlu Suriah Faisal Mekdad ke Riyadh dilakukan atas undangan resmi rekannya dari Saudi, Faisal bin Farhan.
Lawatan Ini merupakan kunjungan ketiga Menlu Suriah ke Arab Saudi dalam tiga bulan terakhir.
Khatib Masjid Al-Aqsa: Perlawanan terhadap Rezim Zionis Berlanjut !
Khatib Masjid al-Aqsa dan ketua Organisasi Islam Quds menekankan urgensi perlawanan bangsa Palestina menghadapi konspirasi rezim Zionis untuk membagi masjid ini.
Omit Helivi, anggota partai Likud di Knesset baru-baru ini mempresentasikan rencana pembagian Masjid Al-Aqsa berdasarkan lokasi demi kepentingan ekspansionisme Israel.
Berdasarkan rencana Helivi, kaum Muslim akan memiliki bagian selatan masjid dan orang-orang Yahudi akan memiliki bagian tengah dan utara, termasuk masjid Kubah Batu.
Menanggapi rencana ini, kelompok perlawanan Palestina menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan deklarasi perang.
Menurut situs berita Al-Risalah, Sheikh Ekrama Said Sabri, Khatib Masjid Al-Aqsa hari Minggu (11/6/2023) mengatakan bahwa rezim tidak akan bisa melaksanakan plot untuk membagi Masjid Al-Aqsa.
"Penjajah Zionis tidak akan mampu memecah Masjid Al-Aqsa dan semua yang mereka promosikan dalam hal ini hanyalah ilusi yang akan hancur di hadapan perlawanan bangsa Palestina," ujar Sheikh Sabri.
"Ancaman untuk membagi Masjid Al-Aqsa oleh penjajah Al-Quds dan rencana yang muncul sesekali bukanlah hal baru dan itu adalah konspirasi yang sama yang dimulai ketika Masjid Al-Aqsa mengalami kebakaran tahun 1969," paparnya.
Masjid Al-Aqsa, sebagai simbol utama identitas Islam-Palestina kota Quds, selalu menjadi sasaran tindakan destruktif rezim Zionis.
Jihad Islam: Tak Ada Gencatan Senjata Jangka Panjang dengan Israel
Anggota Biro Politik Gerakan Jihad Palestina membantah segala bentuk gencatan senjata jangka panjang dengan Rezim Zionis, dan menegaskan bahwa perang melawan Israel, akan terus berlanjut hingga Palestina merdeka.
Ihsan Ataya, Senin (12/6/2023) seperti dikutip Palestine Today mengatakan, dalam pertemuan dengan pejabat Mesir, di Kairo, gencatan senjata jangka panjang dengan Israel tidak dibahas.
"Dalam pertemuan ini, kami hanya membahas masalah teror dan urgensi pembalasan kelompok perlawanan atas setiap agresi Rezim Zionis terhadap Jalur Gaza," ujarnya.
Pejabat Jihad Islam ini menambahkan, "Kami berada dalam situasi perang langsung melawan Rezim Zionis. Tidak ada gencatan senjata jangka panjang apa pun. Israel hanya mengerti bahasa kekerasan."
Ihsan Ataya yang merupakan Wakil Jihad Islam di Lebanon menegaskan, "Kami adalah sebuah gerakan perlawanan, dan kami melawan penjajah Israel. Apa yang terjadi di Tepi Barat, adalah bukti paling nyata dari berlanjutnya perlawanan."
"Perang terbaru hanyalah sebuah babak dari banyak babak perlawanan menghadapi Israel. Kami akan terus melanjutkan perlawanan terhadap Israel, sampai pembebasan Palestina," pungkasnya.
Menteri Rezim Zionis Tolak Penangguhan Reformasi Yudisial
Penangguhan rencana reformasi peradilan oleh Perdana Menteri rezim Zionis ditentang oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan Israel.
Menurut saluran Kan berbahasa Ibrani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan penangguhan rencana reformasi peradilan yang kontroversial dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman, Yariv Levin dan Menteri Keuangan Bezalel, Yoel Smotrich. Tapi kedua menterinya menentang penangguhan tersebut.
Jika rencana untuk mengubah undang-undang peradilan di kabinet Netanyahu tidak ditangguhkan, protes diperkirakan akan berlanjut dengan lebih intensif di wilayah pendudukan.
Pada Sabtu lalu, selama 23 minggu berturut-turut, ribuan pemukim Zionis berdemonstrasi di Tel Aviv dan wilayah lainnya menentang kabinet rezim Zionis, terutama rencana reformasi peradilan.
