Kabinet Netanyahu Terancam Bubar

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 88 persen warga Israel meyakini bahwa kabinet Netanyahu merusak kehidupan mereka.

Menurut jajak pendapat yang dirilis Jumat (18/8/2023) oleh Koran Maariv, jika digelar pemilu dari 120 kursi parlemen, partai oposisi akan meraih 65 kursi, partai Arab 10 kursi dan partai aliansi saat ini di pemeritahan ekstrim Netanyahu hanya akan kebagian 45 kursi.

Sekaitan dengan ini, Surat Kabar Israel Makor Rishon mengutip seorang petinggi rezim Zionis menyatakan, "Tanpa undang-undang wajib militer (yang membebaskan ribuan Haredi dari dinas militer), koalisi kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan runtuh."

Menurut sumber Ibrani, RUU reformasi peradilan tidak akan diajukan ke Knesset sampai undang-undang "Pengecualian Haredi" dari dinas militer disetujui. Sumber-sumber ini mencatat bahwa, beberapa hari setelah mitra Netanyahu dari partai Haredi mengancam akan membubarkan kabinet, Netanyahu menyerah pada ancaman tersebut dan memutuskan bahwa tidak ada rancangan undang-undang reformasi yudisial yang  akan diserahkan ke Knesset sebelum undang-undang yang membebaskan "keagamaan" dari dinas militer disahkan. Undang-undang ini diusulkan lebih dari 25 tahun yang lalu dan telah menggulingkan banyak kabinet rezim Zionis.

Persetujuan rencana reformasi peradilan akan meningkatkan kekuasaan yudikatif kabinet dan parlemen dan menurunkan kekuasaan yudikatif. Untuk alasan ini, rencana ini menghadapi protes publik besar-besaran dan selama 32 minggu berturut-turut, ratusan ribu orang di wilayah pendudukan telah mengadakan protes menentang rencana ini setiap hari Sabtu.

Saat ini, posisi Netanyahu di Israel dan internasional dan bahkan di dalam koalisi pemerintahannya telah sangat berkurang sebagai akibat dari rencana untuk membatasi peradilan, protes besar-besaran di Israel, dan ketergantungan penuhnya pada ekstrem kanan.

Situasi saat ini dapat dianggap sebagai krisis internal terburuk rezim Zionis sejak pendiriannya, situasi ini sama sekali tidak mirip dengan krisis internal sebelumnya, dan Zionis harus memutuskan untuk menyingkirkan Netanyahu atau mencegah persetujuan akhir dari RUU peradilan; RUU yang mempengaruhi semua sektor, media Israel menulis bahwa 85 persen startup memindahkan perusahaan mereka ke Amerika Serikat, dan lusinan perusahaan yang aktif di bidang teknologi canggih menghadapi krisis imigrasi tenga elit; Dari pariwisata hingga manajemen hotel, tentara dan Mossad akan mengalami pukulan berat dengan RUU yudisial Netanyahu.

Menurut perkiraan yang dibuat oleh pusat-pusat Israel, dalam waktu dekat, proses imigrasi ke Israel (Palestina yang Diduduki) akan terhenti; Karena keadaan Israel tidak lagi sama seperti pada lima dekade pertama hidupnya, ketika menjadi tujuan utama para imigran Yahudi.

Jika rencana reformasi peradilan kabinet Netanyahu akhirnya disetujui, migrasi balik orang Israel pasti akan semakin meluas. Sekarang industri Israel menderita kekurangan 15.000 insinyur di semua spesialisasi dan bidang. Selain itu, penilaian komite sumber daya manusia di bidang teknologi juga menunjukkan bahwa dalam lima tahun ke depan kita akan menghadapi kekurangan 100.000 tenaga kerja di bidang ini.

Pejabat Zionis percaya bahwa peningkatan yang signifikan dalam jumlah permintaan paspor di kalangan warga Israel dapat dengan mudah menunjukkan dalamnya krisis internal Israel.

Pada paruh pertama tahun 2023, sementara para pemimpin Zionis mengharapkan proses menarik orang Yahudi dari negara ini akan membuat kemajuan yang signifikan setelah krisis di Ukraina, hanya 1463 orang dari Ukraina yang memasuki Palestina yang diduduki, yang merupakan penurunan 88 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Krisis di rezim Zionis, menyusul ketegangan atas RUU perubahan luas dalam sistem peradilan dan melemahnya Mahkamah Agung, telah mencapai puncaknya dan telah merasuki hubungan dan interaksi pejabat keamanan dan militer dengan kabinet, hingga titik di mana pertanyaan ini sering diajukan di kalangan Israel, dalam kasus konfrontasi yang alot, pasukan militer dan keamanan mengikuti Netanyahu atau Mahkamah Agung?

Dengan meluasnya protes dan pembangkangan di tentara rezim Zionis, pilot cadangan Angkatan Udara Israel juga mengumumkan dalam pertemuan dengan Yoav Galant, menteri perang rezim ini, bahwa mereka mendukung pilot yang memprotes dan menolak untuk berpartisipasi dalam operasi tempur militer.

Sejak Netanyahu mengusulkan RUU "Reformasi Peradilan" di Parlemen Israel (Knesset), yang oleh oposisi disebut sebagai "kudeta yudisial" dan "pendirian kediktatoran", ratusan pilot cadangan militer Zionis dan ratusan perwira militer dari departemen lain telah mengumumkan bahwa mereka tidak bersedia untuk bertugas di ketentaraan; Seperti yang ditulis surat kabar Yediot Aharonot pada hari Selasa: "Sumber militer mengatakan bahwa tentara menghadapi salah satu krisis tenaga kerja paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir."

Kondisi tersebut menyebabkan otoritas militer memperingatkan Netanyahu tentang pengurangan kemampuan operasional tentara Zionis. David Amsalem, Menteri Kerja Sama Regional rezim Zionis, mengancam dan menekankan bahwa orang-orang yang memberontak di dalam tentara Israel harus dihukum dan jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan konsekuensi yang berbahaya bagi rezim Zionis di masa depan.

Usulan perubahan mendasar dalam sistem peradilan rezim Zionis, yang oleh kabinet Netanyahu disebut sebagai "reformasi", akan sangat mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung, sedemikian rupa sehingga pengadilan ini tidak lagi dapat mengawasi keputusan kabinet dan pemilihan menteri. Para penentang menyebut rencana ini sebagai kudeta politik Netanyahu dan kediktatorannya dan telah melakukan protes di jalanan selama berbulan-bulan.

Netanyahu selama beberapa hari lalu, dengan mengambil langkah-langkah provokatif di selatan Lebanon, atau menggulirkan rencana hubungan dengan Arab Saudi berusaha mencitrakan krisis internal dipicu pihak asing, tapi ia gagal dalam dua langkah tersebut. Hal ini kembali memaksanya ke dalam, dan jika Netanyahu gagal menemukan solusi bagi krisis internal, maka keruntuhan kabinetnya tidak dapat dibendung. (MF)