Sekitar 10 hari yang lalu, situs berbahasa Ibrani, Walla melaporkan bahwa Ofir Akunis, Menteri Pembangunan dan Ilmu Pengetahuan rezim Zionis, membatalkan perjalanannya ke Los Angeles karena takut akan reaksi penentang rencana reformasi peradilan Netanyahu.
Akunis, yang seharusnya berpartisipasi dalam konferensi pengembangan teknologi yang diselenggarakan oleh konsulat Israel di Los Angeles mengundurkan diri dari pertemuan tersebut karena khawatir akan reaksi para penentang rencana reformasi peradilan
PM Rezim Zionis: 90 Persen Masalah Keamanan Kami adalah Iran
Perdana Menteri Rezim Zionis mengatakan bahwa 90 persen masalah keamanan rezim ini bersumber dari Iran, dan pasukan-pasukan afiliasinya.
Benjamin Netanyahu, Selasa (13/6/2023) seperti dikutip Sputnik menuturkan, setiap kesepakatan yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir tidak akan pernah mengikat bagi Israel.
Ia menambahkan, "Lebih dari 90 permasalahan keamanan kami disebabkan oleh Republik Islam Iran, dan pasukan-pasukan proksinya. Tidak ada kesepakatan apa pun dengan Iran, yang akan mengikat Israel, dan kami akan melakukan apa pun untuk membela diri."
Statemen Benjamin Netanyahu ini disampaikan di tengah mencuatnya laporan-laporan seputar perundingan tidak langsung Iran dan AS, terkait masalah nuklir, dan pertukaran tahanan.
Minggu lalu PM Rezim Zionis dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, membahas masalah seputar Iran.
Sehubungan dengan percakapan telepon itu, Netanyahu mengatakan, "Saya katakan kepada Blinken bahwa kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran, tidak akan membantu mengendalikan program nuklir negara itu."
PM Rezim Zionis menegaskan, "Saya sudah meyakinkan Blinken, bahwa Israel, akan melakukan langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi keamanannya dari ancaman Iran."
Menlu Suriah: Kami Siap Bekerja Sama dengan Arab Saudi
Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan, Damaskus siap menjalin kerja sama dalam hal apa pun dengan Arab Saudi, untuk membuka kembali Kedutaan Besar di Riyadh.
Faisal Mekdad, Senin (12/6/2023) seperti dikutip Sputnik saat meninjau gedung Kedubes Suriah di Riyadh menuturkan, "Suriah siap menjalin kerja sama apa pun dengan saudara-saudara di Saudi untuk membuka kembali Kedubes kami sesegera mungkin."
Ia menambahkan, "Riyadh dan Damaskus sedang mengkaji pemilihan Duta Besar yang tepat sehingga hubungan bilateral di bidang kebijakan Dunia Arab dan luar negeri dapat tumbuh dan berkembang."
Pada saat yang sama, Menlu Suriah menegaskan bahwa hubungan negaranya dengan Saudi, positif dan konstruktif, dan mengabarkan Kedubes Saudi di Damaskus, hampir siap dibuka kembali, dan delegasi Riyadh belum lama ini sudah berkunjung ke Damaskus.
Sehubungan dengan hasil pertemuan terbaru para pejabat tinggi Liga Arab, Menlu Suriah mengaku gembira, dan menilainya sebagai keputusan yang positif.
"Akan tetapi di saat yang sama beberapa pihak menginginkan berlanjutnya dukungan terhadap terorisme di Suriah, dan meningkatkan tekanan terhadap rakyat Suriah," pungkasnya.
Hamas Tanggapi Rencana Pembangunan Permukiman Zionis Baru di Quds
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengutuk keputusan Israel untuk membangun permukiman Zionis baru di utara Quds.
Pada hari Senin, rezim Zionis menyetujui rencana untuk membangun 1.700 unit kota baru di desa Beit Hanina di utara Quds yang diduduki.
Menurut situs Safa, gerakan Hamas mengutuk keputusan rezim Zionis untuk mengembangkan permukiman di utara Quds dan meminta PBB untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya terkait penghentian pembangunan permukiman ilegal dan diakhirinya pendudukan Zionis.
Mohammed Hamadeh, Juru Bicara Hamas di kota Quds hari Selasa (13/6/2023) mengatakan bahwa keputusan otoritas rezim Zionis untuk mengembangkan pemukiman di segitiga barat Quds Utara dan membangun 1.700 unit pemukiman baru untuk memperluas dua pemukiman Zionis yang dikenal sebagai Ramat dan Ramat Shlomo sebagai kejahatan baru dan pembersihan etnis oleh kabinet rezim Zionis terhadap bangsa Palestina.
Mohammad Hamadeh menyinggung sikap lemah publik internasional terhadap pemukiman Zionis yang menyebabkan keberanian dan dorongan otoritas Israel untuk melakukan lebih banyak kejahatan dan melanggar resolusi dan persetujuan internasional.
Dengan membangun permukiman Zionis dan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, rezim Israel berusaha mengubah struktur geografis wilayah Palestina dan memberikan wilayah tersebut wajah Zionis untuk mengkonsolidasikan dominasinya di wilayah Palestina.
Padahal, menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, aktivitas permukiman rezim Zionis adalah ilegal.
Amnesty Internasional: Israel Lakukan Kejahatan Perang di Palestina
Amnesti Internasional mengumumkan dalam sebuah laporan bahwa militer Israel telah melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina di Jalur Gaza pada bulan Mei 2023.
Rezim Zionis Israel melancarkan serangan militer terhadap warga Palestina di Gaza pada Mei 2023. Perang yang berlangsung selama lima hari ini memakan banyak korban jiwa dan kerugian material bagi warga Palestina.
Dalam pertempuran selama 5 hari ini, 33 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil terutama wanita dan anak-anak, gugur syahid dan lebih dari 190 orang terluka. Selama serangan udara rezim Zionis, 56 unit rumah hancur dan 940 unit rumah rusak.
Sebenarnya, Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun lembaga ini ternyata hanya bungkam. Sekitar dua bulan setelah perang tersebut, Amnesty International mengumumkan dalam sebuah laporan bahwa Israel melakukan kejahatan perang.
Penghancuran rumah-rumah Palestina secara ilegal dan tanpa keharusan, serta hukuman kolektif terhadap warga sipil, adalah dua kejahatan yang disinggung oleh Amnesty International dalam laporannya. Penyerangan terhadap warga sipil dan penghancuran rumah-rumah mereka adalah contoh kejahatan perang.
"Serangan Israel menyebabkan penghancuran ilegal rumah-rumah warga Palestina, yang dalam banyak kasus dilakukan tanpa alasan atau keharusan secara militer, dan tindakan ini merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil," kata Amnesty Internasional dalam pernyataan terbaru.
Waktu penyerangan juga disebut Amnesty Internasional sebagai contoh lain dari kejahatan perang karena penyerangan ini dilakukan pada saat keluarga-keluarga Palestina sedang tidur di rumah mereka.
Oleh karena itu, para perancang serangan ke Gaza sengaja membunuh warga sipil, dan mereka mengetahui bahwa warga sipil terutama perempuan dan anak-anak akan menjadi korban utama serangan keji tersebut. Serangan yang disengaja terhadap warga sipil adalah bentuk dari kejahatan perang.
Isu penting lainnya dalam laporan Amnesty International adalah organisasi ini menekankan bahwa situasi dan kondisi ini harus diakhiri dan blokade Gaza harus segera dicabut serta para pelaku kejahatan rasis dan kejahatan perang di Gaza harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum internasional.
Menurut laporan ini, Dewan Keamanan PBB atau jaksa Pengadilan Kriminal Internasional dapat mengadukan kejahatan rezim Zionis ke pengadilan untuk menyiapkan dasar bagi penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun sayangnya, sejauh ini belum ada tindakan yang diambil.
Ini bukan pertama kalinya sebuah organisasi internasional mengakui bahwa rezim Zionis telah melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. Namun, pengakuan atas kejahatan perang Israel tidak menghentikan kejahatan tersebut karena pengakuan tersebut tidak mengarah pada keputusan apapun dengan jaminan eksekutif dan cenderung hanya memiliki aspek pengumuman atau rekomendasi.
Oleh karena itu, meskipun rakyat Palestina menyambut baik laporan Amnesty Internasional ini, namun mereka yakin bahwa hanya perlawanan yang dapat mengurangi kejahatan rezim Zionis Israel.
Besok, Babak Baru Negosiasi Pertukaran Tahanan akan Dimulai
Kepala Komisi Urusan Tahanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan bahwa babak baru negosiasi pertukaran tahanan dengan koalisi Saudi akan dimulai pada hari Jumat.
Negosiasi tentang kasus tawanan perang di Yaman berakhir pada 20 Maret di Swiss, dengan hasil disepakatinya pembebasan 706 tawanan dari Ansarullah, dan 181 tawanan dari pihak lain, termasuk dari Saudi dan Sudan. Ada empat kategori tawanan, yaitu tawanan pemerintah yang berbasis di Yaman, tawanan pemerintah yang mengundurkan diri, tawanan Marib, serta tawanan Arab Saudi dan tentara bayarannya.
Menurut jaringan al-Masirah, Abdul Qadir al-Mortada, Kepala Komisi Urusan Tahanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman hari Kamis (15/6/2023) menunjukkan bahwa putaran baru negosiasi akan dimulai pada hari Jumat di Amman, ibu kota Yordania.
"Tujuan perundingan tersebut untuk mencari jalan keluar atas kendala dan masalah yang menghambat pelaksanaan sisa ketentuan perjanjian sebelumnya," ujar Mortada.
"Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman siap untuk mencapai kesepakatan komprehensif dengan koalisi Saudi mengenai pembebasan semua tahanan," tegasnya.
Ia juga mengumumkan akan diadakannya putaran kedua negosiasi Swiss untuk pembebasan tawanan perang.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan di Swiss 11 Maret lalu sepakat untuk membebaskan 887 tahanan dan bertemu kembali pada Mei untuk membahas pembebasan lebih banyak tahanan.
Hashd Al Shaabi untuk Pertama Kali Pamerkan Drone Canggih
Organisasi perlawanan rakyat Irak, Hashd Al Shaabi mengumumkan telah memiliki sebuah pesawat tanpa awak serbu canggih bernama M-6.
Dikutip stasiun televisi Al Manar, Kamis (15/6/2023) Hashd Al Shaabi untuk pertama kalinya sejak berdiri, tepat di hari jadinya ke-9, memamerkan drone serbu bernama M-6.
Drone serbu canggih tersebut untuk pertama kalinya masuk ke barisan peralatan dan fasilitas militer Hashd Al Shaabi, untuk melindungi dan menjaga keamanan Irak.
Foto-foto dan video penerbangan drone ini, serta ruang kendali pasukan Hashd Al Shaabi, sudah diunggah di media sosial milik organisasi militer resmi Irak ini.
"Kemunculan peralatan canggih di tubuh Hashd Al Shaabi, adalah kemajuan signifikan dalam kemampuan kelompok ini, dan merupakan ancaman bagi fasilitas militer agresor di wilayah Irak," kata Al Manar.
Di hari jadi Hashd Al Shaabi ke-9, Presiden Irak, juga mengucapkan selamat kepada Hashd Al Shaabi, dan mendesak dukungan lebih besar bagi organisasi ini.
Ansarullah Yaman Umumkan Kesiapan Bantu Rakyat Palestina
Sekjen Ansarullah Yaman, dalam pertemuan dengan Wakil Gerakan Jihad Islam Palestina, mengumumkan kesiapan Sanaa untuk membantu rakyat dan kelompok perlawanan Palestina.
Abdul Malik Badreddin Al Houthi, Jumat (16/6/2023) seperti dikutip stasiun televisi Al Masirah, bertemu dengan Ahmad Barkah, Wakil Gerakan Jihad Islam Palestina di Sanaa.
Dalam pertemuan itu, Sekjen Ansarullah, menegaskan komitmen asasi dan tetap Yaman, dalam mendukung rakyat Palestina, melawan Rezim Zionis.
Selain itu, Al Houthi juga mengapresiasi perlawanan para pejuang kelompok Palestina, terutama para pejuang Jihad Islam, dalam pertempuran terbaru melawan Rezim Zionis.
Di sisi lain, Ahmad Barkah, pada kesempatan ini berterimakasih atas dukungan-dukungan berani rakyat dan Pemimpin Revolusi Yaman terhadap rakyat Palestina.
Warga Yaman di berbagai kota negara itu, berulangkali menggelar pawai untuk menunjukkan dukungan mereka atas rakyat tertindas Palestina.
Terowongan Hizbullah Picu Ketakutan Zionis
Sumber berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa Hizbullah Lebanon meningkatkan kekuatan bawah tanahnya dan dapat menghancurkan pemukiman Zionis melalui terowongan.
Kantor berita SAMA hari Sabtu (17/6/2023) melaporkan Pusat Riset Israel Alma mengumumkan bahwa Hizbullah Lbanon telah meningkatkan kekuatan dan fasilitas bawah tanahnya, yang mencakup banyak terowongan dan bisa menjadi ancaman besar bagi Israel.
Menurut laporan ini, Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon sedang mencari tindakan mengejutkan untuk Israel dalam pertempuran mendatang.
"Di antara kejutan tersebut adalah penggalian terowongan di bawah pemukiman atau pusat keamanan Zionis, dan ledakan terowongan ini akan menyebabkan kerusakan parah pada pemukiman dan fasilitas keamanan Zionis," kata Alma dalam laporan terbarunya.
"Terowongan semacam itu dapat membantu pasukan khusus Hizbullah, Ridwan untuk menguasai wilayah dan pemukiman Zionis di daerah Al-Jalil," tegasnya.
Baru-baru ini, Itzhak Brik, pensiunan jenderal tentara Zionis memperingatkan tentang kemungkinan ketegangan di front utara wilayah pendudukan dengan Lebanon, terutama melawan Hizbullah Lebanon.